Articles by "Info Nasional"
Tampilkan postingan dengan label Info Nasional. Tampilkan semua postingan
Jakarta, Infosekayu.com  -

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Sulatan Hasanuddin Makassar Askar Hasan mengatakan, pihaknya sempat melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong di Bandara. Namun saat itu almarhum sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

"Kami dapat info sebelumnya sudah meninggal dalam pesawat. Untuk meyakinkan kematian penumpang tersebut, Tim KKP datang untuk periksa kembali dan betul sudah meninggal," kata Askar saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Juni 2021.

Ia mengaku hanya melakukan penanganan medis dasar saat itu. Helmud Hontong sendiri sudah dinyatakan meninggal saat masih di pesawat.

Autopsi juga tidak sempat dilakukan karena ajudan meminta agar dibawa saja ke rumah sakit untuk pemetian. Saat itu petugas dari KKP juga tidak ada yang ikut.


"Kami juga tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana. Tim kami sudah tidak ikut saat itu karena ajudan minta mereka yang urus untuk pemetian sekaligus untuk pengiriman ke Manado," katanya.

Bupati SangiheJabes Gaghana meminta sejumlah pihak tidak lagi mengaitkan kematian wakilnya, Helmud Hontong dengan penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Jabes mengatakan, Helmud sudah mengirimkan surat penolakan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sejak Februari 2021.

Sejak itu Helmud juga sudah bolak balik Jakarta untuk membicarakan masalah ini.


"Surat penolakan Wabup itu dari Februari. Sekarang aja itu dikait-kaitkan (dengan kematian Helmud). Enggak ada itu," kata Jabes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (12/6).

Ia pun meragukan jika ada pihak yang berniat mencelakai Helmud terkait dengan penolakan izin tambang tersebut.Menurut dia, selama bolak balik Jakarta-Sangihe itu tidak ada insiden yang menimpa Helmud.

Jabes menyebut, meninggalnya Helmud di udara pada Rabu (9/6) itu murni karena penyakit yang dideritanya.

Berdasarkan keterangan keluarga, selama ini Helmud memang memiliki komplikasi penyakit seperti jantung, gula, hingga maag.

Oleh sebab itu, menurut Jabes, pihak keluarga juga menolak autopsi jenazah Helmud.

"Ini, kenapa keluarga menolak, karena keluarga tahu ini almarhum ada penyakit bawaan. Ada komplikasi, ada penyakit gula, jantung, maag, jadi banyak sekali, dan dia asma," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, selama penerbangan dari Denpasar-Makassar pun Helmud hanya ditemani oleh ajudan. Menurutnya, tidak ada pihak lain yang mendekati Helmud.

"Dia di ini (pesawat) cuma dengan ajudannya. Tidak ada pihak lain yg bergerak di sekitar dia. Air putih yang diminum itu yang dibawa dari darat, dipegang oleh almarhum," tuturnya.

"Prosesnya itu, dia merasa pusing, minta gosok kayu putih, habis itu minum Aqua. Setelah itu lah dia pecah pembuluh darah itu, darah keluar dari hidung, telinga. Jauh lah dari prasangka yang dibuat orang-orang ini," pungkasnya.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga sempat meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kematian Helmud. Jatam merasa janggal dengan kematian Helmud yang getol menolak izin tambang emas di wilayahnya.Wafatnya Helmud sempat menjadi perbincangan. Pasalnya, ia meninggal setelah tak lama meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mencabut IUP perusahan tambang di wilayahnya.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya.

Meski demikian, Kementerian Kominfo belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk itu bocor dan benar dijual di forum peretas Raid Forums.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya langsung melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.

Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut. Saat ini belum bisa disimpulkan apakah data di Raid Forums itu benar kumpulan NIK KTP, BPJS, dan lain-lain," ujar Dedy sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (20/5).

Dedy mengungkapkan bila pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak perihal apa tindak lanjut Kementerian Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu.

"Nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut," tambahnya. 

Sebelumnya muncul dugaan adanya 279 juta data penduduk Indonesia  yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei. Alhasil, informasi ini menghebohkan dunia maya, khsusunya di Twitter.

