Articles by "info Publik"
Tampilkan postingan dengan label info Publik. Tampilkan semua postingan
SEKAYU, INFOSEKAYU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP berpamitan menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai sebagai Plt Bupati Muba.

Hal tersebut diungkapkan Beni bertepatan pada acara Halal Bihalal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Jum'at (20/5/2022) di Opproom Pemkab Muba.

"Halal Bihalal ini merupakan sarana untuk menyambung silaturahmi dan momentum untuk saling memaafkan. Saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah kabupaten Muba mengucapkan Minal Aidin Walfaizin Mohon Maaf Lahir dan Batin,"ungkap Plt Bupati Muba.

Disampaikan Beni Hernedi, hari ini tanggal 20 Mei 2022 merupakan menjelang dua hari di lima tahun yang lalu dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2017 - 2022. Sehingga pada dua hari kedepan tepatnya di tanggal 22 Mei 2022, akan mengakhiri dan menyelesaikan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muba.

"Dengan ini saya ingin meminta maaf serta berpamitan dengan seluruh masyarakat Kabupaten Muba. Karena masa kepemimpinan kami akan segera berakhir. Terima kasih atas dukungannya. Yakinlah kami sudah memberikan dan berusaha membangun kabupaten tercinta ini dengan segenap jiwa dan raga kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada insan di dunia ini yang  luput dari khilaf dan salah. Saya berharap di akhir jabatan saya, semoga bisa berakhir dengan baik,"tuturnya.    

Sambung Beni, Selanjutnya Kepemimpinan Kabupaten Muba sampai tahun 2024 / 2025 akan dipimpin oleh Penjabat (PJ) Bupatu yang diangkat oleh Mendagri. PJ yang nantinya diangkat telah melalui proses dan pertimbangan matang, yang tentunya harus kita dukung. 

Penjabat Bupati Muba yang mulai bertugas pada tanggal 23 Mei 2022 hari Senin nanti. Akan ditugaskan melanjutkan apa yang telah kita rencanakan dan bahwasanya PJ tidak membawa Visi dan Misi.

"Untuk itu, saya mengajak semuanya, mari kita mengawal rencana pembangunan daerah ini, sebagai wujud kecintaan kita kepada Kabupaten Musi Banyuasin,"ucapnya.

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM - Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini masuk dalam status kuning wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.

Hal ini disebabkan sudah ada sapi yang terdeteksi terjangkit penyakit tersebut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzuan Effendi menyebutkan wabah PMK hewan ternak terdeteksi di tiga kabupaten dan satu kota.

Empat daerah yang terdeteksi hewan ternak terjangkit PMK, yakni Kabupaten Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kota Lubuklinggau.

Rincian hewan ternak yang terjangkit PMK, yaitu Lubuklinggau (10 ekor), Musirawas (4 ekor), dan masing-masing satu ekor sapi di Kabupaten Ogan Ilir dan OKI.

"Hewan ternak tersebut sebagian besar dilakukan potong paksa, empat ekor mati, serta dua ekor sedang diupayakan pengobatan dan isolasi agar tidak menulari hewan ternak lainnya, Ruzuan Effendi, Kamis (19/5).

Untuk mengantisipasi penyebarluasan wabah PMK di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menginstruksikan agar pihaknya memperketat akses keluar dan masuk hewan ternak.

"Melalui upaya tersebut diharapkan wabah PMK tidak semakin banyak menjangkiti hewan ternak dan meluas ke kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel lainnya," ujar Ruzuan. (Antara) 

Muba, Infosekayu.com - Jelang akhir masa jabatan Plt Bupati Musi Banyuasin (Muba) Beni Hernedi SIP yang tinggal menunggu hitungan hari, yakini pada 22 Mei 2022 nanti.

Memiliki segudang prestasi tentunya Beni Hernedi menjadi sosok pemimpin yang dapat membuat suatu daerah lebih maju.

Menjelang masa jabatan Jurnalis Sriwijaya Post mewancarai Plt Bupati Muba Beni Hernedi SIP. Berikut wawancaranya.

1. Bagaimana kesan Anda selama menjabat PLT Bupati kemarin?

Plt Bupati itu sebenarnya tambahan jabatan dan tentunya ada kewanangan di dalamnya kepada wakil bupati. Jadi saya ini terdesain selama 10 tahun ini sebagai wakil bupati dan betul-betul mempengaruhi. Dengan kewenangannya membantu Bupati.

Sebagai orang yang dua kali menjadi PLT Bupati, atas sebuah kondisi yang bermasalah. Jadi kalau ditanya kesannya seperti apa, bisa dibayangkan di tengah situasi kita memimpin daerah dengan kewenangan Bupati tapi di saat kondisi yang dihadapi itu ada masalah di daerahnya.

Apalagi persoalannya tidak enteng, karena OTT KPK sudah dua kali dan saya selalu bupatinya. Tentu saya dalam posisi prihatin, jauh dari rasa senang saat partner kita ada masalah kemudian kita yang harus gantikan.

Tapi di saat bersamaan pemerintahan harus berjalan. Ujian saya ada pada jangan sampai menjadi lebih terpuruk. Plt itu tantangannya bagaimana kondisi kabupaten yang dipimpin tidak Tamba lebih buruk.

Tentunya harus stabilisasi pemerintahan kemudian tentu melakukan perubahan. Tuntutan masyarakat itu besar terhadap daerah yang lagi bermasalah. Banyak pihak yang tampil menyuarakan aspirasinya atau kepedulian kepada Muba.

2. Siapakah orang yang paling berpengaruh/berjasa dalam perjalanan karir Anda selaku PLT Bupati?

Tidak ada yang personal, saya pikir semua orang diajak baik tokoh masyarakat, elit politik, kiyai, ormas/LSM. Saya selalu membuka diri.

Terutama keluarga juga berperan penting karena memberi support dan terkadang keluarga harus berkorban waktunya. Kebiasaan saya tidak mau menolak orang bertamu dan menyampaikan aspirasi.

3. Apa saja tantangan tersulit yang pernah Anda hadapi selama menjabat orang nomor satu di Muba?

Saya kira pengalaman ini sangat luar biasa sekali. Ibarat seorang pencuci piring, kira-kira jangan memecahkan piring. Artinya jangan menambah masalah baru.

Tentu masih ada yang baik sepeninggal Bupati saya dan harus diperbaiki dan dilanjutkan.

Namun yang menjadi masalah harus saya perbaiki. Seperti hubungan pemerintah, saya harus melakukan perubahan. Sekarang tantangannya memperbaiki hubungan barang dan jasa.

Bagaimana menyiapkan sistem yang lebih kuat dan memastikan prilaku sebelumnya tidak terulang lagi.

4. Bagaimana sejauh ini kerjasama Anda dengan OPD sendiri?

Saya memberikan arahan kepada OPD untuk terjadinya pembenahan dari evaluasi yang ada, kondisi yang belum membaik.

5. Adakah program atau keinginan Anda yang belum tercapai selama menjabat PLT Bupati?

Sebelum saya mengakhiri masa jabatan, saya masih harus diwajibkan menyusun rencana pembangunan Muba dari 2023-2026. Setelah saya habis 22 Mei ini, tentu akan dilanjutkan PJ kepala daerah dan harus sesuai rencana.

PJ ini kan tidak menyusun rencana, tapi kamilah yang diberi mandat menyusun itu. 3 tahun ke depan itu panjang, jadi saya pastikan program ke depan itu tepat.

Jadi transisi pemerintahan yang dipegang PJ bisa berjalan dengan baik.

