Articles by "Info Pemilu"
Tampilkan postingan dengan label Info Pemilu. Tampilkan semua postingan

INFOSEKAYU – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memastikan akan menunda pengumuman perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih untuk DPRD kabupaten Muba.


Pasalnya, dari informasi yang diterima KPU Muba, ada dua caleg dari dua parpol yang mengajukan permohonan gugatan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK), di mana materi gugatan tersebut terkait persoalan selisih perhitungan suara.

“Dari informasi yang kami terima dan dilihat dari Website Mahkama Konsitusi, ada dua parpol yang mengajukan gugatan. Dari itu penetapan calon terpilih terpaksa harus ditunda dari jadwal yang ada sampai ada hasil keputusan MK,“ demikian disampaikan Ali Kasubag Teknis KPU Muba, Jumat (24/5/2019).

Dikatakanya, penghitungan perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih - jika tidak ada gugatan di MK, maka KPU Kabupaten/Kota boleh segera melakukan pengumuman penetapan calon terpilih, sesuai jadwal.

“Jika ada gugatan di MK, maka pengumuman dan penetapan semua calon terpiih terpaksa ditunda sampai ada keputusan dari Mahkama Konstitusi.Namun jika dalam permohonan gugatan tersebut ditolak, dipastikan sesuai jadwal pengumuman dan penetapan calon terpilih bisa dilakukan pada bulan juni, sebaliknya jika permohonan gugatan tersebut diterima artinya proses berjalan menunggh sampai adanya putusan MK,” terangnya.

Ali menerangkan, pengumuman perolehan kursi parpol di DPDRD serta penetapan calon terplih diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, dan waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Untuk konteks penyelesaian sengketa, bila nantinya ada sengketa yang digugat ke MK, akan dilakukan dalam kurun waktu 26 Mei 2019 sampai 8 Juni 2019,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi Hukum dan pengawasan Hepriyadi, menyebut hingga saat ini pihaknya baru terpantau ada sekitar 12 gugatan yang masuk di MK.

“Sejauh ini baru 12 gugatan yang terpantau dari website resmi MK dari 200-an gugatan yang masuk, Namun dari hasil konfirmasi kami ke MK yang dilakukan secara manual, saat ini sudah ada 300-an gugatan yang masuk di MK,” kata Hepriyadi.

Dari 12 gugatan yang masuk ke MK semua berasal dari Kabupaten/Kota yang berada di wilayah atau dapil Provinsi Sumsel.

“Kalo untuk gugatan yang diajukan Ke MK tidak semuanya gugatan dari pemilihan Kabuten ada bermacam-macam gugatan. Sebagai contoh partai PKS mengajukan gugatan 1 dapil dari DPR RI dari Dapil sumsel 2, ada yang dari provinsi juga dari dapil sumsel 7 dan ada kabupaten kota untuk Banyuasin,” bebernya.

Hepriyadi menegaskan dengan adanya gugatan di MK seperti gugatan yang diajukan dari dapil Kabupaten Empat Lawang, KPU Provinsi Sumsel terpaksa menunda proses pengumuman dan penetapan calon terpilih sampai adanya hasil dari putasan MK.

“Misal ada gugatan dari DPRD Kabupaten/kota hanya di 1 dapil maka seluruh dapil semua ditunda pengumuman dan penetapan calon terpilih.Tetapi jika tidak ada gugatan KPU Kabupaten/Kota boleh melakukan penetapan calon terpilih.Semua gugatan di MK pasti persoalan selisih suara atau hasil yang menyebabkan terpilihnya calon tersbut,” tukasnya. /red/

Sumber : Sumselnews.com


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuntaskan rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2019. Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019.



"Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 suara. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239," ujar komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik dalam rapat pleno KPU di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

Hasil pilpres itu ditetapkan dalam keputusan nomor 987. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

KPU menyebut jumlah suara sah nasional 154.257.601. Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Jumlah suara sah pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Ketua KPU Arief Budiman kemudian membacakan keputusan hasil rekapitulasi nasional pilpres, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Arief langsung mengetok palu tanda penetapan hasil rekapitulasi.

Rapat pleno ini langsung diumumkan setelah KPU melakukan rekapitulasi empat provinsi terakhir. Pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Ketua Bawaslu Abhan, dan semua anggota Bawaslu.

Saksi dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf yang hadir adalah I Gusti Putu Artha, sedangkan dua orang saksi dari Prabowo-Sandi adalah juru debat BPN Ahmad Riza Patria dan Aziz.

Seperti diketahui, Jokowi-Ma'ruf unggul di 21 provinsi, yang terdiri atas Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung. Selanjutnya pasangan nomor urut 01 itu menang di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

Kemudian Jokowi-Ma'ruf unggul di Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku, dan Papua.

