Top News

Recent Post Recent Post
View More

di Desember 07, 2021

INFOSEKAYU.COM  - Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 3 resmi dibatalkan oleh Pemerintah. Simak aturan terbaru libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pembatalan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertimbangan dibatalkannya status PPKM Level 3 saat Nataru ini berdasarkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan.

Sebagai infromasi, kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia berhasil ditekan dan kini stabil di bawah angka 400 kasus.

Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis kedua yang mendekati 56 persen.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves pada Selasa, 7 Desember 2021, terdapat revisi aturan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Natal dan Tahun Baru.

"Perubahan secara detail akan dituangkan dalam revisi Inmendagri dan surat edaran terkait Natal dan Tahun Baru lainnya," kata Luhut.

Selain itu, Luhut juga menyebutkan sejumlah aturan terbaru yang akan diterapkan saat Nataru.

Berikut aturan terbaru libur Natal dan Tahun Baru (Nataru):

1. Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

Orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap atau tidak bisa divaksin karena alasan medis, tidak diizinkan untuk bepergian jarak jauh.

2. Anak-anak dapat melakukan perjalanan dengan syarat PCR berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

3. Pemerintah menerapkan pelarangan seluruh jenis perayaan tahun baru di hotel, pusat perbelanjaan, mal, tempat wisata dan tempat keramaian umum lainnya.

Sementara untuk operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata hanya diizinkan dengan kapasitas maksimal 75 persen dan hanya untuk orang dengan kategori hijau di aplikasi PeduliLindungi.

“Sedangkan untuk acara sosial budaya, kerumunan masyarakat yang diizinkan berjumlah maksimal 50 orang. Disiplin penggunaan PeduliLindungi harus ditegakkan,” ujar Luhut.

Namun kebijakan dan aturan ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi kasus Covid-19 di Indonesia. 

Sumber : BERITA DIY 

Baca selengkapnya »

di Desember 07, 2021
Palembang, Infosekayu.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang dihadiri secara langsung oleh Plt Bupati Beni Hernedi SIP telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan APBN Tahun 2022 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 yang diserahkan Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana MM, Selasa (7/12/2021) di Griya Agung Palembang.

Plt Bupati Beni Hernedi SIP mengatakan, Pemkab Muba di tahun 2022 tetap akan memfokuskan setktor pembangunan infrastruktur serta upaya-upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi di segala sektor. "Fokus infrastruktur masih terus kita maksimalkan, agar benar-benar perbaikan infrastruktur hingga ke pelosok dapat tersentuh dengan baik," ungkap Beni Hernedi.

Selain itu, menurut Beni Pemkab Muba juga akan mengoptimalkan pemulihan perekonomian pasca pandemi yang menyasar ke semua sektor. "Pemulihan perekonomian di Muba pascapandemi atau menuju new normal akan dimaksimalkan agar perekonomian di Muba dapat kembali berangsur normal," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, menyampaikan bahwa ditengah ketidakpastian yang tinggi, APBN 2022 memainkan peran sentral dalam proses konsolidasi dan reformasi struktural yang bertujuan untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan dengan baik. Sehingga APBN 2022 disiapkan untuk responsif, antisipatif, dan fleksibel.

Gubernur menyampaikan 6 (enam) kebijakan utama yang menjadi fokus APBN 2022, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan; peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing; melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah; dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based 
budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Tahun 2022 merupakan periode terakhir diperbolehkannya defisit APBN melebihi 3% dari PDB. Oleh karenanya, Gubernur berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah se Provinsi Sumsel untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam upaya memulihkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sumsel.

Selanjutnya, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana MM, menyampaikan bahwa 
perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik masih belum merata dan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi seperti partumbuhan ekonomi yang pada kuartal III 2021 tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus menguat ke level >100 yaitu di Oktober sebesar 113,4 dan Indeks Manufaktur (PMI) kembali ekspansif ke level 57,2. Tren kinerja positif perekonomian Indonesia diproyeksikan akan terus semakin kuat di tahun 2022.

Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Sumsel juga diproyeksikan akan terus membaik di tahun 2022. Dikuartal III 2021, ekonomi Sumsel mampu tumbuh positif sebesar 3,93% (yoy). Selain itu, aktivitas perekonomian di Sumsel mengalami peningkatan sampai dengan akhir November 2021, hal ini terlihat dari tingkat inflasi bulan November 2021 yang berada di level 1,98% (yoy), lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2020. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 mencapai 4,98%, turun 0,52% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020.Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Sumsel menjelaskan, APBN 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pendemi Covid-19 yang belum berakhir. APBN 2022 masih akan bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dengan tetap memperhatikan 
risiko dan menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mendukung dan memperkuat pemulihan ekonomi, berbagai langkah Reformasi Struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Belanja K/L tahun 2022 ditujukan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di Tahun Anggaran 2022, Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DIPA Satker K/L sebesar Rp13,2 triliun yang ditujukan untuk 41 Bagian Anggaran yang terdiri dari 521 Satuan Kerja. 

TKDD 2022 diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM 
Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi 
TKDD 2022 sebesar Rp 26,9 triliun. Pada kesempatan itu juga, Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Sumsel meminta kepada seluruh Satuan Kerja Vertikal dan Pemda untuk segera menyelesaikan pelaksanaan anggaran tahun 2021 yang akan segera berakhir dan menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2022 agar dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan.

Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan di wilayah Sumsel agar dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan 
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang diharapkan.
Baca selengkapnya »

di Desember 07, 2021

Infosekayu.com  - Proyek ambisius pemerintah dengan pembangunan bandara di sejumlah wilayah tidak langsung berbuah manis. Sejumlah bandara baru dilaporkan sepi penumpang.

Kabar terbaru, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) jadi yang ke sekian bandara baru yang sepi penumpang meski belum lama diresmikan Presiden Joko Widodo, dampaknya keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin kesulitan.

Sebelum bandara YIA, Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah juga sangat sepi. Bahkan, maskapai penerbangan terakhir yang masih beroperasi terakhir dengan rute tersebut, Citilink memutuskan menutup rute.

Mengutip dari Solopos.com --jaringan SUara.com, sebelumnya Bandara Kertajati yang digadang-gadang sebagai bandaa andalan juga perlahan ditinggalkan karena akses yang terkendala.

Bandara YIA sendiri diresmikan pada 28 Agustus 2020 dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Meski menghabiskan dana Rp12 triliun dalam pembangunannya, hingga kini bandara megah itu belum mencapai target jumlah penumpang. Jumlah penumpang yang terus menurun berdampak pada tekanan keuangan. Terlebih, menurut Direktur Utama Faik, saat ini manajemen masih berkewajiban membayar pinjaman sebelumnya yang digunakan untuk investasi pengembangan bandara.

Bandara tersebut dibiayai melalui skema penggunaan dana internal dan berbagai sumber lain seperti kredit sindikasi perbankan serta obligasi.

“Pandemi Covid-19 melanda pada saat Angkasa Pura I tengah dan telah melakukan pengembangan berbagai bandaranya yang berada dalam kondisi kekurangan kapasitas. Seperti Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) yang menghabiskan biaya pembangunan hampir Rp12 triliun,” kata Faik, Minggu (5/12/2021).

Hal serupa disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo yang menyebut, utang mencapai Rp35 triliun dan rugi per bulan mencapai Rp200 miliar.

“AP I ini memang kondisinya berat, dengan utang Rp35 triliun dan rate loss [kerugian rata-rata] per bulan Rp200 miliar. Kalau tidak direstrukturisasi, setelah pandemi utangnya bisa mencapai Rp38 triliun,” kata Tiko dalam rapat dengan Komisi VI DPR pekan ini.

Pandemi menyumbang faktor terbesar tekanan utang yang harus dihadapi oleh AP I. Biaya operasional tinggi tidak diimbangi dengan jumlah penumpang dan wabah yang belum usai.

“Seperti bandara baru Yogyakarta itu di Kulon Progo, itu sampai Rp12 triliun, dan begitu dibuka langsung kena pandemi,” paparnya.

