Articles by "Sengketa Lahan"
Tampilkan postingan dengan label Sengketa Lahan. Tampilkan semua postingan

INFOSEKAYU.COM - Setelah selesai perihal pemasangan jalur pipa minyak milik PT Medco E&P Indonesia, yang ditolak masyarakat Desa Danau Cala Kecamatan Lais dan sekarang muncul permasalahan baru.


Bertempat di Ruang Rapat Randik, Rabu (30/1/2019), Pemkab Muba kembali memfasilitasi Rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT Medco dengan Warga Desa Danau Cala Kecamatan Lais.

Menurut pengakuan perwakilan warga Danau Cala, Astawila (55) mengatakan, sejumlah enam warga pemilik lahan yang dilalui jalur pipa minyak milik PT Medco E&P Indonesia tidak diganti rugi. Sedangkan pengakuan pihak PT Medco semua lahan sudah diklaim ganti rugi kepada masyarakat yang mengaku atas kepemilikan lahan tersebut.

"Permasalahannya di sini, pengerjaan dilakukan tidak terbuka oleh pihak PT Medco, sehingga para pemilik lahan tidak mengetahui adanya perencanaan klaim terhadap lahan tersebut, lahannya dilalui tapi belum mendapatkan ganti rugi, justru ada pihak lain yang mendapatkan ganti rugi," jelasnya.

Lanjutnya, "Kami sudah mengkonfirmasi dengan PT Medco, tapi yang dikemukakan ada orang lain memiliki lahan tersebut yang telah diganti rugi dan telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Betapa lalainya Pemerintah Desa sebagai pembela warga, sehingga orang lain bisa lolos administrasi dan memiliki SPH atas lahan tersebut," ucapnya.

Selaku pimpinan rapat, Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba, H Rusli SP MM mengatakan, muncul permasalahan baru ini tentunya Pemkab Muba akan bantu mencarikan solusi, namun tetap harus mengedepankan Peraturan yang berlaku.

"Rapat hari ini belum bisa menemukan solusinya, maka silahkan segera bentuk tim kecamatan yang diketuai Camat Lais, untuk verifikasi ulang terhadap klaim ganti rugi lahan tersebut. Diminta kepada masyarakat jangan ribut, bantu tim dengan kelengkapan data dan kesaksian yang benar," ujarnya.

Rusli juga mengatakan, seharusnya Kades memastikan dahulu kepemilikan lokasi mana saja yang akan diganti rugi perusahaan. Harusnya diverifikasi, jika sudah menulis kesepakatan, belum tentu semua benar, apalagi sampai keluar surat SPH.

"Jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak melabrak peraturan yang berlaku, maka terpaksa akan dilanjutkan ke jalur hukum," tegasnya.

Sementra itu pihak PT Medco, Yulianto mengungkapkan pihaknya telah melakukan pembebasan lahan hingga ganti rugi. Berdasarkan Peraturan perusahaan apabila sudah menerima SPH/ pengakuan masyarakat itulah dasar ganti rugi, karena legalitas lahan tersebut yang mengesahkan Kades dan Camat.

"Disini kami siap membantu jika dibutuhkan untuk kelengkapan data terkait untuk verifikasi atas kepemilikan lahan warga. Kami akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat," tandasnya. /red/

INFOSEKAYU.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Mediasi Sengketa Lahan antara Muzakir, Warga Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman dengan PT Guthrie Pecconia Indonesia (GPI), di Ruang Rapat Randik Pemkab Muba, Rabu (23/1/2019).


Pada rapat tersebut Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Rusli, SP, MM, selaku Pimpinan Rapat memutuskan membentuk tim untuk mengecek langsung ke lapangan, guna memastikan dan mencari titik terang atas laporan warga Desa Kasmaran yang mengklaim lahannya diserobot PT GPI.

"Kesimpulan kita, tanggal 30 Januari 2019 bersama tim yang akan kita bentuk diantaranya yang prioritas dari BPN Muba, Dinas Perkebunan Muba, Bagian Batas, untuk memastikan letak lahan yang masuk dalam Hak Izin Usaha (HGU) PT GPI atau tidak," kata Rusli.

Sementara itu Hilman staf Humas PT GPI mengatakan lahan yang diklaim masyarakat Desa Kasmaran di GPI 4, Blok 6 Delta 9 berada dalam HGU No 09/2003 yang dikeluarkan BPN.

"HGU itu kita dapatkan dari Pemerintah, dan tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan HGU. Di antaranya dokumen ganti rugi lahan," papar Hilman.

Sementara itu Muzakir melaporkan pada bulan Juli 2018 lalu pihak PT GPI menggarap lahan yang masih disengketakan sejak tahun 1998.