Sementara itu, 13 provinsi lainnya dikuasai pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Paslon 02 masih bisa mengajukan sengketa hasil Pilpres ini ke MK. Jika dalam tiga hari setelah berakhirnya batas waktu pengujian keberatan penetapan hasil Pemilu ke MK, tidak ada sengketa yang diajukan, maka KPU dapat menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024. /red/

Sumber : detikcom

Berikut Hasil Rekapitulasi Nasional Pilpres 2019 di 34 Provinsi :

1. Bali
Pasangan 01: 2.351.057
Pasangan 02: 213.415

Jumlah suara sah: 2.564.472
Suara tidak sah: 52.338
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 2.616.810

2. Bangka Belitung
Pasangan 01: 495.729
Pasangan 02: 288.235

Jumlah suara sah: 783.964
Suara tidak sah: 22.927
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 806.891

3. Kalimantan Utara
Pasangan 01: 248.239
Pasangan 02: 106.162

Jumlah suara sah: 354.401
Suara tidak sah: 4.840
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah: 359.241

4. Kalimantan Tengah
Pasangan 01: 830.948
Pasangan 02: 537.138

Jumlah suara sah: 1.368.086
Suara tidak sah: 3.3612
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 1.401.698

5. Gorontalo
Pasangan 01: 369.803
Pasangan 02: 345.129

Jumlah suara sah: 714.932
Suara tidak sah: 8.148
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 723.080.

6. Bengkulu
Pasangan 01: 583.488
Pasangan 02: 585.999

Jumlah suara sah: 1.169.487
Suara tidak sah: 26.862
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.196.349

7. Kalimantan Selatan
Pasangan 01: 823.939
Pasangan 02: 1.470.163

Jumlah suara sah: 2.294.102
Suara tidak sah: 88.001
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.382.103

8. Kalimantan Barat
Pasangan 01: 1.709.896
Pasangan 02: 1.263.757

Jumlah suara sah: 2.973.653
Suara tidak sah: 56.256
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.029.909

9. Sulawesi Barat
Pasangan 01: 475.312
Pasangan 02: 263.620

Jumlah Suara Sah: 738.932
Suara Tidak Sah: 12.147
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 751.079

10. Yogyakarta
Pasangan 01: 1.655.174
Pasangan 02: 742.481

Jumlah Suara Sah: 2.397.655
Suara Tidak Sah: 52.024
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.449.679

11. Kalimantan Timur
Pasangan 01: 1.094.845
Pasangan 02: 870.443

Jumlah suara sah: 1.965.288
Suara tidak sah: 37.993
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.003.281

12. Lampung
Pasangan 01: 2.853.585
Pasangan 02: 1.955.689

Jumlah suara sah: 4.809.274
Suara tidak sah: 86.311
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.895.585

13. Maluku Utara
Pasangan 01: 310.548
Pasangan 02: 344.823

Jumlah suara sah: 655.371
Suara tidak sah: 10.243
Jumlah suara sah dan tidak sah: 665.614

14. Sulawesi Utara
Pasangan 01: 1.220.524
Pasangan 02: 359.685

Jumlah Suara Sah: 1.580.209
Suara Tidak Sah: 14.096
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.594.305

15. Jambi
Pasangan 01: 859.833
Pasangan 02: 1.203.025

Jumlah Suara Sah: 2.062.858
Suara Tidak Sah: 48.470
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.111.328

16. Sulawesi Tengah
Pasangan 01: 914.588
Pasangan 02: 706.654

Jumlah Suara Sah: 1.621.242
Suara Tidak Sah: 18.821
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.640.063

17. Jawa Timur
Pasangan 01: 16.231.668
Pasangan 02: 8.441.247

Jumlah suara sah: 24.672.915
Suara tidak sah: 838.326
Jumlah suara sah dan tidak sah: 25.511.241

18. NTT
Pasangan 01: 2.368.982
Pasangan 02: 305.587

Jumlah suara sah: 2.674.569
Suara tidak sah: 43.895
Jumlah suara sah dan tidak sah: 2.718.464

19. Sumatera Selatan
Pasangan 01: 1.942.987
Pasangan 02: 2.877.781

Jumlah suara sah: 4.820.768
Suara tidak sah: 117.817
Jumlah suara sah dan tidak sah: 4.938.585

20. Sulawesi Tenggara
Pasangan 01: 555.664
Pasangan 02: 842.117

Jumlah Suara Sah: 1.397.781
Suara Tidak Sah: 27.625
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.425.406

21. Jawa Tengah
Pasangan 01: 16.825.511
Pasangan 02: 4.944.447

Jumlah Suara Sah: 21.769.958
Suara Tidak Sah: 606.514
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 22.376.472

22. Sumatera Barat
Pasangan 01: 407.761
Pasangan 02: 2.488.733

Jumlah Suara Sah: 2.896.494
Suara Tidak Sah: 40.225
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.936.719

23. Kepulauan Riau
Pasangan 01: 550.692
Pasangan 02: 465.511

Jumlah Suara Sah: 1.016.203
Suara Tidak Sah: 14.665
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 1.030.868

24. Banten
Pasangan 01: 2.537.524
Pasangan 02: 4.059.514

Jumlah Suara Sah: 6.597.038
Suara Tidak Sah: 194.128
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 6.791.166

25. Aceh
Pasangan 01: 404.188
Pasangan 02: 2.400.746

Jumlah Suara Sah: 2.804.934
Suara Tidak Sah: 83.326
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 2.888.260

26. NTB
Pasangan 01: 951.242
Pasangan 02: 2.011.319

Jumlah Suara Sah: 2.962.561
Suara Tidak Sah: 78.125
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 3.040.686

27. Jawa Barat
Pasangan 01: 10.750.568
Pasangan 02: 16.077.446

Jumlah Suara Sah: 26.828.014
Suara Tidak Sah: 648.065
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 27.476.079

28. DKI Jakarta
Pasangan 01: 3.279.547
Pasangan 02: 3.066.137

Jumlah suara sah: 6.345.684
Jumlah tidak sah: 79.890
Jumlah seluruh suara sah dan tidak: 6.425.574.