Ratusan data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Dalam keterangannya, Kotz mengatakan data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.

Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis. 

Di situs Raid Forum, penjual tidak menuliskan berapa harga yang dipatok untuk mendapatkan dataset yang diklaim data pribadi penduduk Indonesia itu.

Seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Hal itu didapatkannya setelah mencoba menghubungi sang penjual. Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dan penjual, diklaim bahwa dataset tersebut diambil dari situs bpjs-kesehatan.go.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. 

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Iqbal ketika dihubungi kompas.

Sumber : Kompas.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (10/5/2021). Kendati demikian, Ghufron tidak memerinci terkait kapan kegiatan OTT tersebut.

Dia juga belum bersedia menjelaskan bukti yang diamankan KPK dari OTT kali ini. Ghufron kemudian menjelaskan bahwa OTT terhadap Bupati Nganjuk dilakukan atas dugaan lelang jabatan.

"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," ucap Ghufron. "Detailnya kami sedang memeriksa, bersabar dulu nanti kami ekspose," kata dia.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa saat ini KPK sedang melakukan pengembangan terkait hasil OTT ini. "Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," ucap Ghufron.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diketahui menjabat untuk periode 2018-2023. Novi yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi menang Pilkada Nganjuk, setelah mereka diusung oleh PKB, Partai Hanura, dan PDI-P.

Dia disebut merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Meskipun, dia juga pernah diketahui memiliki kartu tanda anggota PDI Perjuangan.

Namun, PKB telah membantah bahwa Novi Rahman Hidayat adalah kader partainya. Adapun OTT ini dilakukan KPK saat masyarakat menyoroti hasil tes wawasan kebangsaan terhadap lebih dari 1.000 pegawai KPK.

TWK dilakukan sebagai bagian dari proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam TWK tersebut, termasuk mereka yang sedang menangani sejumlah kasus besar.

Sumber : KOMPAS.com

Medan, Infosekayu.com  - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumut menggerebek tempat pelayanan rapid test antigen di Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu (KNIA) Deliserdang, Selasa (27/4). 

Penggerebekan dilakukan lantaran pelayanan antigen di bandara tersebut menyalahi aturan karena diduga memakai alat kesehatan bekas. Rapid test antigen merupakan salah satu metode mendeteksi virus corona (Covid-19).

"Benar, informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan oleh Polda Sumut di lokasi pelayanan antigen akan kami sampaikan lebih lanjut nanti," kata Agoes, Rabu (28/4)Plt Executive General Manager (EGM) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Agoes Soepriyanto membenarkan penggeledahan yang dilakukan Polda Sumut di lokasi pelayanan Rapid Test Antigen.

Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan lima orang pegawai di antaranya petugas kasir hingga analis. Mereka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sumut.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Garis polisi pun telah dipasang di lokasi.


Layanan tersebut merupakan kerjasama antara Angkasa Pura II dengan Kimia Farma. Pembukaan layanan Rapid Test Antigen dilakukan setiap hari mulai pukul 04.00 WIB sampai 19.30 WIB.Diketahui, Bandara Kualanamu menerima pelayanan Rapid Test Antigen mulai 18 Desember 2020 seiring virus corona (Covid-19) mewabah di tanah air.

Sumber : CNN Indonesia

INFOSEKAYU.COM  – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 adalah korban. Dia menekankan, kapal selam tersebut karam bukan disebabkan kesalahan manusia atau human error.

Dia pun mengungkapkan sejumlah bukti-bukti konkret bahwa kapal selam tersebut tenggelam lebih disebabkan faktor alam. Tapi, dia menyatakan, hal ini bisa dibuktikan setelah adanya investigasi usai pengangkatan kapal selam buatan Jerman ini di kedalaman 838 meter.

"Sebetulnya sudah kita evaluasi dari awal kejadian ini tapi saya yakin ini bukan human error tapi lebih kepada faktor alam," katanya saat konferensi pers, Minggu, 25 April 2021.

Yudo menekankan, saat melakukan penyelaman diketahui listrik ataupun lamu-lampu dari kapal selam tersebut masih menyala. Artinya, dia menegaskan, tidak terjadi mati total atau blackout saat prosesi penyelaman.