Ada dua hal pokok tujuan utama setelah kami buat untuk rencana ke depan yakni pertama bagaimana memperkuat ekonomi.

Tentunya pasca pandemi yang harus fokus dilakukan. Ada keinginan juga mendorong transformasi ekonomi, karena Muba itu sebetulnya miniatur Indonesia dan transportasi ekonomi sangat dibutuhkan.

Lalu yang kedua, kita ingin fokus peningkatan SDM dan pelayanan publik. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan poin pertama tadi, karena ini bukan hanya persoalan pendidikan dasar saja. Kita sudah pada kualitas SDM itu kompetensinya harus sesuai dengan apa yang tersedia untuk lapangan usaha.

6. Apakah Anda sempat meluangkan hobi di tengah kesibukan menjabat PLT Bupati?

Kalau ad waktu luang yang tidak menggangu pekerjaan saya sempat bisa melakukan hobi. Seperti menjelajahi alam, naik perahu sambil mancing menyusuri sungai. Apalagi zaman sosmed saya sekalian mempromosikan daerah saya.

Hanya saja tidak bisa lagi Travelling jauh, tapi kalau di sekitaran wilayah Muba masih. Menurut saya ini me time, agar tidak stres memikirkan pekerjaan.

7. Jelang akhir masa jabatan ini, apa yang ingin Anda lakukan untuk masyarakat Muba?

Bupati dan wakilnya itu kan bekerja berdasarkan program 5 tahun yang disusun. Jadi tentunya konteksnya saya menjadi PLT itu, harus melanjutkan visi misi rencana pembangunan 5 tahun itu.

Ibaratnya saya juga ada di ujung dari masa pemerintahan pak Dodi. APBD sudah selesai, dihadapkan pada pertanggungjawaban program pemerintahan, jadi menurut saya tidak terlalu banyak bisa melakukan hal diluar rencana tersedia sebelumnya.

Ketika akhir tahun 2021 saya dihadapkan bagaimana tutup tahun harus semuanya tuntas, dari sisi keuangan jangan sampai tekor. Menghadapi pemeriksaan dan audit keuangan, harus saya pastikan itu dijalankan. Atau ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti jangan sampai ada permasalahan.

8. Apa rencana Anda setelah habis masa jabatan ini?

Saya kira dunia akan tetap berlanjut, jadi bupati maupun tidak itu hanya soal posisi jabatan porsi dan kewenangan.

Saya akan tetap beraktivitas di dunia politik, apalagi saya ketua PDI Perjuangan kabupaten. Tahun depan merupakan tahun persiapan pemilu dan aktivitas politik pasti meningkat. Saya akan mempersiapkan parpol saya.

Ditambah saya masih ketua PMI yang mengurusi aksi sosial dan kemanusiaan dengan tanggungjawabnya. Apalagi kita tengah persiapkan menghadirkan unit transfusi darah.

Selanjutnya saya juga ketua Dewan Masjid Indonesia untuk di Muba. Bagaimana memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat persatuan umat.

Selain itu saya juga pembina dan pengasuh beberapa ponpes di Muba, jadi akan tetap eksis disana. Di sisi pendidikan, saya juga sebagai pembina Politeknik Sekayu dan saya juga akan membangun SDM dari sana.

9. Harapan Anda kepada pemimpin Muba ke depannya?

Mungkin ini konteksnya untuk PJ ke depan. Jadi PJ itu jabatan sementara yang karena konstitusi menghendaki pemilu serentak 2024 jadi untuk mengisi kekosongan sementara ditunjuklah PJ oleh Gubernur setempat. Saya berharap PJ ini bisa melanjutkan pembangunan dan pemerintahan Muba itu sesuai rencana yang telah disusun.

PJ juga harus cepat beradaptasi, karena jadi bupati itu dengan kompleksitas kepemimpinan. Jadi bupati itu soal politik, bagaimana memimpin kabupaten itu sesuai kehendak politik rakyat. Nah PJ ini kan tidak dipilih oleh rakyat, tapi melaksanakan fungsi sebagai pemimpin politik. Maka itu PJ harus cepat memahami permasalahan yang ada, bagaimana dia bisa mengkoordinasikan semua pemangku kepentingan untuk mencapai visi misi pembangunan.

10. Apa pesan terakhir Anda selaku PLT Bupati untuk masyarakat Muba?

Saya memilih lebih menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan kepada kami selama ini. Dan saya minta maaf jika selama kepemimpinan kami masih banyak kekurangan. Apalagi saya sudah 10 tahun sebagai wakil bupati, dan saya jujur merasa sangat banyak kekurangan.

Jadi saya secara pribadi telah menunaikan kewajiban yang saya rasa harus diselesaikan. Saya sangat mencintai kabupaten ini, lahir dan besar di kabupaten ini. Kalau bisa sampai akhir hayat akan terus berada di kabupaten Muba.

Oleh karena itu saya tetap berusaha menjalankan amanah dan mandat sebaik-baiknya.

Sekuat tenaga saya tidak akan mengingkari amanah. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya sudah berusaha maksimal untuk menjalankan amanah demi kebaikan dan kemajuan bagi kabupaten Muba.

Sama-sama kita berdoa agar Muba terus lebih baik, rakyat adil makmur dan sejahtera karena itu tugas kita bersama.

Perlu komitmen dan kolaborasi semua pihak. Artinya gorong-gorong kita memajukan dan menyejahterakan kabupaten Muba. (Sriwijaya post)

Sumsel, Infosekayu.com - Pemerintah resmi menyatakan larangan ekspor pada minyak goreng dan turunannya termasuk CPO. Hal ini dipastikan berimbas pada penghasilan petani di Sumatera Selatan atau Sumsel, terutama petani swadaya.

Dinas Perkebunan menyatakan Sumatera selatan memiliki potensi areal sawit 1.221.374 Ha dengan produksi 3.323.670 ton CPO. Dari produksi itu, melibatkan petani sawit sebanyak 224.649 Kepala Keluarga terdiri dari petani plasma 119.870 Kepala Keluarga (KK) dan sisanya petani swadaya sebanyak 104.779 KK.

"Ada sekitar 104.779 Kepala Keluarga di Sumatera Selatan terimbas dari pelarangan ekspor CPO dan turunannya, hampir di seluruh Kabup[aten Kota Penghasil sawit di Sumatera selatan terjadi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS)," ujar fungsional analisis PSP tingkat Madya Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian.

Di tingkat petani swadaya harga TBS, sebesar Rp. 1.000 sampai Rp.1.700 per kilogram bahkan ada yang menghentikan pembelian.

"Penyetopan ini sangat merugikan petani swadaya karena Tandan Buah segar yang sudah panen harus sudah masuk pabrik tidak lebih dari 1x 24 jam," terang ia.

Jika mengalami penolakan, maka komoditas tandan buah segar akan menjadi rusak sehingga sangat merugikan petani.

"Sawit yang sudah siap panen harus dipanen agar tidak merusak siklus berbuah sawit yang tentunya bisa berakibat penurunan produksi kedepan," katanya.

Sementara untuk petani plasma masih berlaku penetapan harga dari Tim Penetapan harga TBS Provinsi Sumatera selatan sebesar Rp. 3.769 per kg untuk sawit tahun tanam 10-20 tahun yang berlaku bagi pembelian dari tanggal 16 April - 30 April 2022.

"Setelah bulan April jelas akan ikut terpengaruh juga dampak dari pelarangan ekspor," terang ia.

Dinas perkebenunan juga menghimbau agar pabrik tetap membeli tandan buah sawit petani swadaya dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Penatapan harga TBS.