29. Papua Barat
Pasangan 01: 508.997
Pasangan 02: 128.732

Jumlah suara sah: 637.729
Suara tidak sah: 12.462
Jumlah seluruh suara sah dan tidak : 650.191

30. Sulawesi Selatan
Pasangan 01: 2.117.591
Pasangan 02: 2.809.393

Jumlah suara sah: 4.926.984
Suara tidak sah: 98.205
Jumlah seluruh: suara sah dan tidak 5.025.189

31. Riau
Pasangan 01: 1.248.713
Pasangan 02: 1.975.287

Jumlah suara sah: 3.224.000
Tidak sah: 47.530
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.271.530

32. Sumatera Utara
Pasangan 01: 3.936.515
Pasangan 02: 3.587.786

Jumlah suara sah: 7.524.301
Suara tidak sah: 111.925
Jumlah suara sah dan tidak sah: 7.636.226

33. Maluku
Pasangan 01: 599.457
Pasangan 02: 392.940

Jumlah suara sah: 992.397
Suara tidak sah: 11.514
Jumlah suara sah dan tidak sah: 1.003.911

34. Papua
Pasangan 01: 3.021.713
Pasangan 02: 311.352

Jumlah suara sah: 3.333.065
Suara tidak sah: 58.822
Jumlah suara sah dan tidak sah: 3.391.887

INFOSEKAYU - Meski diwarnai banyak protes, sanggahan dan ada aksi damai, KPU Muba berhasil menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilpres-pileg 2019.


Protes oleh saksi dari masing masing calon legislatif dan partai politik nyaris terjadi di setiap pembacaan pleno. Namun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba telah menyelesaikan rapat pleno terbuka yang dimulai sejak 3 Mei 2019, hingga 5 Mei 2019.

“Alhamduillah kita telah menyelesaikan rapat Pleno terbuka selama dua hari. Meski banyak perdebatan tetap berjalan dengan aman dan kondusif, ” jelas Ketua KPU Muba Ir Maryadi Mustofa, kemarin.

Tahapan selanjutnya, sambung Maryadi, hasil pleno ini akan diserahkan langsung ke KPU tingkat Provinsi Sumsel.

“Sesuai jadwal pleno ditingkat provinsi dimulai tanggal 8 hingga 22 Mei 2019. Penyerahan tentu saja dengan pengawalan yang ketat oleh pihak Polri, ” jelasnya.

Mengenai penetapan untuk hasil Pilpres bisa diketahui, tapi untuk DPRD Kabupaten dan DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi belum bisa meski sudah ada hasilnya.

“Sebab ketetapan resmi dahulu di tingkat Provinsi dan tingkat KPU pusat, setelah ada baru kita bisa umumkan siapa saja yang duduk sebagai legislatif Kabupaten Muba, ” jelasnya

Disinggung mengenai adanya beberapa sanggahan dari partai dan caleg, Maryadi menjelaskan, tentu tidak ada persoalan karena KPU telah memegang data kemudian tinggal dicocokkan ke setiap saksi dan parpol.

“Artinya kita tetap terbuka, tinggal dicocokan data yang ada dengan saksi dan parpol serta PPK dan di tingkat pleno kabupaten sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, ” imbuhnya.

Terpisah saksi dari Partai Golkar, Sri Retno mengajukan keberatan saat pleno berlangsung Dirinya menyatakan keberatan karena pada pleno Kecamatan Sekayu, tidak dibuka form DA I meski ada perbedaan suara dan ada aduan terkait perbedaan tersebut.

” Saya minta agar untuk perhitungan suara dari Golkar jangan dulu suara partai di jumlahkan. Ini masalah internal partai dan tidak menyangkut partai lain,” tegas Retno.

Berikut prediksi kompesisi kursi yang raih oleh parpol untuk DPRD Kabupaten Muba Periode 2019-2024 dari total Keseluruhan 45 Kursi.

Sementara Saksi, Parpol dari PDI Perjuangan Ahamad Syaifuddin Zuhri menyebutkan bahwa untuk periode 2019-2024 jumlah kursi yang diraih oleh PDI sebanyak 7 kursi.

“Alhamdulilah kursi di DPRD Muba untuk periode 5 tahun kedepan PDI Perjungan sama berhasil dengan Golkar yakni 7 Kursi “tukasnya.

Terpisah,Ketua DPC PDI Perjuangan Yakup Supriyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah memeprsiapkan data -data hasil temuan saksi untuk dilakukan gugatan ke Mahkama Konstitusi ( MK).