"Dan saat menyelam diketahui lampu menyala semua artinya tidak blackout saat menyelam langsung hilang. Ini yang akan diinvestigasi setelah badan kapal tadi bisa kita angkat," ujarnya.

Yudo menerangkan, saat proses overhaul atau prosedur membongkar mesin yang dilakukan di Korea Selatan pada 2012 lalu, TNI telah melakukan pengecekan ulang dan perawatan yang baik dari kapal selam tersebut sehingga dipastikannya ini tidak menjadi penyebab.

"Terkait overhaul di Korea pada 2012 tapi setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan baik tingkat harmen, pemeliharaan menengah maupun docking rutin," katanya.

Yudo menjelaskan, kontak awal ditemukannya lokasi kapal selam berawak 53 prajurit TNI tersebut terjadi pada Minggu, 25 April 2021 pada pukul 01.00 Wita oleh KRI Rigel yang sedang melaksanakan multibeam echosounder.

Karena batas peralatan KRI Rigel yang hanya mampu menjangkau 800 meter kedalaman laut, Yudo mengatakan, pencarian lanjutan diserahkan kepada Kapal MV Swift Rescue melalui Remotely Operated Vehicle (ROV) yang dimiliki oleh Singapura pada pukul 07.37 Wita.

Dari hasil citra bawah air yang menggunakan kamera, menurut Yudo, MV Swift Rescue pada pukul 09.00 Wita menemukan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur lokasi kapal selam KRI Nanggal 402.

"Yaitu yang tempatnya dari datum satu atau dari tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Jadi, di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian," ujarnya.

Sejumlah bagian-bagian KRI Nanggala yang ditemukan di kedalaman 838 meter, antara lain badan kapal, kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain, termasuk baju keselamatan awak kapal MK 11.

"Dari kondisi kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan awak KRI dapat diselamatkan. Tadi sudah disampaikan Panglima mereka menjadi korban dalam kejadian ini," ujarnya.

Sumber : Viva 

Papua, Infosekayu.com – Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya, Minggu sore, 25 April sekitar pukul 15.50 WIT meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Data yang dihimpun Antara mengungkapkan, korban Brigjen TNI Putu Dani ke kampung Dampet sekitar pukul 09.20 WIT, bersama tujuh anggota menggunakan empat sepeda motor.

Saat berada di kampung Dambet itulah Brigjen TNI Putu Dani tertembak dan meninggal akibat luka tembak yang dialaminya.“Memang benar Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda dilaporkan meninggal di Beoga namun hingga kini belum ada laporan lengkapnya,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada Antara, Minggu.

Dikatakannya, hingga kini belum ada laporan lengkap tentang insiden tersebut.

“Namun yang dipastikan Senin, 26 April jenazah Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda Papua akan dievakuasi ke Timika,” jelas Irjen Pol Fakhiri.

Jarak kampung Dambet dengan Beoga sekitar tiga kilometer dan merupakan kampung terakhir yang dilaporkan diserang KKB dengan membakar rumah warga dan perumahan guru serta sekolah dasar. 

Sumber : Viva 

INFOSEKAYU.COM - Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di perairan utara Bali.

Informasi tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers pada Sabtu (24/4/2021).

"Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir live support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI AL telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala," ujarnya.

Adapun barang yang ditemukan itu antara lain pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol oranye pelumas periskop kapal selam.

Dengan adanya bukti otentik tersebut status submiss (kapal selam hilang) ditingkatkan menjadi subsunk (kapal selam tenggelam).


Terdeteksi di kedalaman 850 meter

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, setelah dilakukan upaya pencarian selama tiga hari, KRI Nanggala-402 terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter.

Namun demikian, keberadaan pasti kapal selam tersebut masih belum diketahui.

"Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter," kata Yudo dalam jumpa pers di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Dalam upaya pencarian itu, TNI mendapatkan bantuan dari negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat.

"Untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900-1000 meter. Kita tempatkan bersama KRI Rigel jika itu terbukti Nanggala, kita tindaklanjuti dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura," kata Yudo.