"Provinsi Sumatera Selatan setiap 2 minggu sekali. Jangan menciptakan kesenjangan harga yang terlalu tinggi, ini akan menjadi krusial," terangnya.

"Kita harap semua pihak harus tenang menyikapi pelarangan ekspor ini, pemerintah hanya berupaya menurunkan harga minyak goreng sawit domestik yang harganya melambung tinggi saat ini dengan memenuhi pasokan. Setelah itu tercapai , tentu semua akan kembali normal," imbuhnya.

Untuk itu kepada pabrik kelapa sawit dihimbau untuk segera memasok kebutuhan bahan baku minyak goreng domestic agar tercapai harga eceran yang ditetapkan Pemerintah.

"Kita berharap setelah libur panjang ini semua dapat kembali normal dan pemerintah dapat memberikan solusi atau menerapkan kembali kebijakan kewajiban seluruh pabrik CPO untuk memasok ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO), bila perlu DMO dinaikkan dari 20% menjadi 25% dan Domestic Price Obligation (DPO) ditetapkan dengan harga yang pas," terangnya.

Ia pun mengungkapkan jika keputusan pemerintah harus terus dikawal agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menambah panjang larangan ekspor CPO dan turunannya ini.

"Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan, semua bisa untung dan tujuan pemerintah tercapai. Hal ini bisa membuat semua pihak tersenyum kembali untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan Sumatera Selatan Maju untuk semua," pungkasnya. (Suara)

Sekayu, Infosekayu.com  - Mulai besok, Kamis (28/4/2022) sudah ditetapkan pembatasan operasional angkutan barang terhadap 5 jenis mobil barang yang melintas di ruas tol dan jalan nasional.

Berdasarkan surat edaran Kementrian Perhubungan No. SE 40 tahun 2022 tanggal 5 April 2022, aturan tersebut sudah mulai berlaku sebab besok sudah memasuki masa arus mudik hingga Minggu (1/5/2022).

Adapun 5 jenis mobil barang yang dibatasi jam operasional yakni mobil dengan jumlah berat yang diizinkan lebih dari 14.000 Kg, mobil dengan sumbu 3 atau lebih, mobil dengan kereta tempelan, mobil dengan kereta gandengan, dan mobil yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian, tambang dan bangunan.

Kasat Lantas Polres Musi Banyuasin (Muba) Sumsel, AKP Sandi Putra SIK mengatakan, karena posisi Kabupaten Musi Banyuasin berada di jalan perlintasan atau jalan nasional maka aturan tersebut akan berlaku tepat pada Kamis besok tepat pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

"Waktu pemberlakuan ini akan terus berlangsung dengan jadwal yang sama setiap harinya selama masa arus mudik hingga 1 Mei 2022," ujarnya saat dikonfirmasi Rabu (27/4/2022).

Begitupun sebaliknya, pembatasan operasional angkutan barang ini juga berlaku pada arus balik mudik pada Sabtu 7 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022 dengan jam yang sama.

"Ada pengecualian bagi mobil barang pengangkut yang boleh melintas kapan saja. Seperti mobil BBM atau BBG, mobil ekspor dan impor, mobil pembawa air minum dalam kemasan, mobil pembawa ternak dan pupuk, hantaran pos dan uang, pengantar barang kebutuhan pokok dan sepeda motor mudik gratis," terangnya.

Sandi menambahkan, untuk pantauan dan pengamanan sendiri para personel Polres Muba sudah insert ke masing-masing pos PAM sejak tanggal 26 April kemarin.

"Untuk kendaraan yang akan melintas di wilayah Muba kami laksanakan pembatasan sesuai dengan surat edaran yang sudah ada, dan kami koordinasikan bersama Dinas Perhubungan Muba," ungkapnya.

Pihaknya juga mengimbau untuk kendaraan selalu berhati-hati dikarenakan lampu penerangan sangat kurang terutama di jalan lintas, seperti Jalintim dan Jalinteng Betung-Jambi. Maka itu diimbau tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan.

"Jika mengantuk silahkan mampir ke Pos Pam dan Pos Yan Sat Lantas Polres Muba yang tersedia di Jalintim Palembang-Jambi dan Jalinteng Palembang-Lubuklinggau," tutupnya. (Gatra) 

Lampung, Infosekayu.com - Polda Lampung mengungkap sindikat penipuan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021, Senin (25/4). Kasus yang jadi salah satu sorotan Bareskrim Mabes Polri ini merupakan Satgas Anti-KKN CASN 2021. Yang akhirnya, 5 polda sekaligus bisa mengungkapkannya.

Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Arie Rachman Nafarin, mengatakan tersangka meraup keuntungan hingga Rp 300 juta per satu orang CASN.

Para pelaku menggunakan aplikasi remote access dan perangkat yang telah dimodifikasi. Sehingga komputer yang digunakan peserta bisa diakses oleh orang lain dari jarak yang jauh.

"Kami telah menetapkan 4 tersangka kasus kecurangan CASN 2021, yakni AN (27), MR (24), MRA (26), dan IG (35)," ungkap.

Sementarq ini, dari 4 tersangka yang diungkap pada 3 titik lokasi test, yaitu ITERA, Korem Dan SMK Yadika Pringsewu.

"IG berperan menyusun duduk calon ASN, MRA berperan bagian remote akses kontrol yang mengatur seluruh perangkat komputer, AN oknum pegawai honor BKD Provinsi Lampung berperan memberikan informasi kepada para calon ASN, MR berperan mengisi seluruh tes calon ASN," terangnya.

Dalam pelaksanaan kecurangan tersebut, para tersangka hanya diam menghadap laptop seperti peserta tes sebelumnya.

"Jadi para peserta hanya duduk dan menghadapi laptop, seolah berupaya menjawab tes yang diberikan panitia tes CASN," kata Arie.

Keempat tersangka ini mendapatkan keuntungan sampai ratusan juta rupiah dari jika peserta itu telah lulus seleksi CASN.

"Masih dikembangkan dan keuntungan diperoleh sebesar Rp 300 juta per satu orang CASN," terangnya.

Kemudian, dari titik lokasi tes Korem diungkap 1 orang tersangka, lokasi tes SMK Yadika diungkap 3 orang tersangka, dan lokasi tes ITERA masih dilakukan pengembangan.

"Masih dalam proses pengembangan, di Lampung sudah ada 58 orang CASN yang telah didiskualifikasi," ucapnya.

Para tersangka tersebut dikenakan pasal berlapis yakni Pasal 30 Ayat 1/ Pasal 32 Ayat 1/ Pasal 34 Ayat 1 UU ITE perubahan No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 55 dan 56 KUHPN. "Ancaman penjara maksimal 10 tahun," tutupnya. 

Infosekayu.com  - Aparat Polda Sumatera Selatan (Sumsel) beserta jajaran polres setempat siap mengawal pemudik libur Idul Fitri 1443 Hijriah/2022 Masehi, untuk melintasi jalur alternatif Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera. Pengawalan terhadap pemudik itu diberikan untuk menunjang kelancaran perjalanan dan keselamatan pemudik.

Direktur Ditlantas Polda Sumsel Kombes Pol M Pratama Adhyasastra mengatakan, pengawalan diberikan sebab berdasarkan pengecekan aparat kepolisian lingkungan di sepanjang Jalinteng masih didominasi kawasan hutan. Kemudian kesiapan jalan masih kurang, karena baru tahap pengerasan setelah perbaikan.