Sebelumnya, pada saat peresmian, Presiden Jokowi mengatakan YIA merupakan bandar udara terbaik di Indonesia dengan pengerjaan dan desain interior yang bagus dan dikerjakan sangat cepat hanya selama 20 bulan.

Presiden Jokowi juga memaklumi kondisi bandara saat ini yang masih belum ramai karena dampak pandemi. Namun, dirinya yakin setelah vaksin tersedia, YIA akan menjadi bandara paling ramai.

Bandara YIA memiliki terminal penumpang seluas 219.000 meter persegi yang dapat melayani 20 juta penumpang per tahun dengan nilai investasinya Rp10,08 triliun.

Sumber : Suara.com 

Editor : im

Baca selengkapnya »

di Desember 07, 2021
OKU, INFOSEKAYU.COM - Opening ceremony Pekan Olahraga Paralympic Provinsi (Peparprov) III tahun 2021 resmi dimulai, Senin (6/12/2021) malam dan dibuka secara langsung dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru. 

Tercatat, ada sebanyak 57 atlet National Paralympic Committee (NPC) Muba yang siap berlaga dan memboyong medali pada ajang Pepaprov Sumsel.

Adapun Cabang Olahraga yang diikuti yaitu Cabor Atletik, Cabor Para Swimming, Cabor Chess, Cabor Para Table Tenis, Cabor Volleyball, Cabor Goll Ball, Cabor Para Archery dan Cabor Para Badminton. Kemudian untuk klasifikasi, Tuna Daksa, Tuna Rungu Wicara, Tuna Netra, Tuna Grahita, Celebral Palsy, Short Stature.

"Mari sama-sama kita dukung dan berdoa agar para atlet disabilitas kebanggaan Musi Banyuasin ini bisa bertanding dengan baik menjunjung sportivitas dan memperoleh banyak medali," ungkap Kepala Dispopar Muba Muhammad Fariz SSTP MM saat menghadiri opening ceremony Peparprov III di GOR Baturaja OKU, Senin (6/12/2021) malam. 

Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru, mengatakan bahwa dirinya bangga kepada atlet disabilitas yang mampu mengharumkan nama Sumsel di Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) di Papua kemarin.

“Sehingga Sumsel mampu menempati posisi ke-9 di atas Jawa Timur. Hal ini dapat menjadi parameter keberhasilan olahraga di Sumsel,"ungkapnya 

Kemudian, Gubernur Sumsel ini juga mengapresiasi panitia telah lancar menggelar event, diakuinya event ini berjalan dengan meriah. Dia pun berpesan kepada semua atlet agar menjunjung sporivitas. 

“Acara ini tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya kerjasama dari berbagai pihak, sehingga pembukaan Peparprov ini berlangsung dengan meriah dan ramainya antusias dari masyarakat,"ulasnya.  

Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP mengatakan, Pekan Olahraga Paralympic (Peparprov)
menjadi momentum dan panggung kesetaraan bagi atlet disabilitas. Selain itu, juga menjadi ajang unjuk kemampuan atlet disabilitas agar terus berprestasi mengharumkan nama daerah dan bangsa.

"Semoga para atlet disabilitas dari Kabupaten Musi Banyuasin yang ikut berlaga pada Peparprov dapat menampilkan yang terbaik,"ucap Beni.
Baca selengkapnya »

di Desember 06, 2021

MUARA ENIM, INFOSEKAYU.COM  - Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Muara Enim menggeledah tiga kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkab setempat. Dua kantor yang didatangi jaksa yakni Kantor Dinas PUPR, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Unit Layanan Pengadaan di Setda Muara Enim.

Pengeledahan berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Polisi berseragam berjaga di depan pintu masuk ketika tim jaksa mencari dokumen terkait kasus dugaan korupsi pelebaran jalan Desa Pulau Panggung dan Desa Segamit. Proyek jalan ini senilai Rp1,2 miliar dari APBD Muara Enim 2020.