“Kita tengah mempersiapkan data hasil temuan kita untuk melakukan gugatan ke MK, Namu sebelumnya akan kita kordinasikan terlebih dahulu ke DPD dan DPP,” singkatnya. /red/

Sumber : SumselNews.com

Partai PKB : 4 kursi
Dapil 1: 1 Kursi
Dapil 2: 1 kursi
Dapil 3: 1 Kursi
Dapil 4: 1 Kursi

Partai Gerindra : 6 Kursi
Dapil 1 : 1 kursi
Dapil 2 : 1 kursi
Dapil 3 2 kursi
Dapil 4 2 kursi

Partai Golkar : 7 Kursi
Dapil 1 : 2 Kursi
Dapil 2: 1 kursi
Dapil 3: 3 Kursi
Dapil 4: 1 Kursi

Partai PDI P : 7 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: 2 Kursi
Dapil 3: 2 Kursi
Dapil 4: 2 kursi

Partai PKS : 4 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: 1 kursi
Dapil 3: 1 Kursi
Dapil 4: 1 Kursi

Partai Perindo : 2 Kursi
Dapil 1 : 1 kursi
Dapil 2: 1 kursi
Dapil 3: —
Dapil 4: —

Partai PPP : 2 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: 1 kursi
Dapil 3: —
Dapil 4: —

Parati Nasdem : 3 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: —
Dapil 3: 1 Kursi
Dapil 4: 1 Kursi

Partai Hanura : 3 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: 1 Kursi
Dapil 3: —
Dapil 4: 1 Kursi

Partai Demokrat: 2 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: —
Dapil 3: —
Dapil 4: 1 Kursi

Partai PAN : 5 Kursi
Dapil 1 : 1 Kursi
Dapil 2: 1 Kursi
Dapil 3: 2 kursi
Dapil 4: 1 Kursi


INFOSEKAYU - Meski  diwarnai banyak protes, sanggahan dan ada aksi damai, KPU Muba berhasil menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilpres-pileg 2019.


Protes oleh saksi dari masing masing calon legislatif dan partai politik nyaris terjadi di setiap pembacaan pleno. Namun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Muba telah menyelesaikan rapat pleno terbuka yang dimulai sejak 3 Mei 2019, hingga 5 Mei 2019.

"Alhamduillah kita telah menyelesaikan rapat Pleno terbuka selama dua hari. Meski banyak perdebatan tetap berjalan dengan aman dan kondusif, " jelas Ketua KPU Muba Ir Maryadi Mustofa.

Tahapan selanjutnya,  sambung Maryadi,  hasil pleno ini akan diserahkan langsung ke KPU tingkat Provinsi Sumsel. 

"Sesuai jadwal pleno ditingkat provinsi dimulai tanggal 8 hingga 22 Mei 2019. Penyerahan tentu saja dengan pengawalan yang ketat oleh pihak Polri," jelasnya. 

Mengenai penetapan untuk hasil Pilpres bisa diketahui,  tapi untuk DPRD Kabupaten dan DPR RI,  DPD,  serta DPRD Provinsi belum bisa meski sudah ada hasilnya. 

 "Sebab ketetapan resmi dahulu di tingkat Provinsi dan tingkat KPU pusat, setelah ada baru kita bisa umumkan siapa saja yang duduk sebagai legislatif Kabupaten Muba," jelasnya.

Disinggung mengenai adanya beberapa sanggahan dari partai dan caleg, Maryadi menjelaskan, tentu tidak ada persoalan karena KPU telah memegang data kemudian tinggal dicocokkan ke setiap saksi dan parpol. 

"Artinya kita tetap terbuka, tinggal dicocoKkan data yang ada dengan saksi dan parpol serta PPK dan di tingkat pleno kabupaten sehingga tidak menimbulkan pertanyaan," imbuhnya.

Terpisah saksi dari Partai Golkar, Sri Retno mengajukan keberatan saat pleno berlangsung. Dirinya menyatakan keberatan karena pada pleno Kecamatan Sekayu, tidak dibuka form DA I meski ada perbedaan suara dan ada aduan terkait perbedaan tersebut.

"Saya minta agar untuk perhitungan suara dari Golkar jangan dulu suara partai di jumlahkan. Ini
masalah internal partai dan tidak menyangkut partai lain," tegas Retno.

Dari hasil pleno diketahui Golkar mendudukkan calegnya di DPRD Muba sebanyak 7 orang. Caleg Golkar ini sekaligus memuncaki perolehan suara dari seluruh partai yang berhasil memperoleh kursi DPRD Muba.

Kursi Golkar disumbangkan oleh caleg dari Dapil 1 sebanyak 2 orang, Dapil II (1) orang, Dapil III (3) orang serta Dapil IV sebanyak 1 orang. Total perolehan 7 kursi ini disaingi oleh PDIP disusul Gerindra dengan 6 kursi. /red/




PALEMBANG, infosekayu.com – Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumsel nomor urut 4 dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan (dapil) Musi Banyuasin (Muba), Susy Imelda F, menjadi satu dari enam caleg yang berhasil meraih kursi anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024

Berdasarkan tabulasi hasil pleno PPK kecamatan se Kabupaten Muba, istri dari Wakil Bupati (Wabup) Muba, Beni Hernedi tersebut tanpa diduga berhasil meraih perolehan sebanyak 24.134 suara atau yang tertinggi dari dapil tersebut.