"Untuk itu tetap kami kawal, tapi Jalinteng hanya kami tawarkan bagi pemudik dengan kendaraan kecil, tidak untuk truk atau bus, dan juga tidak kami paksakan sampai puncak arus mudik nanti atas banyak pertimbangan tadi," kata Pratama di Palembang, Senin (25/4).

Dia menjelaskan, Jalinteng menjadi jalur alternatif khususnya bagi pemudik dengan tujuan Kota Palembang-Provinsi Jambi, Musi Banyuasin saat terjadi kemacetan yang parah di Jalan Lintas Timur ruas Betung, Banyuasin.

Untuk melintasi jalan alternatif tersebut, pemudik diarahkan melintas masuk melalui Jembatan Musi Sekayu, Musi Banyuasin ataupun Pendopo, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

“Jalinteng menjadi alternatif sebagaimana yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Sumsel bila terjadi kemacetan yang parah di Jalintim ruas Banyuasin,” ujar dia.

Kepolisian pun sudah menyiapkan sebanyak 23 pos yang terdiri 17 pos pengamanan dan enam pos pelayanan di setiap kawasan Jalinteng tersebut, dengan masing-masing pos turut melibatkan aparat Polres Lubuk Linggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, OKU, dan OKU Timur.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Ari Narsa mengatakan, pemudik diperkirakan bisa melintas Jalinteng melewati rute Palembang daerah Belimbing-Pendopo PALI-Sekayu, Musi Banyuasin ke daerah tujuan seperti Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, ataupun Provinsi Jambi dan lainnya tanpa harus melewati Banyuasin, dengan waktu tempuh normal diperkirakan dua jam. Karena itu Jalinteng menjadi jalan alternatif yang ditawarkan pemerintah kepada pemudik Lebaran tahun ini.

“InsyaAllah meski masih ada beberapa kilometer jalan belum dicor, kami menyakini itu tidak akan menjadi kendala untuk dilalui, mudah-mudahan menjadi solusi sementara atas kemacetan di Banyuasin selagi menunggu pembangunan tol di sana (Banyuasin) rampung,” kata dia, dikutip Antara.

Sumsel, Infosekayu.com - Pemerintah telah mengeluarkan pengumuman untuk memperbolehkan mudik tahun ini. Kendati harus memenuhi sejumlah persyaratan, namun agenda pulang kampung setiap momen lebaran ini disambut antusias oleh masyarakat di daerah perantauan.

Namun para pemudik diimbau untuk waspada dan berhati-hati saat melintas di jalan lintas timur (Jalintim) khususnya Palembang-Sekayu, Kamis (21/4/2022).

Sebab, mulai dari perbatasan Betung Banyuasin sampai kecamatan Lais Muba kondisi jalanan mulai mengganggu laju kendaraan.

Banyaknya jalan berlubang dan tidak rata membuat pengendara harus mengurangi kecepatan guna meminimalisir kecelakaan.

Belum lagi jika sudah terjadi kemacetan dan harus beriringan dengan kendaraan bertonase besar.

Pemerintah setempat pun gerak cepat melakukan perbaikan jalan guna kenyamanan pengendara.

Alhasil jalintim pun saat ini kondisinya tambal sulam, karena para pekerja harus memprioritaskan jalan rusak untuk ditambal.

Ujik, salah satu pengendara mobil mengaku kondisi jalan yang tambal sulam ini membuat ia harus mengurangi kecepatan dan penuh waspada.

"Memang ada beberapa perbaikan sepertinya untuk digunakan arus mudik.

Namun sekarang belum bisa dikatakan nyaman berkendara karena posisi ban mobil jeglag-jeglug saat melintasi perbaikan jalan tersebut," tuturnya.

Menurutnya, kondisi jalan yang membuat tidak nyaman pengendara ini harus cepat diperbaiki karena akses tersebut merupakan jalur lintas Sumatera yang padat dan sibuk.

"Saya setiap pekan bolak-balik Palembang-Sekayu. Selama ini belum ada perubahan. Tapi menjelang lebaran ini tampaknya sudah terlihat sejumlah pekerja menambal jalan rusak.

Semoga saja awet jalannya," ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muba AKP Sandi Putra SIK mengatakan, puncak arus mudik diperkirakan pada 28 April mendatang dan arus balik 6-9 Mei.Maka itu pihaknya sudah mempersiapkan personil dan siaga di beberapa titik untuk memantau jalannya lalu lintas terutama di Jalinsum.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar berhati-hati dalam berlalu lintas karena saat ini jalan masih dalam proses perbaikan. Utamakan keselamatan berkendara dan jika lelah segera istirahat," ujar Sandi.

Ia menambahkan, saat arus mudik dan arus balik di ruas Jalintim pihaknya menyediakan 6 pos terdiri dari 4 pos pantau dan 2 pos pengamanan dan pelayanan.

"Salah satu syarat untuk mudik ini mewajibkan masyarakat untuk booster atau vaksin.

Bagi masyarakat yang belum vaksin namun hendak melakukan perjalanan mudik maka diimbau untuk menghubungi kantor polisi terdekat atau gerai vaksin Polres Muba," tutupnya.

Sumber : Sriwijaya post 

Infosekayu.com – Pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Protes itu telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena produsen mendapatkan fasilitas ekspor minyak goreng.

“Tiga kawan kami di sana (tersangka) kena kasus dan kami harus klarifikasi bahwa mereka korban dan tidak ada upaya mendekati pejabat tertentu,” terang Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama, Selasa (19/4).

Saat penerapan domestic market obligation (DMO) pada awal Februari 2022, para eksportir wajib memasok 20 persen CPO ke pasar di dalam negeri sebelum mendapatkan persetujuan ekspor (PE).

“Kawan kami menunggu hingga pukul 04.00 WIB di kantor kementerian. Kenapa ditunggu? Karena semua dokumen ekspor harus ada bukti DMO. Masak ini dijadikan bukti,” jelasnya.

Ndilalah, penantian rekan-rekannya tersebut justru dianggap sebagai upaya mendekati pejabat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Hal ini lah yang membuat Sahat kecewa.

Karenanya, ia pun mengancam Kemenperin bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan.

“Menurut saya, seperti kambing itu dicocok-cocokkan. Dicari segala macam reason (alasan). Padahal, mereka yang sudah betul-betul bekerja sesuai regulasi. Kalau begini, kami akan mengundurkan diri dari program minyak goreng subsidi,” imbuh Sahat.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO. “Jaksa penyidik menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan.

Tersangka diduga bermufakat jahat dengan pemohon untuk memproses penerbitan persetujuan ekspor. Dalam hal ini, Kemendag mempunyai kewenangan untuk memberikan izin ekspor.

Selain IWW dari Kemendag, Kejagung juga menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT sebagai tersangka.

Menurut Burhanuddin, IWW sebagai pejabat di Kemendag menerbitkan izin dengan melawan hukum terkait persetujuan ekspor kepada tiga perusahaan itu.

Penyidik sebelumnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 4 April 2022.

Ia memaparkan penyelidikan oleh jaksa telah dilakukan sejak 14 Maret 2022. Selama penyelidikan, jaksa telah memeriksa 14 saksi dan dokumen surat terkait pemberian fasilitas ekspor. (Realitarakyat)

Infosekayu.com - Korban begal di Lombok NTB yang ditetapkan sebagai tersangka ramai menjadi perbincangan publik. Bahkan kini sang korban begal itu sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian.

Lalu bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia? Apakah membela diri yang menyebabkan kematian teramasuk salah?

Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho mengatakan masyarakat harus berani melawan ketika bertemu begal di jalan.