"Kami masyarakat minta kejelasan, kalaupun itu kata PT GPI sudah diganti rugi, kami minta data, dan siapa yang menerima ganti rugi lahan tersebut," jelas Muzakir.

Muzakir sangat berterima kasih dan menyambut baik atas rencana Pemkab Muba untuk turun langsung ke lapangan membantu masalah yang tengah dihadapi masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Camat Babat Toman M Aswin, Dinas Perkebunan Muba Subandrio, Plt Kepala Dinas Perkim Muba Chairul, ST, dan Kades Kasmaran Afandi. /red/


INFOSEKAYU.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kembali menggelar Rapat Fasilitasi Terkait Permasalahan antara Masyarakat Warga dari Eks Marga Bayat Kecamatan Bayung Lencir dengan PT. Bumi Persada Permai (BPP), di Ruang Rapat Randik Pemkab Muba, Kamis (16/12/2018).


Rapat mediasi dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba H Rusli, SP, MM, dan dihadiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Muzawir, Manager Humas PT BPP Amin, dan Perwakilan Masyarakat Eks Marga Bayat, Mursal serta Perwakilan Perangkat Daerah Muba meliputi, Perwakilan Disnakertrans, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Disbun, Dinas Lingkungan Hidup, Kasubbag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian dan Camat Bayung Lencir.

Dalam rapat tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra membahas beberapa keputusan  yang telah disepakati pada rapat sebelumnya (16 Oktober 2018), diantaranya pertama, PT BPP bersedia memenuhi tuntutan masyarakat yang meminta rehabilitasi Sungai Selaro.

Kemudian melakukan penyiraman jalan secara periodik, meminta agar diupayakan ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang disinyalir tergusur dalam kegiatan pembangunan HTI, dan menyarankan agar makam leluhur yang berada dalam areal kerja PT BPP dijaga dari kegiatan pembangunan HTI, serta makam tersebut dipasang tugu permanen juga dibatasi parit.

Rusli meminta kejelasan dari pihak perusahaan agar sesuai kesepakatan rapat sebelumnya, beberapa permintaan masyarakat telah diimplementasikan, sehingga permasalahan dapat terselesikan.

"Sepanjang kita menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan tunduk kepada Peraturan Perundang-Undangan mudah-mudahan saja terselesaikan dengan baik," ujar Rusli.

Menurut penjelasan Manager Humas PT BPP Amin, mengatakan semua tuntutan masyarakat tersebut telah dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Namun masih ada dua poin yang belum, pertama penentuan lokasi perbatasan wilayah hutan milik PT BPP dengan hutan di pinggiran sungai yang dimaksud masyarakat masuk pada wilayah mereka. Dan pemasangan tugu permanen di daerah tampang lama, terkait makam leluhur.

Perwakilan masyarakat, Mursal (40) mengatakan untuk semua hasil yang disepakati, pihak PT BPP sudah melaksanakannya, namun untuk penentuan batas wilayah, kami inginkan agar dari Dinas kehutanan dan Pemkab Muba terkait juga ikut turun langsung untuk mengecek lokasi, dan penentuan batas wilayah  harus berdasarkan Peraturan Pusat. /red/
 

INFOSEKAYU.COM - Menanggapi surat yang dilayangkan oleh PT Hamita kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sekretaris Daerah Muba H Apriyadi, MSi menggelar Rapat Penyelesaian Plasma SP 2, 3, 4 Kecamatan Babat Supat.


Dihadiri Camat Babat Supat Rio Aditya SSTP MSi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Muba A Thamrin, Kepala Dinas Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto MH dan Jajaran TNI Kodim 0401 Muba Iwansyah di Ruang Rapat Sekda, Rabu (14/11/2018)

Sekda menerangkan bahwa pihak PT Hamita keberatan dengan telah dilakukannya penggarapan lahan milik PT Hamita oleh pihak TNI.

"Selain itu, kita khawatir masyarakat Air Tenggulang akan protes bila kehilangan lokasi lahan plasmanya," ungkap Apriyadi.

Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Muba A Thamrin mengatakan penggarapan lahan tersebut merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI. Untuk lahan pada dasarnya telah diusulkan kelompok tani setempat dan pihak pemerintah juga telah mengadakan pertemuan dengan para camat saat itu.

"Program cetak sawah ini telah berlangsung dan dimulai beberapa bulan yang lalu di tahun 2018. Dengan target 300 hektare pengerjaan, namun untuk saat ini, masih seperlima bagian yang sudah rampung," ujar Thamrin.

Thamrin juga menyatakan siap menghentikan pengerjaan cetak sawah apabila melanggar peraturan dan berpotensi menimbulkan konflik.