Saat dikonfirmasi, Susy mengatakan, dari tabulasi yang ada hasil rekapitulasi suara pada pleno tingkat kecamatan memang sudah unggul. “Tapi tetap saja tunggu bae dulu hasil resmi pleno di tingkat kabupaten dan selanjutnya ke KPU Provinsi,” katanya, Selasa (30/04).

Terlepas itu, Susy mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Muba, kader PDIP dan Tim Akar Rumput yang sudah banyak memberikan dukungan terhadap dirinya.

“Untuk keluarga, teman, sahabat, kerabat, relawan dan seluruh masyarakat Musi Banyuasin untuk doa dan dukungannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saatnya kita bersatu dan kembali bahu membahu menuju Muba Maju Berjaya,” ungkap caleg nomor urut 4 itu.

Jumlah suara yang dikumpulkan caleg DPRD Sumsel dari PDIP dapil Muba lainnya, yakni nomor urut 1, J.A Yadi dengan 7.228 suara; Uzer Effendy nomor urut 2 dengan 10.044 suara; dan Tunteja nomor urut 3 dengan 2.095 suara.

Selain bini Beni ini, caleg-caleg dari dapil Muba yang lolos menuju ke DPRD Sumsel yakni, Abusari dari PAN dengan 18.343; Tamrin dari Partai Golkar dengan 17.631 suara; Kartika Desi dari Partai Gerindra dengan 16.337 suara, Fatra Radeza dari Partai Golkar dengan 16.298 dan Ahmad Toha dari PKS dengan 8.576 suara.

Pada dapil Muba ini, Partai Golkar mendapatkan dua kursi setelah mengumpulkan suara partai terbanyak, yakni 62.271 suara. Selanjutnya PDIP mengumpulkan 58.870 suara, Partai Gerindra 41.033 suara, PAN 34.761 suara dan PKS 26.552 suara. (Sin)

Palembang, IS – Setelah 12 hari berlangsungnya Pemilu serentak 2019,  KPU Sumsel mencatat hingga hari ini ada 16 petugas penyelenggara tingkat Kelompok Penyelemggara Pemilu (KPPS) atau TPS yang meninggal dunia di Sumsel.
KPU Sumsel menyediakan sekitar Rp576 juta untuk membayar santunan kepeda keluarga yang ditinggalkan penyelenggara Pemilu yang meninggal tersebut.
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan, para petugas pemilu yang meninggal dunia tersebut mayoritas bertugas di tingkat KPPS, diduga karena kelelahan, sakit atau kecelakaan selama bertugas.
“Jumlah yang meninggal per hari ini, 29 April ada 16 orang. Sebagian besar karena kelelahan, sebagian memang ada penyakit lantas kelelahan dan sebagainya,” kata Kelly, Senin (29/4/2019).
Ditambahkan Kelly, untuk santunan sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan nomor S-316/MK.02/2019 tentang usulan satuan biaya masukan lainnya (SBML) satuan kecelakaan kerja penyelenggara ad hoc pemilu 2019, besarnya santunan bagi yang meninggal dunia yakni Rp36 juta, cacat permanen sebesar Rp30.800.000, luka berat sebesar Rp16,5 juta, luka sedang sebesar Rp8.250.000.
“Penyerahan santunan baru akan kita lakukan setelah adanya petunjuk teknis dari KPU RI. Dari surat Menteri Keuangan itu, berlaku sejak Januari 2019 untuk petugas ad hoc KPU hingga berakhir masa kerja sesuai surat keputusan pelantikan yang bersangkutan,” jelas Kelly.
Menurut Kelly, hingga hari ini tercatat 16 yang meninggal dan satu orang yang mengalami luka berat saat bertugas. Satu petugas yang luka berat yakni petugas KPPS dari Palembang yang mengalami kecelakaan saat membawa kotak suara dan hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit.
“KPU Kabupaten/kota juga dilaporkan sudah memberikan santunan kepada ahli waris korban. Santunan secara nasional sudah disetujui menteri keuangan, dan saat ini sedang dipersiapkan perhitungannya dan tata cara pemberiannya,” tandas Kelly. (mor)
Berikut 16 petugas KPPS yang meninggal per 29 April:
1. Fahrul Andi (50) Anggota KPPS di TPS 2 desa Blambangan, Pengandonan, OKU
2. Tutik Hidayati (42) Anggota KPPS Desa Suka Mulya OKI
3. Arman (42) Ketua KPPS 07 Gunung Jati Kec.Cempaka OKUT
4. Syarifudin (39) Anggota KPPS 06 Desa Anyar Kec.BP Bangsaraja OKUT
5. Yanto (30) Anggota KPPS Desa Tanjung Dalam Kec.Keluang Musi Banyuasin
6. Untung Imansyah ketua KPPS di TPS 14 di Desa Sumber Jaya Kec. Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin
7. Ganjar Ketua PPS Desa Maju Ria Kec.Karang Agung Kabupaten Banyuasin (sebelum PEMILU)
8. H. Slamet Riadi Ketua RT 34 dan ketua KPPS TPS 31 Kel.20 ilir D-1 Palembang
9. Yusman Anggota KPPS Desa Paduraksa Kec.Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang
10. Marwah, Linmas TPS 05, desa Sudimampir, kec. Indralaya, Ogan Ilir
11. Simbolon (54) Anggota KPPS 4 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota lubuk Linggau.
12. A. Rafik, anggota KPPS TPS 03 Talang Buluh, Talang Kelapa Kab. Banyuasin
13. Mulyadi, Ketua KPPS TPS 01, Desa Air Bening, Kec. Rawas Ilir, Kab. Muratara
14. Najiullah, anggota Linmas TPS 02 RT 02, Kel. Silaberanti, Kota Palembang
15. Sri Wansu, anggota linmas TPS desa Lesung Batu, kec. Lintang Kanan, Kab. Empat Lawang
16. Alamsyah ketua KPPS di TPS 43 kelurahan 15 ulu RT 27 blok B6 no 11.
INFOSEKAYU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencoret 11 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di Sumsel terdapat empat parpol di tingkat kabupaten/kota yang ikut dicoret, yaitu Partai Garuda, PSI, PKPI dan PBB.