Siapkan 2 skenario evakuasi

Untuk melakukan upaya evakuasi itu, Yudo mengatakan ada dua skenario yang telah disiapkan.

Pertama, dengan metode diembus. Yaitu, memasukan selang pada pipa yang terdapat pada kapal selam untuk kemudian diangkat naik.

"Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selam bungkus sehingga bisa naik," jelasnya.

Adapun cara kedua yaitu dengan menggunakan robot. Teknologi itu saat ini dimiliki oleh Singapura yang diberi nama MV Swift Rescue.

"Swift Rescue punya Singapura juga memiliki kapal selam mini yang memberi sebagai robot di bawah itu untuk memasang peralatan," tambahnya.

Sumber : KOMPAS.com 

Jakarta, Infosekayu.com  - Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.

Menurut Zainal, KPK dengan UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatampada Juni mendatang saat seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kalau semua sudah diratakan menjadi ASN, sederhananya, enggak ada lagi penyidik independen. Adanya penyidik PPNS yang pengawasannya dipegang Polri, Korwas. KPK khatam," ujar Zainal dalam sebuah acara diskusi daring yang diselenggarakan LP3ES, Senin, 19 April 2021.

Alih status pegawai KPK ini dinilai dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya  independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.  "Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru," tutur pria yang akrab disapa Uceng ini.

Selanjutnya pemimpin politik di masa mendatang, ujar Zainal, yang harus ditagih komitmennya membangun KPK baru. "UU KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pegawai KPK akan dilantik sebagai aparatur sipil negara pada 1 Juni 2021 mendatang. "Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada tanggal 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila," kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 10 Maret 2021.

Sumber : TEMPO.CO

Infosekayu.com  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengevaluasi pengawasan internal di lembaga antirasuah menyusul pencurian emas seberat 1.900 gram yang dilakukan anggota satuan tugas (satgas) berinisial IGA. Emas yang dicuri merupakan barang bukti hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi.

"Peristiwa ini tentu menjadi evaluasi bagi KPK. Meskipun saat ini seluruh proses di KPK sudah terbangun dalam sistem yang baik, selalu ada ruang perbaikan untuk memperkuat, baik dari sisi pengawasan maupun perbaikan prosedur operasional kerja," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Ipi mengklaim pengawasan di internal lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri ini sejatinya berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan terkuaknya pencurian barang bukti itu.

"Peristiwa ini bisa diketahui dan diproses karena mekanisme kontrol di internal KPK berfungsi baik. Di KPK dibangun budaya untuk saling mengingatkan dan mengawasi," katanya.

Ipi menyebut, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk mengusut kasus dugaan pencurian ini. KPK menyatakan siap mendukung penegakan hukum atas oknum tersebut.

"Dan, kami tidak bermaksud untuk mendahului hasil pemeriksaan apakah perbuatan pelaku adalah pencurian, penggelapan jabatan, atau perbuatan lainnya. Kami akan menunggu hasil pemeriksaan Kepolisian," kata dia.

Ipi mengatakan, barang bukti emas 1,9 Kg itu kini sudah diamankan pihak KPK. Barang bukti yang merupakan hasil rampasan dari terpidana korupsi itu akan segera dilelang untuk membantu memulihkan perekonomian negara.

"Terkait barang bukti tersebut saat ini berada dalam pengelolaan KPK untuk proses lelang yang akan dilakukan. Kami pastikan prosesnya tidak terkendala akibat peristiwa ini," kata Ipi.

KPK Tercoreng

Dia juga menyatakan, perbuatan IGA telah mencoreng nama KPK. "Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan kesalahan dan telah merusak reputasi KPK," ujarnya.

Meski merusak nama baik KPK, namun perbuatan oknum satgas itu harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

"Kami memilih untuk membukanya, sehingga menjadi pelajaran bersama dan merupakan tanggung jawab KPK untuk menyampaikan kebenaran dengan jujur dan terbuka," kata dia.