"Kami harap tidak ada pihak yang dirugikan dari sengketa ini, baik dari sisi masyarakat maupun perusahaan. Untuk itu kami harap ada solusi terkait permasalahan ini dari pimpinan rapat," harapnya.

Sekda Muba Apriyadi memutuskan untuk mencari lahan ganti rugi bagi PT Hamita dan menginstruksikan Camat Babat Supat agar menyelesaikan izin lokasi agar lahan tersebut dapat segera dikelola untuk plasma.

"Untuk izin lokasi kita harus mematuhi Perpres tentang moratorium izin lokasi di lahan gambut terutama untuk tanaman sawit. Jadi pak Camat harus memastikan dan mensurvei lahan yang sesuai untuk ganti rugi ini," tegas Apriyadi. /red/



INFOSEKAYU - Akibat ulahnya yang melakukan pengancaman terhadap seorang dosen Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Pilin (49) warga dusun II Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya, harus berurusan dengan pihak kepolisian Sektor Tungkal Jaya. 
Tersangka dan barang bukti

Tersangka Pilin diamankan jajaran Polsek Tungkal Jaya setelah melakukan tindak pidana pengancaman terhadap seorang dosen UMP, Raden Wijaya, yang terjadi pada Jumat (6/4/2018) di lokasi lahan Universitas Muhammadiyah Palembang, di dusun IV Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya.

Kejadian pengancaman sendiri diketahui pada saat korban sedang melakukan pengukuran ulang lahan milik UMP, tiba-tiba tersangka Pilin datang dengan marah-marah, disertai mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang diarahkan pada bagian leher korban sambil berkata, "Kamu ngukur tanah siapa ini? Kan ada yang punya, kamu mau mati? Parang ini baru diasah dan saya tidak takut dengan kamu semua," ujar Pilin saat itu.

Atas kejadian tersebut, karena merasa ketakutan korban langsung pergi meninggalkan TKP dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tungkal jaya

Pada hari Kamis (12/7/2018), tersangka berhasil diamankan jajaran Polsek Tungkal Jaya sekira pukul 12.00 WIB di tengah kebun karet di daerah Simpang Telkom Desa Simpang Tungkal.

Kapolres Muba melalui Kapolsek Tungkal jaya Iptu Heri Suprianto membenarkan adanya kejadian tersebut, dan teregistrasi dengan laporan Polisi Nomor: LP/B-14/IV/2018/SUMSEL/RES MUBA/SEK TKL JAYA, tertanggal 12 April 2018.

"Untuk tersangka berikut barang bukti sebilah parang sudah kita amankan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 12.00 wib di tengah kebun karet di daerah Simpang Tungkal, setelah sebelumnya kita lakukan penyelidikan," tandasnya. /red/


 

INFOSEKAYU.COM - Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat badan musyawarah DPRD Muba beberapa waktu lalu mengenai tuntutan warga dari 10 desa kecamatan Batanghari Leko yg meminta lahannya dikembalikan dari PT Mitra Ogan, Pemkab Muba memfasilitasi rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat dengan PT. Mitra Ogan bertempat di Ruang Rapat Randik, Kamis (24/5/18).



Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat H Rusli SP MM selaku pemimpin rapat menghimbau seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti masalah plasma ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

"Pemda sudah membentuk tim dan akan mulai bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada, secepatnya ditindak lanjuti agar tidak terjadi konflik," tegasnya.



Rusli mengatakan bahwa pengumpulan data paling lambat diserahkan tanggal 31 Mei 2018 mendatang yang sudah dilegalisir oleh kecamatan.

Kabid kelembagaan dan usaha Dinas Perkebunan Ir.Mura MM menjelaskan pihaknya sudah membuat langkah pelaksanaan pengumpulan data dan akan dilaksanakan pengecekan dari tim verifikasi.

menanggapi hal tersebut Perwakilan Tim direksi PT Mitra Ogan Bambang Efendi mengatakan untuk menindaklanjuti hasil RDP yang lalu, kami sudah berusaha melakukan beberapa hal.


"Kami sudah melakukan perbaikan jalan, karena kalau kita ingin ke kebun jalan yang paling utama kita perbaiki, untuk perbaikan jalan ini kami sudah menyewa alat berat disana, akan tetapi dari waktu RDP sampai sekarang terkendala kondisi cuaca untuk pengerjaannya," ucapnya.

lanjutnya, Kami akan berkoordinasi lagi mengenai tenaga kerja maupun panen kebun ini , untuk mengambil dari desa masing-masing dan akan dikoordinasikan oleh kepala desa," tutupnya. /red/