Pencoretan itu berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman, dikarenakan tidak mengusulkan calon legislatif dan tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu 14 hari sebelum kampanye rapat umum yaitu 10 Maret 2017.

“Parpol itu juga tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilu di daerah tersebut,” kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, didampingi Komisioner Divisi Hukum KPU Sumsel Hepriyadi, Minggu (24/3/2019).

Menurutnya, keempat parpol yang dicoret dari kontestan pemilu adalah partai di tingkat kabupaten/kota yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Kabupaten Musirawas, Muratara, Muba, Banyuasin, Kota Lubuklinggau, dan Pagaralam.

Kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan OKU Selatan. Lalu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di OKU Timur dan Ogan Ilir. Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) ada di Kabupaten OKU Timur.

“Mayoritas karena tidak ada caleg yang didaftarkan oleh parpol tersebut di daerah itu, sehingga mereka tidak melaporkan LADK,” tandasnya.

Diungkapkannya, dengan begitu parpol yang dicoret di tingkat Kabupaten/ kota, tetap mengikuti Pemilu 2019. “Jadi, mereka di diskualifikasi di kabupaten/kota yang mereka tidak menyerahkan LADK saja,” tandasnya, seperti dikutip dari Sumselupdate.com.

Sekretaris DPD Partai Garuda Sumsel Eri Effendi membenarkan jika ada tingkatan Kabupaten/kota di Sumsel yang dicoret KPU, dan hal itu karena memang partainya tidak mendaftarkan calegnya di DPRD tingkat Kabupaten/kota.

“Untuk partai Garuda di Sumsel ada 6 kabupate/kota yang di coret. Seperti di Muba, karena memang di kabupaten ini Garuda tidak lolos verifikasi. Sedangkan yang lainnya, memang Garuda tidak mempunyai caleg di kabupaten/kota tersebut,” katanya. /red/

Sumber : Sumseludate.com


INFOSEKAYU.COM - Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi menyampaikan salam kepada seluruh warga Kabupaten Muba khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk menjaga suasana positif pada pesta demokrasi yang akan datang.


Dalam salam tersebut Beni mengajak warga untuk tidak menjelekkan salah satu pasangan calon presiden yang akan datang.

“Kamu yang sehari-hari menghujat Pak Prabowo, dosamu semakin menumpuk. Kamu yang memfitnah Pak Jokowi, dosamu semakin menggunung. Sedangkan kamu sampai mati tak bisa meminta maaf kepadanya,” Ujar Beni saat menyampaikan kata sambutan pada acara Deklarasi Pemilu 2019 yang Damai / Tidak Golput di halaman kantor Lurah Babat Toman Kecamatan Babat Toman, Rabu (13/3/2019).

Lanjut Beni, Salam tersebut sudah diposting dalam akun instagram miliknya, ia menanyakan, apa yang didapat dari posting fitnah yang menjelekkan salah satu pasangan calon Presiden dan wakil presiden tersebut?

“Dari kebodohanmu itu (sibuk posting fitnah), kira-kira kamu dapat apa? Kamu Waras?” tanya Beni.

Lebih Lanjut, Beni mengatakan, jika seseorang suka dan akan memilih salah satu pasangan calon, cukup pilih dan tidak perlu menjelekkan calon yang lain.

“Kalo kamu suka No.1, cukup pilih dia dan jangan menjelekkan No. 2, Sebaliknya kalo kamu suka No. 2 cukup pilih dia dan jangan menjelekan No. 1, Salam Waras Indonesia,” pungkasnya. /red/

Sumber : intens.news


INFOSEKAYU.COM - Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif serentak sebentar lagi akan dilaksanakan tepatnya pada 17 April 2019 mendatang.


Meski upaya meningkatkan partisipasi pemilih merupakan tugas pokok KPU, namun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Perangkat Daerah terkait di berbagai kesempatan tetap turut andil dan gencar untuk mengajak warga pro aktif menyukseskan Pilpres dan Pileg 2019.

Hasilnya, warga bumi Serasan Sekate pun antusias dan pro aktif untuk siap menjadi daerah yang nantinya tingkat partisipasi pemilihnya tinggi.