"Kalau ada begal, lawan, karena itu bagian mempertahankan hak diri, hak atas kesopanan, dan hak untuk hidup. Kita jangan membiarkan orang melakukan kejahatan yang akan mengganggu ketenteraman," kata Hibnu Nugroho dikutip dari ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (15/4/2022).

Selain itu, kata dia, polisi harus memetakan wilayah rawan dan masyarakat juga harus bisa mempersempit ruang gerak begal dengan cara melawan.

Menurut dia, melawan dalam keadaan tersebut dapat berarti menghindar dengan tidak menyerang, kemudian memberikannya kepada penegak hukum.

"Kalau perlu, orang yang melawan begal mendapatkan penghargaan dari polisi, jangan dibalik-balik," katanya

Hibnu pun menyoroti kasus yang dihadapi Murtede alias Amaq Sinta (34), warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang sempat ditahan oleh penyidik polres setempat setelah menjadi tersangka karena membunuh dua begal dan melukai dua begal yang lain.

Terhadap perkara tersebut, kata dia, harus dikaji dari segi ilmu pengungkapan perkara, yaitu ilmu forensik.

Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu menyebutkan ilmu forensik terdiri atas tiga indikator, yakni barang bukti, tempat kejadian perkara (TKP), dan menentukan pelakunya.

"Nah, dalam barang bukti dan TKP ini harus dilihat apakah ini dalam keadaan suatu kejahatan dengan tidak ada keseimbangan, apakah ada sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam hal ini akan dilihat kalau perbuatan itu ada keadaan terpaksa, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, orang yang bersangkutan harus dibebaskan," katanya.

Ditegaskan pula bahwa keadaan terpaksa itu harus dikaji dari segi ilmu kedokteran forensik.

"Lukanya seperti apa, sayatannya seperti apa," katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, kata dia, dalam konsep tersebut polisi harus hati-hati untuk menetapkan seseorang patut sebagai tersangka ataukah tidak patut sebagai tersangka.

Menurut dia, keadaan objektif itulah yang menentukan bahwa dalam kasus tersebut ada suatu pembelaan terpaksa, ada penyebabnya, dan sebagainya.

"Jadi, bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang timbul karena keadaan pembelaan terpaksa. Orang yang melakukan pembelaan terpaksa itu bisa karena untuk perlindungan hak asasi manusia, untuk perlindungan keamanan serta keselamatannya, dan sebagainya," kata Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan itu.

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Sebanyak 50.630 orang calon jemaah haji (calhaj) yang merupakan daftar tunggu haji tahun 2020 akan diberangkatkan pada tahun ini. Menurutnya 50 ribu calhaj tersebut sudah diklasifikasikan berdasarkan usia dengan batas maksimal 65 tahun.

"Sudah kita data ada sebanyak 50.630 orang calon jemaah haji daftar tunggu 2020 yang akan kita berangkatkan tahun 2022, itu berusia di atas 65 tahun atau sama dengan 65 tahun. Ini bukan maunya Indonesia, pemerintah dan DPR tapi kebijakan dari saudi yang tidak bisa di negoisasi," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu,(13/04/2022).

Dia melanjutkan, nanti malam pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan menteri agama untuk membangun kesepakatan strategis Haji 2022. Lalu hal itu akan ditetapkan pada konferensi pers penetapan biaya penyelenggaraan haji tahun 1443H/2022M yang akan digelar oleh komisi VIII DPR RI, pada Rabu,(13/04/2022) malam.

"Secara resmi nanti malam kami akan raker dengan pemerintah termasuk menyepakati berapa batas tanggal yang akan diproses dalam pemberangkatan jemaah haji. Karena itu penting untuk persiapan siapa saja yang berhak berangkat dan siapa saja yang terhalang oleh peraturan,"kata dia.

Terkait kuota haji, pihaknya optimis Indonesia akan mendapatkan kuota 50% dari kuota awal sebesar 210 ribu. Dimana kuota yang akan didapatkan Indonesia sekitar 104 hingga 106 ribu.

"Walaupun belum ada secara resmi tapi secara informal berdasarkan diskusi dan termasuk 2 kali ke sana insyallah kita mendapatkan 50 persen dari kuota awal. Acuannya ke 106 ribu dengan waktu tinggal di Madinah dan mekah totalnya 40 hari,"ujar dia.

Lalu terkait biaya BPIH 2022, lanjut Yandri, pemerintah mengusahakan agar biaya kurang dari Rp40 juta dan di atas Rp35 juta. Hal ini agar tidak memberatkan para jemaah haji yang telah lama menunggu lembukaan haji hingga dua tahun.

"Artinya cukup 35 juta yang mereka bayar selama ini, kita tidak mau memberikan beban kepada calon jemaah haji. Karena mereka sudah lama menunggu apalagi di tengah pandemi,"kata dia.

Selain, untuk kebijakan PCR yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi, kata Yandri akan dibebankan kepada APBN pemerintah senilai Rp. 84 Miliar.

"Satu lagi kewajiban PCR 72 jam sebelum keberangkatan itu kita bebankan kepada APBN sekitar 84 miliar, kita bebankan kepada pemerintah. Itu bagian dari cara kita tidak membebankan kepada jemaah,"tuturnya.

Sumber : Okezone 

SEKAYU, INFOSEKAYU.COM  – Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) sebanyak 28 Pengurus Cabang (Pengcab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muba, secara aklamasi memilih Marjoni Khalid SE sebagai Ketua KONI Muba Periode 2022 – 2026, di Meeting Room Grand Ranggonang Sekayu, Selasa (12/04/2022).

Plt Bupati Muba Beni Hernedi SIP melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs H Yusuf Amilin, mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin selamat menjalankan dilaksanakannya Musorkablub ini.

“Dan kedepan bisa merumuskan langka langka yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, serta bahu membahu membangun daerah dan bermanfaat menuju Muba berprestasi. Terutama mengenai prestasi serta pembinaan olahraga terhadap para atlet,” ungkapnya
Pimpinan Sidang Musorkablub KONI Muba, Ibnu Mawarta, mengatakan, bahwa tim penjaringan dan penyaringan hanya satu orang, yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon ketua umum KONI Kabupaten Muba.

“Hingga akhir pendaftaran pada 8 April hanya satu orang yang mendaftar, selanjutnya pada 09 April dilakukan verifikasi, hasilnya pada 12 April 2022 dilaksanakan Musorkablub,” terangnya
Selanjutnya dilaksanakan pemilihan Ketua KONI Musi Banyuasin Periode 2022 – 2026. 

“Secara aklamasi sebanyak 28 Pengcab KONI Muba dari 34 Pengcab. Memberikan dukungan terhadap Marjoni Khalid SE sebagai ketua KONI Muba periode 2022-2026,” tukasnya. Terpisah Ketua KONI Muba, terpilih aklamasi, Marjoni Khalid, menuturkan, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan atas kepengurusan KONI Muba Periode 2022 – 2026.

“Harapanya bisa menjalani kepengurusan ini secara bersama sama, dan insyallah pada Porprov Sumsel pada tahun 2026 Muba bisa menjadi tuan rumah,” katanya
Moto dalam berorganisasi, harus sama dan maju bersama, meningkatkan prestasi cabang olahraga dengan sistem terencana, membina atlet yang jujur dan sportif. “Mewujudkan peningkatan sumber daya olahraga, yakni membentuk KONI di tingkat kecamatan, dan mengajak keterlibatan masyarakat,” tukasnya.

