Articles by "Gugatan MK"
Tampilkan postingan dengan label Gugatan MK. Tampilkan semua postingan

INFOSEKAYU - Sejak dimulainya pelaksanaan sidang sengketa Pemilu 2019, oleh Mahkamah Konstitusi (MK), seluruh dukungan dari setiap lapisan masyarakat terus mengalir.


Seperti di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), tokoh agama, tokoh masyarakat dan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin sebagai kepala daerah mengajak warganya untuk mendukung secara penuh, dengan semua proses yang saat dilaksanakan dan berproses di MK.

Dodi mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung penuh semua proses peradilan yang dilaksanakan oleh MK.
Selain itu, jangan mudah terpancing dengan isu ataupun berita-berita Hoax yang memang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerusuhan.

“Jangan mau terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas ataupun dengan kabar bohong (berita hoax). Negara kita negara hukum, mari kita serahkan semua proses persidangan dengan lembaga yang telah dibentuk oleh Undang-undang.

Sehingga proses dapat berjalan  dengan baik sesuai mekanisme yang telah Negara  bentuk melalui lembaganya dan mari kita jaga situasi dan kondisi sehingga tetap  kondusif dan semua berjalan dengan baik, dan kita tetap didaerah kita memantau lewat informasi yang dapat dipercaya jangan sampe terikut ikut kerjaan yang tidak jelas," tegasnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Muba, H Daud Sobri, dirinya secara pribadi dan lembaga bahwa menolak tegas dengan semua bentuk aksi kekerasan dan pelaku kerusuhan dalam proses demokrasi, khususnya pelaksaan Pemilu 2019.

“Kami tegaskan, bahwa LDII Muba menolak tegas semua bentuk aksi kerusuhan yang menyebabkan kekerasan pada proses sidang sengketa Pemilu oleh MK,” ucalnya, Selasa (18/6/2019).

Daud mengungkapkan bahwa, penyelesaian sengketa harus diselesaikan dengan cara-cara bijak dan konstitusi tidak dengan kekerasan atau intimidasi lainnya karena akan menimbulkan permasalahan baru.

”Kita menolak keras segala bentuk tindakan anarkis, kekerasan dan hal-hal yang destruktif dilakukan oleh sekelompok orang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu 2019. Penyelesaiannya harus dengan cara konstitusional, dan percayakan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang,” imbuhnya lagi.

Sementara itu Sekretaris MUI Babat Toman, Arafah, mengatakan tindakan anarkis dan kekerasan dalam penyelesaian sengketa Pemilu bertentangan Undang-Undang konstitusi yang tidak mencerminkan sistem Demokrasi.

“Jika ada yang mencoba merusak kondisi keamanan, maka kami mendukung penuh penegak hukum dalam rangka menindak tegas tindakan anarkis dan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Hal Senada dikatakan Pendeta Gereja Protestan Injili Nusantara, Pendeta Hadi Mulyono bahwa perjalanan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini merupakan bentuk demokrasi, patut kita hormati, dijaga dan dipelihara oleh rakyat Indonesia dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kerusuhan dan sejenisnya.


”Kami telah sepakat, untuk mendukung semua proses yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga, saya secara pibadi mengajak masyarakat dan umat saya agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman serta kerukunan hodup dalam hidup beragama dan bermasyarakat. Apa pun hasilnya nanti di MK, kita harus hargai dan hormati bersama,”  pungkasnya. (rel)

INFOSEKAYU – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) memastikan akan menunda pengumuman perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih untuk DPRD kabupaten Muba.


Pasalnya, dari informasi yang diterima KPU Muba, ada dua caleg dari dua parpol yang mengajukan permohonan gugatan perkara ke Mahkamah Konstitusi (MK), di mana materi gugatan tersebut terkait persoalan selisih perhitungan suara.

“Dari informasi yang kami terima dan dilihat dari Website Mahkama Konsitusi, ada dua parpol yang mengajukan gugatan. Dari itu penetapan calon terpilih terpaksa harus ditunda dari jadwal yang ada sampai ada hasil keputusan MK,“ demikian disampaikan Ali Kasubag Teknis KPU Muba, Jumat (24/5/2019).

Dikatakanya, penghitungan perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih - jika tidak ada gugatan di MK, maka KPU Kabupaten/Kota boleh segera melakukan pengumuman penetapan calon terpilih, sesuai jadwal.

“Jika ada gugatan di MK, maka pengumuman dan penetapan semua calon terpiih terpaksa ditunda sampai ada keputusan dari Mahkama Konstitusi.Namun jika dalam permohonan gugatan tersebut ditolak, dipastikan sesuai jadwal pengumuman dan penetapan calon terpilih bisa dilakukan pada bulan juni, sebaliknya jika permohonan gugatan tersebut diterima artinya proses berjalan menunggh sampai adanya putusan MK,” terangnya.

Ali menerangkan, pengumuman perolehan kursi parpol di DPDRD serta penetapan calon terplih diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, dan waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Untuk konteks penyelesaian sengketa, bila nantinya ada sengketa yang digugat ke MK, akan dilakukan dalam kurun waktu 26 Mei 2019 sampai 8 Juni 2019,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi Hukum dan pengawasan Hepriyadi, menyebut hingga saat ini pihaknya baru terpantau ada sekitar 12 gugatan yang masuk di MK.

“Sejauh ini baru 12 gugatan yang terpantau dari website resmi MK dari 200-an gugatan yang masuk, Namun dari hasil konfirmasi kami ke MK yang dilakukan secara manual, saat ini sudah ada 300-an gugatan yang masuk di MK,” kata Hepriyadi.

Dari 12 gugatan yang masuk ke MK semua berasal dari Kabupaten/Kota yang berada di wilayah atau dapil Provinsi Sumsel.

“Kalo untuk gugatan yang diajukan Ke MK tidak semuanya gugatan dari pemilihan Kabuten ada bermacam-macam gugatan. Sebagai contoh partai PKS mengajukan gugatan 1 dapil dari DPR RI dari Dapil sumsel 2, ada yang dari provinsi juga dari dapil sumsel 7 dan ada kabupaten kota untuk Banyuasin,” bebernya.

Hepriyadi menegaskan dengan adanya gugatan di MK seperti gugatan yang diajukan dari dapil Kabupaten Empat Lawang, KPU Provinsi Sumsel terpaksa menunda proses pengumuman dan penetapan calon terpilih sampai adanya hasil dari putasan MK.

“Misal ada gugatan dari DPRD Kabupaten/kota hanya di 1 dapil maka seluruh dapil semua ditunda pengumuman dan penetapan calon terpilih.Tetapi jika tidak ada gugatan KPU Kabupaten/Kota boleh melakukan penetapan calon terpilih.Semua gugatan di MK pasti persoalan selisih suara atau hasil yang menyebabkan terpilihnya calon tersbut,” tukasnya. /red/

Sumber : Sumselnews.com