Selain itu, Ipi mengatakan, mengumumkan perbuatan tak terpuji oknum satgas kepada publik merupakan komitmen KPK dalam menjaga integritas insan KPK. Ipi menyebut, dengan pengumuman ini juga menandakan bahwa mekanisme kontrol di internal KPK berfungsi dengan baik.

"Di KPK dibangun budaya untuk saling mengingatkan dan mengawasi. Penegakan etik dan pedoman perilaku terhadap insan KPK oleh Dewas ini juga membuktikan KPK tidak hanya berani memproses pelaku korupsi, tetapi juga menegakkan aturan internal," kata dia.

Seperti diberitakan, KPK memecat pegawainya yang berinisial IGA karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram. Emas itu merupakan hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

"Majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan dengan tidak hormat," ujar Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, JakartaSelatan, Kamis (8/4).

Tumpak menyebut pihaknya sudah menggelar persidangan etik terhadap pegawai itu. Dalam persidangan terbukti pegawai yang merupakan salah satu satuan tugas (satgas) di KPK ini telah mencuri emas batangan seberat 1.900 gram dari empat tempat.

Menurut Tumpak, oknum satgas tersebut bisa mengambil emas itu lantaran ditugaskan sebagai salah satu pengelola barang bukti hasil rampasan kasus korupsi.

"Kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK," kata Tumpak.

Menurut Tumpak, oknum satgas tersebut mencuri emas batangan lantaran terlilit utang. Sebagian emas sudah digadaikan untuk melunasi utangnya.

"Sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini, yang dikategorikan pencurian atau penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan dana untuk bayar utang-utangnya," kata Tumpak.

Sumber : Merdeka.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) awal Ramadan 1442 Hijriah pada 12 April 2021 mendatang.

Sidang isbat awal Ramadhan akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

“Isbat awal Ramadan dilaksanakan 12 April, bertepatan 29 Sya’ban 1442 H,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Kamis (8/4/2021).

Untuk hal itu, pihaknya juga menurunkan tim pemantau hilal Ramadhan 1442 Hijriah.

Totalnya, ada 86 lokasi yang tersebat di seluruh 34 provinsi di Indonesia.

Tim pemantau hilal awal Ramadhan tersebut berasal dari petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota.

Bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait setempat.

Berikut daftar lokasi Rukyatul Hilal awal Ramadan 1442 H di 34 provinsi di Indonesia:

Daerah Istimewa Aceh (7):
1. Observasi Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh
2. Lhokseumawe Bukit Blang Tiron Perta Gas Arun
3. Aceh Jaya Gunung Cring Crang
4. Aceh Barat Pantai Suak Geudeubang, Aceh Selatan
5. Pantai Lhok Keutapang
6. Simeule Panatai Teluk Dalam
7. Sabang Tugu “0” KM


Sumatera Utara (2):

1. Rooftop Gedung BMKG Wilayah Sumatera
2. OIF UMSU Medan


Sumatera Barat:
1. Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang

Riau: Pantai di Kota Duma Kepulauan Riau (6):
1. Cafe Puncak Jl. Taman Bahagia Bukit Cermin
2. Tanjungpinggir Jl. Kolonel Sugionao Tanjung Pinggir Sekupang
3. Pantai Pelawan Pangke Kec. Meral Barat Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah
4. Tugu Khatulistiwa Desa Metunda
5. Pantai Teluk Buton Desa Teluk Buton Bunguran Utara
6. Masjid Agung Baitul Ma’mur Anambas Jl. Selayang Pandang

Jambi: Hotel O Duo Weston Kota Jambi


Sumatera Selatan: Rafah Tower Lt. 18 UIN Raden Fatah Palembang Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang


Bangka Belitung (3):
1. Pantai Tanjung Raya Penagan
2. Pantai Tanjung Kalian Muntok
3. Pantai Tanjung Pendam Belitung

Bengkulu: Mees Pemda Prov.Bengkulu Jl. Pasar Pantai Kel. Malabero Kec. Teluk Segara


Lampung (2):
1. POB Bukit Gemulai, Pantai Canti Rajabasa Kalianda Lampung Selatan
2. Pantai Jukung Pesisir Tengah, Krui Pesisir Barat