Sumber: harianmuba 

Muba, Infosekayu.com - Kesabaran warga Desa Lais Utara kecamatan Lais kabupaten Muba kini habis sudah. Akibat resah akan kebisingan yang ditimbulkan dari perusahaan dari PT Medco E&P, puluhan warga melayangkan protes dengan memblokir jalan masuk perusahaan, Jumat (8/4/2022).

Pemblokiran ini dilakukan sebab warga merasa tuntutannya terhadap pihak perusahaan minyak dan gas tersebut tidak dipenuhi.

Maka itu puluhan warga setempat melakukan aksi dengan cara menutup pintu masuk perusahaan dan melarang kendaraan untuk beroperasi. Tampak di lapangan terlihat puluhan warga menutup pintu masuk perusahaan dengan kayu yang dipasang melintang di jalan yang merupakan akses keluar masuk kedaraan perusahaan.

Aksi tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, selanjutnya dilakukan mediasi yang difasilitasi kepala Desa Lais Utara di kantor desa. Ketua aksi, Antriksa mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya telah melayangkan dua surat tuntutan tertanggal, 1 April 2022.

"Sudah lebih satu minggu surat kami layangkan, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan, itulah yang mendasari kami turun langsung melakukan aksi," ujarnya.Antriksa meminta secepatnya masalah ini dapat diselesaikan, karena mereka merasa pihak perusahaan sengaja mengundur-undur waktu.

"Ada dua poin disini yang kami sampaikan.

Pertama perihal bising yang mengakibatkan masyarakat merasa terganggu, sedangkan kedua keberadaan tower Telkomsel yang diduga sering mengalami gangguan dan menyebabkan peralatan eletronik warga menjadi rusak," jelasnya. Sementara itu, Humas PT Medco E&P Novita Ambarsari mengatakan, surat klaimnya memang telah pihaknya terima. Pihaknya juga langsung melakukan koordinasi.

"Kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena mesti kita laporkan dulu, terkait kebisingan kami enam bulan sekali melakukan uji kebisingan, data yg kami peroleh kebisingan masih berada di bawah ambang batas artinya masih aman.

Tetapi meski demikian dalam waktu dekat kita akan kembali melakukan uji kebisingan," katanya. Menurutnya, jika berbicara soal operasional maka perusahaan telah melakukanya sesuai prosedur karena mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

"Soal tower Telkomsel kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Telkomsel karena keberadaan tower di wilayah kita karena sifatnya kami hanya menyediakan lahan, jadi perawatan kembali ke pihak telkomsel.

Bukan kami diamkan, kami secara terus menerus mengumpulkan informasi guna mengambil tindak lanjut yang kami lakukan," ungkapnya.

Terpisah, kades Lais Utara Heriyanto, menambahkan dari hasil mediasi ini dirinya menyarankan pihak perusahaan untuk menanggapi keluhan warganya agar masalah ini cepat selesai dan warganya bisa puas.

"Segera datangkan tim-tim ahli, agar dapat diketahui dan dicari jalan keluarnya dari permasalahan ini.

Tolong direncanakan uji ulang, sedangkan tower tolong ditelusuri ke rumah-rumah warga jika ada keluhan dari warga maka sampaikan kepada pihak Telkomsel," tuturnya.

Sumber : sriwijaya post

Infosekayu.com - Dalam beberapa hari terakhir, pertalite di sejumlah SPBU di Banyumas sulit didapatkan. Jika ada SPBU yang masih menyediakan pertalite, tentu saja antreannya panjang.

Salah seorang warga asal Berkoh, Darbe, menuturkan bagaimana dia harus berkeliling dari SPBU ke SPBU lainnya untuk mendapatkan pertalite. Namun, dia tidak memperoleh dan menyerah. Akhirnya dia harus membeli pertamax yang harganya jauh lebih tinggi dari pertalite.

“Saya berkeliling ke beberapa SPBU di Kota Purwokerto. Di Berkoh tidak menyediakan. Kemudian pergi lagi ke tempat lainnya. Sewaktu di Sokaraja, saya masuk ke SPBU, ternyata juga tidak menyediakan. Saat melintas di wilayah Purwokerto Timur, ada SPBU yang menyediakan. Namun, antreannya panjang. Sudahlah, saya menyerah, akhirnya membeli pertamax,”jelas Darbe pada Minggu (3/4) kemarin.

Melihat kelangkaan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memastikan pasokan BBM terutama BBM produk pertalite aman.

Menurut Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT Brasto Galih Nugroho dalam keterangannya pada Senin (4/3/2022) memastikan jika ketahanan pasokan Pertalite cukup hingga mendekati 11 hari ke depan. Itu untuk memenuhi kebutuhan di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami pastikan stok Pertalite mencukupi, ketahanan stok produk Pertalite cukup hingga 11 hari kedepan. Angka tersebut belum termasuk stok di kilang maupun dalam pengantaran melalui kapal,” ungkap Brasto.

Brasto menjelaskan terdapat 870 SPBU di Jawa Tengah yang melayani penjualan produk pertalite.

“Kami upayakan melakukan build up stok di setiap SPBU. Stok akan selalu kami jaga sesuai dengan permintaan SPBU" jelas Brasto.

Pertamina senantiasa memastikan suplai BBM berjalan dengan baik di masa bulan ramadhan dan jelang idul fitri seiring dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, Pertamina juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM.

“Masyarakat tidak perlu khawatir dan membeli BBM sesuai kebutuhan, meski diakui saat ini kepadatan lalu lintas dan aktivitas masyarakat menjelang Ramadhan cukup tinggi sehingga animo konsumen untuk konsumsi BBM juga meningkat,” imbuh Brasto.

Lebih lanjut, Brasto juga mengharapkan Konsumen tetap memilih BBM Non Subsidi yang lebih berkualitas seperti Pertamax. Pertamax merupakan bahan bakar berkualitas untuk kendaraan bermesin bensin yang memiliki kandungan oktan 92, mampu menghasilkan kinerja mesin kendaraan yang lebih baik dan bertenaga, dengan tetap rendah emisi, sekaligus hemat konsumsi BBM.

Sumsel, Infosekayu.com - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memproses lima perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini sebagian besar sudah memasuki tahapan penyidikan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto, di Palembang, Minggu, mengatakan polisi masih mendalami kasus-kasus tersebut untuk melengkapi berkas penyidikan agar segera diserahkan ke kejaksaan.

Lima kasus tersebut berupa modifikasi tangki kendaraan agar pelaku dapat memperoleh BBM di SPBU dalam jumlah yang besar. Kemudian, setelah mendapatkan BBM dalam jumlah besar itu, pelaku mengoplosnya terutama untuk jenis solar.

“Mengenai pengoplosan ini kami masih selidiki apakah masuk ke industri,” katanya setelah memantau penjualan BBM di SPBU Simpang Bandara bersama Dirut Pertamina Nicke Widyawati dikutip dari ANTARA.

Polda Sumsel masih mendalami satu kasus di Muara Enim berupa pengoplosan BBM beromzet miliaran rupiah per hari.

Sebanyak enam orang sudah ditetapkan menjadi tersangka yang merupakan warga Desa Karang Agung, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel. Para pelaku ini ditangkap di Jalan lintas Prabumulih, Desa Tanjung Terang, Muara Enim pada Jumat (11/3) dini hari.

Penangkapan berdasarkan laporan BPH Migas yang menduga ada aktivitas pengoplosan BBM solar industri dengan dicampur minyak mentah ilegal di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.ada aktivitas pengoplosan BBM solar industri dengan dicampur minyak mentah ilegal di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.ada aktivitas pengoplosan BBM solar industri dengan dicampur minyak mentah ilegal di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.ada aktivitas pengoplosan BBM solar industri dengan dicampur minyak mentah ilegal di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim.