Setelah sekitar satu jam menggeledah ketiga kantor tersebut, penyidik terlihat membawa sejumlah kertas yang diduga dokumen terkait proyek yang diduga bermasalah itu.

Kasi Pidsus Kejari Muara Enim, Arie Prasetiyo mengatakan, pemeriksaan di dua kantor tersebut untuk mencari dokumen terkait proyek yang sedang ditangani. "Proyek jalan ini sedang ditangani berdasarkan laporan masyarakat ada indikasi ketidaksuaian volume dan spek," ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejari belum menetapkan tersangka, namun penyidik telah memeriksa sebanya 19 orang saksi. "Untuk tersangka belum, masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP untuk menentukan langkah selanjutnya," katanya.

Sumber : iNews.id

Editor : im 

Baca selengkapnya »

di Desember 06, 2021
KELUANG, INFOSEKAYU.COM - Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Keluang, dalam rangka penyerahan produk Inovasi Paket Laris dan KIA Go To School, di Balai Serbaguna Kelurahan Keluang Kecamatan Keluang, Senin (6/12/2021).

Dalam kesempatan ini Plt Bupati Muba dalam sambutannya, menyambut baik inovasi Kecamatan Keluang dalam inisiasi aksi perubahan terkait dengan pelayanan publik, yakni dengan implementasi jemput bola pembuatan kartu identitas anak dan KTP.

"Inovasi yang dihadirkan hari ini, kita mengakui bahwa ini sangat baik, luar biasa, dan banyak yang mengharapkan itu dijalankan," ujarnya.

Ia berharap inovasi Paket Laris dan KIA Go To School, ini dapat konsisten terus dilakukan, dan juga ditingkatkan terkait pelayanan administrasi masyarakat.

"Kami kira kita memang harus terus berinovasi, dan kita sebagai ASN dituntut memberikan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu inovasi in yang merupakan pertama kali di Kabupaten Muba dapat ditularkan ke kecamatan lainnya, sehingga akan menjadi program unggulan," kata Beni.

Camat Keluang Debby Heryanto SSTP MSi mengatakan inovasi Paket Laris dan KIA Go To School merupakan pelaksanaan fasilitas dan koordinasi administrasi kependudukan dalam hal percepatan pengurusan data kelahiran dan anak di Kecamatan Keluang. Yang selama ini pola pengurusan Akta Kelahiran maupun KIA pengurusannya harus langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muba.

"Proses inilah menjadi suatu kendala besar yang dihadapi masyarakat khususnya Kecamatan Keluang dimana jarak tempuh desa dan kelurahannya cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Serta masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, masyarakat masih beranggapan bahwa sistem pelayanan berbelit-belit dan mahal biayanya, tidak adanya kepastian standar waktu pelayanan dalam penyelesaian, yang mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat rendah untuk mengurus dokumen kependudukan baik akte kelahiran maupun KIA dikarenakan kondisi tersebut," bebernya.

Lanjut Debby, dengan telah ditetapkannya fokus area perubahan dan gagasan pada aksi perubahan ini, tujuan yang akan dicapai diantaranya, mempermudah masyarakat dalam membuat akte kelahiran dan KIA tanpa harus langsung ke Disdukcapil, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memenuhi indeks kepuasan masyarakat, dan mempercepat informasi data anak dari kecamatan.

"Manfaat dari rancangan aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara," pungkasnya.

Penyerahan inovasi Paket Laris dan KIA Go To School diserahkan secara simbolis kepada Wawan Purnawirawan, Imam Sidiq, Sopian Sauri dari SDN 1 Keluang, dan kepada Ibu Mariyah dari SMPN 2 Keluang.

Turut hadir diantaranya, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Fariz Kurniawan, Asisten III Setda Muba Sunaryo SSTP MM sekaligus Plt Kadisdukcapil Muba, Anggota DPRD Muba Supriasihatin dan Sodingun, perwakilan Kasi Datun Kajari Muba Lidya Desrika SH, BPSDM Provinsi Sumsel Farhat Sukri SE MSi, Forkopimcam Keluang dan para kepala desa serta kelurahan dalam Kecamatan Keluang.
Baca selengkapnya »

di Desember 06, 2021
SEKAYU, INFOSEKAYU.COM - Plt Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mengambil sumpah/janji sebanyak 226 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba, bertempat di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (6/12/2021).