Seperti misalnya di Kecamatan Batanghari Leko, tokoh mayarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda bersama aparatur kecamatan dan desa bersinergi bersama warga menyatakan siap akan meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kami warga kecamatan batanghari leko siap dan akan menjadi bagian yang menyukseskan Pilpres dan Pileg yang aman dan damai serta nanti partisipasi pemilih yang tinggi," ungkap tokoh masyarakat Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko, H Ahmadi.

Menurutnya, saat ini Muba sangat komitmen dan konsisten dengan zero konflik, untuk itu pelaksanaan Pilpres dan Pileg ini harus dijaga dan disukseskan bersama-sama.

"Pak Bupati Dodi Reza selama ini sangat tegas untuk menjaga zero konflik, untuk itu kami warga Batanghari Leko akan mendukung beliau menjaganya bersama-sama," tegasnya.

Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengajak semua pihak khususnya peserta Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang damai. "Mari kita jaga keamanan bersama, untuk mewujudkan Pemilu yang damai," ujarnya.

Dodi Reza didampingi Beni Hernedi menghimbau, kepada peserta Pemilu 2019 untuk menghindari gesekan yang dapat memicu perpecahan.

"Kita harus all out membantu KPU untuk sosialisasi meningkatkan partisipasi pemilih di Musi Banyuasin dan kita bersama sama membantu aparat keamanan baik kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan muba yang kondusif di bumi Serasan Sekate ini," ulasnya.

Kemudian, Dodi menambahkan Pemkab Muba juga kompak bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) diantaranya Ketua DPRD Muba Abusari, SH, MSi, Dandim 0401 Letkol Arm M Saufudin Khoiruzzamani, SSos, Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, Kajari Muba Maskur, SH, MH, Ketua PA Sekayu Saifullah Anshari, SAg, MAg untuk turun langsung menyosialisasikan Pilpres dan Pileg 2019.

"Kami bersama-sama turun menyosialisasikan langsung kepada warga untuk datang menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan legislatif," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Dodi Reza juga menyampaikan lima warna kertas suara yang akan dipilih oleh masyarakat yang membedakan masing masing tingkatan untuk kertas suara baik kertas suara Presiden DPD dan legislatif semua tingkatan baik DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Musi Banyuasin .

Sebelumnya KPU Muba menyebutkan tercatat ada sebanyak 539 calon anggota DPRD Muba yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 mendatang yang akan dilaksanakan 17 April 2019 dan ada 1.864 TPS nantinya yang tersebar di Kabupaten Muba. (rel)

INFOSEKAYU.COM - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 mendatang, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengajak semua pihak khususnya peserta Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang damai.


"Mari kita jaga keamanan bersama, untuk mewujudkan Pemilu yang damai," ujar Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin di sela Deklarasi Damai Pemilu 2019 Kabupaten Musi Banyuasin di Gedung Dharma Wanita, Rabu (10/10/2018).

Dodi menghimbau, kepada peserta Pemilu 2019 untuk menghindari gesekan yang dapat memicu perpecahan. "Kita harus all out mendukung aparat kepolisian untuk menjaga keamanan di bumi Serasan Sekate ini," ulasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Muba Firdaus Marvel menyebutkan tercatat ada sebanyak 539 calon anggota DPRD Muba yang akan berkompetisi pada Pemilu 2019 mendatang yang akan dilaksanakan 17 April 2019.

"Ada 1.864 TPS nantinya yang tersebar di Kabupaten Muba. Kami berharap pada pelaksanaannya nanti akan berjalan aman, damai, dan sejuk," pungkasnya.

Pada kesempatan Deklarasi Damai Pemilu 2019 Kabupaten Musi Banyuasin tersebut juga dilakukan Penandatanganan Deklarasi Damai yang dilakukan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin beserta FKPD Muba dan seluruh Pimpinan Parpol di Kabupaten Muba. /red/


INFOSEKAYU.COM - Semakin dekatnya tahun 2019, maka aktivitas terkait pemilihan umum baik Pemilihan Legislatif (pileg) maupun Pemilihan Presiden (pilpres) semakin meningkat. Bahkan tak jarang ada yang mulai curi-curi kesempatan untuk berkampanye, dengan dalih sosialisasi, meskipun nyatanya, saat ini sebenarnya belum masuk masa kampanye.


Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muba menegaskan, ada sanksi pidana bagi parpol dan bacaleg yang melanggar aturan terkait kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan.

”Sanksi ini secara tegas diatur dalam Pasal 492 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta,” ungkap Husni Mubarok, dari Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Muba, Sabtu (1/9/2018).

Menurut dia, Bawaslu Muba juga sudah mengirimkan surat ke KPUD Muba terkait larangan ini. Mengingat adanya sanksi tegas, pihaknya meminta seluruh peserta pemilu 2019 tidak melakukan kampanye, hingga waktu yang ditentukan. 

Segala aktivitas kampanye, sebutnya lagi, hanya boleh dilakukan dari tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019, termasuk pemasangan spanduk banner, leaflet, pamflet dan alat peraga lainnya, termasuk postingan kampanye di media sosial.  .