Kepolisian juga telah menyerahkan sampel BBM yang diduga dioplos ke BPH Migas untuk diperiksa di laboratorium.

“Apakah minyak ini bisa merusak mesin itu sedang diperiksa di laboratorium. Yang jelas dari keterangan tersangka disebutkan solar itu dioplos dengan asam cuka, air raksa, dan cuka para,” kata dia.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengapresiasi kinerja Polda Sumsel yang berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan terkait penimbunan hingga pengoplosan BBM.

Sementara itu, dilansir dari Gridoto, Technical Traning PT Indako Trading Coy Medan Erwin Chanda mengatakan dampak atau risiko yang ditimbulkan kalau kendaraan bermotor, khususnya roda dua sering menggunakan bbm yang sudah dioplos.

“Memang tidak semua penjual bensin eceran mengoplos bensin tersebut," kata Erwin Chanda. Sabtu (4/9/2021).

"Tetapi kalau kita sering menggunakan bensin yang sudah dioplos atau tidak murni efeknya akan terjadi knocking atau kita sering menyebutnya banting klep Ketika motor digas,” sambungnya.

Hal tersebut bisa membuat klep menjadi bengkok atau patah, dan performa mesin berkurang.

"Menggunakan bensin eceran sebaiknya hanya dalam keadaan darurat saja. Untuk menghindari kerusakan pada komponen mesin sepeda motor," jelasnya.

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM - Mantan Bupati Banyuasin Ferdinan mantan Bupati Banyuasin yang sebelumnya mendapat vonis 6 tahun kurungan saat ini sudah menghirup udara bebas.

Kabar ini dibenarkan Kepala Rutan (Karutan) Klas 1 Pakjo Palembang, Bistok Oloan Situngkir saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com.

"Yan Anton Ferdinan bin Amirudin Inoed bebas tanggal 30 Maret 2022 dengan program cuti menjelang bebas (CMB)," ujarnya singkat melalui pesan whatsapp, Jumat (1/4/2022).

Diketahui, Yang Anton divonis hukuman penjara selama 6 tahun dengan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan hukuman dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (23/3/2017) silam. Sebelumnya, Yan Anton yang saat itu masih menjabat Bupati Banyuasin diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di rumah dinasnya, Minggu (4/9/2016).

Dalam OTT itu, KPK juga menangkap empat lainnya yakni Umar Usman (Kepala Diknas Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), Kirman (Direktur dan PT Aji Sai/Rekanan Pemkab Banyuasin) dan Sutarto (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Diknas Banyuasin). Sebelumnya juga, KPK menangkap Zulfikar (Direktur CV PP/Rekanan Pemkab Banyuasin).

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang sebesar Rp 229,8 juta dan 11.200 dolar Amerika Serikat dari Yan Anton Ferdian. Dari Sutaryo, KPK menyita Rp 50 juta yang diduga merupakan bonus dari YAF.

Kemudian dari tangan Kirman, KPK menyita bukti setoran biaya naik haji ke sebuah biro perjalanan, sebesar Rp 531.600.000 untuk dua orang, atas nama Yan Anton dan istrinya.

Sumber : tribunsumsel 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  – Kasus perkara suap fee proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yang menjerat terdakwa Bupati Muba non-aktif, Dodi Reza Alex Noerdin, dan Kepala Dinas PUPR, Herman Mayori serta Kepala Bidang SDA, Eddy Umari kembali di sidang di Pengadilan Negeri Palembang, pada Rabu, 23 Maret 2022.

Sidang yang menghadirkan enam saksi oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini langsung diketuai Majelis Hakim Tipikor Palembang,  Yoserizal SH MH.

Keenam saksi itu antara lain, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) Daud Amri, kemudian Ketua Pokja VI Hendra Okta Reza, dan Sekretaris Pokja Hardiansyah, serta Anggota Pokja Suhendro, PPTK Dian Pratama dan Frans Sapta Edward.

Kepada JPU, keenam saksi tersebut mengungkapkan, diminta membantu Dirut PT Selaras Simpati Nusantara (PT. SSN), Suhandy untuk memenangkan proyek atas perintah terdakwa Eddy Umari.

Pengakuan itu terungkap, setelah salah satu saksi, yakni Daud Amri selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ), dicecar berbagai pertanyaan oleh Jaksa KPK. Ia mengatakan, bahwa Suhandy memenangkan proyek di Dinas PUPR Muba atas arahan dan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Eddy Umari.

“Saya bertemu dengan Edi Umari di salah satu rumah makan di Palembang dan Edi Umari meminta tolong jangan dibatalkan lelang itu, dan saya bilang ke Edi Umari untuk melengkapi berkas, meminta bantu upload ulang dan meminta uang sebesar 50 juta,” terang Daud Amri.

Selain itu, para saksi juga mengakui turut serta menerima sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Daud Amri terkait sejumlah nama yang turut serta menerima aliran dana fee proyek tersebut.

Dalam persidangan itu juga terungkap, adanya pihak-pihak lain yang turut serta menerima fee proyek di antaranya, Sekda Musi Banyuasin, Apriyadi dan Staf Ahli Bupati, Badruzaman yang disebut dalam persidangan menerima uang sebesar Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Di tempat yang sama, pengacara dari Edi Umari, yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan, bahwa saksi harusnya yang mengetahui OTT dan nilai uang ketika OTT terjadi.

“Tapi di persidangan uang yang diungkapkan Jaksa berbeda dengan yang didakwakan. Yang di OTT dapat dari Herman Mayori sebesar Rp 270 jutaan. Tapi saksi yang hadir di sini tidak ada saat OTT disita dari Dodi Reza Alex Noerdin dan Eddy Umari, tidak ada saksi saksi tersebut. Jadi barang OTT penyitaan belum menyentuh Dodi dan Eddy Umari. Jadi akan kita gali lagi, karena nilai uang yang didakwakan berbeda dalam OTT Ini, jadi persoalan antara yang didakwakan dengan yang dibuktikan berbeda,” bebernya.

“Enam saksi ini juga tidak ada yang mengetahui terkait OTT. Jadi enam saksi ini tidak sesuai dari keterangan yang mereka sampaikan, belum ada yang bisa menjerat Eddy Umari. Yang paling penting nilai yang didakwakan, itu saksi tidak ada yang tau kalau terdakwa menerima,” tambah Alamsyah.

Lebih lanjut Alamsyah menuturkan, keterangan saksi baru menyangkut pengadaan barang dan jasa. “Syarat saksi itu adalah yang dia alami, didengar sendiri dan diketehui sendiri,” tandasnya. 

Sumber : sumatera news 

Sekayu, Infosekayu.com - Syarifuddin harus menelan pil pahit setelah uang Rp180 miliknya dibawa kabur oleh oknum yang mengiming-imingi untuk memudahkan sang anak bisa masuk anggota TNI tanpa tes.

Saat itu warga Sekayu ini telah dijanjikan tersangka Beni Almon, 38 tahun, pada Maret 2021 lalu untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI. Tanpa curiga korban pun bertemu tersangka di salah satu toko pasar Randik Sekayu guna membicarakan terkait penerimaan masuk anggota ini.

Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH mengatakan, terhadap korban tersangka mengaku bukanlah sebagai anggota TNI. Namun tersangka memiliki kenalan di Jakarta yang bisa memberi jalan seseorang untuk bisa masuk jadi anggota TNI tanpa tes.