Plt Bupati Muba dalam sambutannya mengatakan,  sebanyak 226 PNS sudah mengucapkan sumpah/janji pegawai negeri sipil. Saudara - saudara telah mengucapkan sumpah atau janji dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dihadapan Tuhan Yang maha Esa. 

"Kami semua yang hadir menjadi saksi atas sumpah saudara, sumpah/janji yang telah saudara ucapkan pada hakekatnya merupakan kesanggupan saudara terhadap negara dan juga kesanggupan terhadap tuhan yang maha esa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara. Hendaknya saudara benar-benar menghayati isi  sumpah/janji  saudara  itu  dalam  setiap tugas saudara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,"ucap Beni.

Beni juga mengatakan, syukurilah  profesi sebagai PNS ini dengan cara bekerja keras, cerdas dan ikhlas sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Saudara harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab moral atas pengangkatan saudara menjadi PNS di Pemkab Muba.

"Hari ini juga dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya PNS sebanyak 341 orang. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan wujud penghargaan dari Presiden RI bagi PNS yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan loyalitas, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan, serta telah bekerja tanpa cacat-cela sebagai seorang pamong praja,"bebernya.

Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menyebutkan, penghargaan Satyalancana Karya Satya ini bisa dimaknai sebagai bentuk apresiasi dan pembinaan untuk memupuk kedisiplinan, kesadaran, serta tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam kehidupan sosial.

"Pesan saya yang baru PNS 100% dan PNS yang mendapatkan tanda kehormatan, tetap semangat, walaupun pandemi semua harus tetap produktif, karena saat ini yang sangat diperlukan adalah pns yang memiliki integritas tinggi, berkompeten, profesional, inovativ dan kompetitif, memiliki nilai dasar dan etika profesi. guna mencapai kemajuan di Kabupaten Muba,"pungkas Beni.

Sementara itu Kepala BKPSDM Muba, Endang Dwi Astuti SE MSi melaporkan bahw jumlah PNS formasi tahun 2019 yang diambil sumpah/janji berjumlah 226 orang, dengan rincian, Tenaga Guru 85 Orang, Tenaga Kesehatan 65 Orang dan Tenaga Teknis 76 Orang. Sedangkan jumlah PNS yang diserahkan Satyalancana Karya Satya sebanyak 341 orang, dengan rincian 30 Tahun 39 Orang, 20 Tahun 70 Orang dan 10 Tahun 232 Orang.

"Kita berharap, para PNS yang baru saja diangkat tersebut, dapat bersatu padu, bersih, jujur, berdaya guna dan bertanggung jawab di masing-masing dinas instansi tempat mereka mengabdi,"ucapnya.
Baca selengkapnya »

di Desember 06, 2021

Sumsel, Infosekayu.com - Subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Sumsel melakukan pemeriksaan terhadap dosen Universitas Sriwijaya (UNSRI) berinisial A yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi.

Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Masnoni, mengatakan dosen A tersebut diperiksa atas laporan mahasiswi berinisal DR.

"Sesuai jadwal A hadir bersama kuasa hukumnya sejak pukul 09.00 WIB," katanya, Senin (6/12).

Masnoni bilang, sampai saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dengan penyidik. Dimana sebelumnya, polisi sudah memintai keterangan terhadap 6 orang saksi atas kasus ini.

"Pemeriksaan masih berlangsung. Hasilnya seperti apa nanti akan disampaikan kembali," katanya.

Sementara itu, untuk kasus pelecehan kedua ada ada 3 korban, dimana 2 di antaranya sudah dimintai keterangan sebagai saksi pendukung laporan yang sudah ada.

"Laporan kedua ini untuk terlapor berinisial R, dan korbannya ada tiga mahasiswi yang mengaku dilecehkan secara verbal," katanya.

Sumber : kumparan.com 

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)