“Ya himbauan itu, isinya parpol peserta pemilu 2019 dan bacaleg yang maju pada pileg 2019 untuk tidak melakukan kampanye di luar jadwal pelaksanaan kampanye khususnya di wilayah Muba," imbuh Husni.

Husni menambahkan, jika melakukan kampanye sebelum waktunya, dalam rentang waktu 7 bulan sampai 23 September, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi pidana satu tahun kurungan dan denda maksimal Rp 20 juta.

Kampanye yang dimaksud yakni sosialisasi visi, misi dan program parpol yang dilakukan oleh calon anggota legislatif.

”Metodenya, ada bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet,” terangnya.

Lanjutnya, kampanye dengan metode pemasangan alat peraga di tempat umum dan iklan di media massa cetak, media massa elektronik serta internet difasilitasi oleh KPU dengan dana dari APBN. Iklan dan rapat umum hanya dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yakni dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

“Kami tegaskan kembali agar parpol dan Bacaleg yang maju pada pileg 2019, agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya. /red/
 

INFOSEKAYU.COM - KPUD Kabupaten Musi Banyuasin menghimbau kepada para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), Kades atau pejabat yang terkait dengan pemerintahan dan telah mendaftarkan dirinya, agar segera menyerahkan surat pengunduran diri, sebelum tanggal pengumuman penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 pada 21 September mendatang.



“Untuk bacaleg yang terdaftar di KPUD Muba yang berasal dari ASN ada 3 orang dan saat ini surat pengunduran diri mereka tengah dalam proses. Sementara bacaleg yang sebelumnya menjabat sebagai kades terdata ada 4 orang dan surat pengunduranya sendiri tengah dalam proses. Selain itu ada juga pensiunan ASN 25 orang dan mantas kades 3 orang,” ungkap ketua KPUD Muba Firdaus Marvel’s melalui staf divisi Teknis M Ali, Kamis (30/8/2018).

Ali menerangkan, salah satu sarat untuk ditetapkan sebagai caleg yakni SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat terkait.

“Dari itu, Kami Imbau agar Bacaleg yang belum menyerahkan surat pengunduran diri untuk segera menyerahkanya ke KPUD Muba. Paling lambat Sehari sebelum penetapan DCT, SK tersebut harus sudah diterima KPU,” terangnya.

Hal tersebut, dikatakan Ali seperti yang diisyaratkan Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu di Pasal 19 huruf H. Dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan di Pasal 7 berkaitan dengan persyaratan bakal calon.

“Konsekuensinya, jika syarat tersebut tidak bisa terpenuhi, maka KPU harus mencoret Bacaleg dimaksud. “Karena dianggap tidak memenuhi syarat,” tegasnya.

Selain itu, karena sekarang masih masa tanggapan masyarakat untuk DCS. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan Bacaleg masyarakat disarankan memberikan tanggapan secara resmi ke KPUD Muba.

“Jadi sebelum DCT diumumkan Bacaleg yang masih bersetatus ASN dan Kades wajib dan harus segera menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Tak hanya itu, bagi bacakeg lainya juga yang memiliki jabatan baik di organisasi atau BUMD dan BUMN yang penghasilanya mengunakan anggaran APBD dan APBN juga harus mengudurkan diri,” tukasnya.

Sebagai informasi saat ini tahapan pileg 2019 yang tengah dilakukan KPUD Muba Yakni :

Masukan dan tanggapan masyarakat (12-21 Agustus 2018)

Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap terhadap DCS (22-28 Agustus 2018).

Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (29-31 Agustus 2018).

Pemberitahuan penggantian DCS (1-3 September 2018).

Pengajuan penggantian bakal calon (4-10 September 2018).

Verifikasi pengganti DCS (11-13 September).
Pengusunan dan penetapan DCT (14-20 September 2018).

Pengumuman (21-23 September 2018). /red/



INFOSEKAYU.COM -- Setelah dilakukan verifikasi, KPU Musi Banyuasin (Muba) mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS), Sabtu (11/8/2018).



Ketua KPU Muba H Ahmad Firdaus Marvels SE MSi, mengatakan daftar tersebut berdasarkan hasil verifikasi parpol yang mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten Muba yang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan.

Dirinya meminta masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DCS Anggota DPRD Kabupaten Muba tersebut.

Tanggapan disampaikan ke alamat :
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan disertai Kartu Identitas Diri (KTP Elektronik).

Terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2018 s.d 21 Agustus 2018

Berikut Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- Klik tombol Dapil untuk melihat DCS pada dapil tertentu
- Klik tombol next untuk melihat DCS dari parpol lain


[tabs type="horizontal"]
[tabs_head]
[tab_title] DAPIL 1[/tab_title]
[tab_title] DAPIL 2[/tab_title]
[tab_title] DAPIL 3[/tab_title]
[tab_title] DAPIL 4[/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] [tie_slideshow]

[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]

[/tie_slideshow] [/tab]
[tab] [tie_slideshow]

[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]

[/tie_slideshow] [/tab]
[tab] [tie_slideshow]

[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]

[/tie_slideshow] [/tab]
[tab] [tie_slideshow]

[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]
[tie_slide] [/tie_slide]

[/tie_slideshow] [/tab]
[/tabs]