"Tersangka merekayasa cerita seolah-olah dirinya sudah sering menolong orang untuk masuk TNI. Padahal di balik itu tersangka hanya ingin mengambil keuntungan dari korban dan tanpa kepastian korban pun akhirnya sadar jika telah tertipu," ujarnya dalam keterangan pers Rabu (23/3).

Tak hanya itu, tersangka yang diketahui beraksi seorang diri ini juga berjanji kepada korbannya jika sang anak tidak lulus jadi anggota TNI, maka uang yang telah disetorkan akan dikembalikan.

Setelah mendapatkan uang tersebut, tersangka pun menghilang tanpa kabar dan apa yang dijanjikan pun tak terwujud. "Setelah satu tahun tanpa kepastian dan sadar jika dirinya telah ditipu, korban pun mendatangi Polres Muba dan melaporkan kasus penipuan yang telah dialaminya. Anggota kita lantas bergerak cepat menangkap tersangka yang sempat bersembunyi selama satu tahun," jelasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp82 juta, 1 lembar bukti setor tunai dari korban sebesar Rp20 juta, dan 1 eksemplar catatan perincian pengambilan uang oleh tersangka kepada korban.

"Atas kesalahannya tersangka dikenai tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara," tegasnya.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang bisa meluluskan untuk masuk anggota TNI, Polri maupun ASN. Karena semuanya tes murni dan tidak dipungut biaya apapun.

"Sudah sering kejadian seperti ini, dan kita selalu tegaskan bahwa selalu waspada jika ada yang mengiming-imingi janji seperti ini. Apalagi kalau berjanji jika tidak lulus maka uang kembali. Artinya kalau lulus, uangnya diambil. Padahal yang bersangkutan memang lulus karena kompetensi yang dimilikinya," tutup Kapolres.

Infosekayu.com  – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta PT Pertamina Gas Negara (PGN) memperluas jaringan gas rumah tangga di daerahnya.

“Penggunaan gas bumi untuk memasak ini lebih hemat, aman dan praktis. Saya harap diperluas jaringannya di Sumsel terutama di kabupaten/kota,” kata Herman Deru di Palembang, Senin, saat menerima jajaran manajemen PGN Sumsel, Senin (21/3).

Ia mengatakan adanya perluasan jargas rumah tangga ini untuk mendukung program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

Program ini mendorong masyarakat memproduksi sendiri kebutuhannya dengan memanfaatkan pekarangan rumah sehingga akan menekan biaya hidup.Program ini akan lebih optimal jika setiap rumah tangga sudah menggunakan gas bumi untuk memasak.

“Sumsel Mandiri Energi dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini tujuannya tak lain untuk menekan biaya hidup masyarakat,” kata dia.

Untuk kelancaran program pembangunan jaringan gas rumah tangga di Sumsel, Herman Deru mengharapkan PGN juga menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota yang sejauh ini sudah dilintasi jalur pipa distribusi.

PGN juga diharapkan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan minat penggunaan gas bumi untuk memasak.Gas bumi sebagai bahan bakar untuk rumah tangga disalurkan dengan tekanan sangat rendah yaitu di bawah 100 milibar (mbar).

Gas bumi juga memiliki karakter yang ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbondioksida dari hasil pembakaran.

“Ini juga dapat menjadi solusi, sehingga tidak hanya tergantung pada tabung LPG yang ada di pasaran,” kata dia.Sementara itu, PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) menargetkan pemasangan 125 ribu jaringan gas (jargas) rumah tangga di Sumatera Selatan pada 2022.

Direktur Sales dan Operation PGN Faris Aziz Paris Aziz mengatakan target ini untuk mendukung program nasional yang menargetkan sebanyak 1 juta jargas rumah tangga.

“Kuota untuk Sumsel tersebut akan diprioritaskan di Kota Palembang dan kabupaten/kota yang sudah ada jalur pipa distribusi,” kata dia.

Sumber : realitarakyat.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memasuki babak baru.

Dua orang terlapor, yakni Aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditresktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (19/3/2022).

"Iya keduanya (Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti) sudah jadi tersangka," kata Zulpan.

Bahkan, lanjut Zulpan, kedua tersangka dijadwalkan bakal menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (21/3/2022) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Senin akan dijadwalkan untuk pemeriksaan," singkat Zulpan.

Tanggapan Haris Azhar

Setelah dijadikan sebagai tersangka, penyidik tidak menahan Haris maupun Fatia. Keduanya sempat angkat bicara terkait penetapan status tersangka tersebut dalam konferensi pers virtual yang digelar KontraS.

Dalam kesempatan itu, Haris tak memungkiri bahwa dirinya dan Fatia bisa saja dipenjara secara fisik oleh kepolisian atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

"Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin saudara Fatia, kami bisa dipenjara. Namun, kebenaran yang kita bicarakan dalam video di youtube itu tidak bisa dipenjara," kata Haris dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (19/3/2022).

Kebenaran yang dimaksud Haris adalah mengenai penderitaan warga di Intan Jaya, Papua. Haris menduga ada keterlibatan Luhut di balik penempatan militer di sana.

"Penderitaan orang Papua tidak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Penderitaan orang Papua, terutama di Intan Jaya, dia akan terus menjerit untuk mencari pertolongan," kata Haris.

Siap penuhi panggilan penyidik

Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat memastikan bahwa kliennya dan Fatia akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya.

Berdasarkan surat panggilan yang diterima, kata Nurkholis, pemeriksaan kliennya akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Sementara Fatia akan diperiksa pada pukul 14.00 WIB.

Menyusul pernyataan Nurkholis, Haris pun memastikan bahwa dia bakal hadir dalam pemeriksaan tersebut. Dia bahkan berkelakar soal pakaian apa akan dikenakannya untuk menemui penyidik kepolisian.

"Saya ingin menegaskan saja, saya Insyaallah kalau sehat akan datang hari Senin," ucap Haris.

"Kostumnya apa? belum dipikirkan, tapi Insyaallah datang," sambungnya.

Kasus pencemaran nama baik Luhut

Dugaan kasus pencemaran nama baik ini berawal dari unggahan video diskusi di kanal YouTube pribadi milik Haris Azhar. Diskusi tersebut dilakukan bersama Fatia.

Kala itu, pada 20 Agustus 2021, Haris mengunggah video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Jenderal BIN Juga Ada'.

Dalam video tersebut keduanya mengungkapkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Salah satu di antaranya adalah Luhut.

Merespons hal itu, Luhut melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia. Sang Menteri meminta keduanya meminta maaf karena telah menuding Luhut lewat unggahan video tersebut.

Namun, Luhut merasa kedua aktivis itu tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan dan tidak menyampaikan permintaan maaf.

Sampai akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baiknya. Luhut juga menggugat keduanya senilai Rp 100 miliar terkait tudingan tersebut.

Sementara itu, Kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab oleh kliennya dan juga Haris.

Menurut Julius, kata "bermain" merupakan cara Fatia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di Intan Jaya.

"Kata ‘bermain' itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO (non-governmental organization). Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fatia dalam bahasa yang sederhana,” ujar Julius.

Setelah pelaporan dilakukan, kepolisian beberapa kali berupaya memediasi pihak Luhut dengan Haris dan Fatia. Namun, mediasi tersebut kerap gagal, karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu.

Penyidik akhirnya melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara kasus pencemaran nama baik itu ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022.

Pemeriksaan Haris dan Fatia pun dilakukan, sampai akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut pada Jumat (18/3/2022) malam.

Sumber : kompas.com