DKI Jakarta (4):
1. Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta lantai 7
2. Masjid Al-Musyariin Basmol Jakarta Barat
3. Pulau Karya Kepulauan Seribu
4. Masjid KH Hasyim Asy’ari Jakarta Barat

Banten : Mercusuar Cikoneng, JL Raya Bandulu Anyer, Km. 131, Cikoneng, Kec. Anyar, Serang, Banten 42166

Jawa Barat (8):

1. Bosscha lembang, Kabupaten Bandung Barat
2. Subang Astahana, Pondok Bali
3. Cirebon Pantai Gebang
4. Banjar Gunung Babakan
5. Tasik Pantai Cipatujah
6. Garur Pantai Santolo
7. Sukabumi Pelabuhanratu Cibeas, Simpenan
8. Imah Noong Lembang Bandung Barat

Jawa Tengah: Masjid Agung Semarang

DI. Yogyakarta: Bukit Syech Bela Belu Parangtritis Yogyakarta

Jawa Timur (25):
1. Pantai Tanjung Kodok Lamongan
2. Bukit Banyu Urip, Tuban
3. Lapan, Kabupaten Pasuruan
4. Gunung Sekekep Ponorogo
5. Kepanjen, Kabupaten Malang
6. Pantai Serang Kabupaten Blitar
7. Pantai Srau Pacitan
8. Bukit Wonotorto Blitar
9. Pantai Nyamplong Kobong Jember
10. Pantai Pecinan/Pantai Kabut Situbondo
11. Pantai Pancur Banyuwangi
12. Pantai Ambat Pamekasan
13. Bukit Condrodipo Gresik
14. Pantai Gerbang Bangkalan
15. Bukit Wonocolo Bojonegoro
16. Gunung Pandan Madiun
17. Pantai Kalisangka Kagean
18. Pantai Bawean Gresik
19. Menara Hilal Mambaul Maarif
20. Bukit Gumuk Klasi Banyuwangi
21. Pantai Taneros Sumenep
22. Pantai Watukarong Pacitan
23. Pantai Duta Probolinggo
24. PP Baitul Hikmah Kota Pasuruan
25. Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo

Bali: Pantai Patra Jasa Tuban Kuta Badung

Nusa Tenggara Barat: Pantai Loang Baloq Ampenan Mataram

Nusa Tenggara Timur: Rooftop Aston Hotel Kupang

Kalimantan Barat: Pantai Indah Kakap Kabupaten Kubu Raya

Kalimantan Tengah: Menara masjid raya darussalam palangka raya

Kalimantan Selatan: Lantai Atas Bank Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur: Tempat Menara Asmaul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda

Kalimantan Utara: Gunung KNPI Kec. Tanjung Selor

Sulawesi Utara: Manado MTC lantai R1

Gorontalo: Pantai Wisata Botu Didingga Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kab.Gorontalo Utara

Sulawesi Tengah: Gedung Hisab Rukyat Desa Manara Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala

Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare, Simboro Kabupaten Mamuju

Sulawesi Selatan: Rooftop Mall GTC Tanjung Bunga Makassar

Sulawesi Tenggara: Panatai Wolulu Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka

Maluku: Desa Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah

Maluku Utara (2):
1. Pantai Rua Kota Ternate
2. Pantai Supu Kabupaten Halmahera Barat


Papua Barat (4):
1. Pantai Masni
2. Hotel Kriyad Lantai 8
3. Bandara Utarum
4. Masjid Al Hidayah

Papua: PLTD Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua

Sumber : POJOKSATU.id

Jakarta, Infosekayu.com - Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika mengecam keras penganiayaan yang terjadi pada jurnalis Tempo Nurhadi, yang terjadi di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021. Wahyu mengatakan ini adalah serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

"Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," kata Wahyu, Ahad, 28 Maret 2021.

Kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Nurhadi mengalami pemukulan hingga sempat ditahan di sebuah hotel di Surabaya oleh sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji. Padahal, Wahyu mengatakan Nurhadi sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Wahyu menegaskan Tempo menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.

Atas dasar itu, Wahyu mengatakan redaksi Tempo 
meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo dan memeriksa semua anggotanya yang terlibat.

Setelah semua berkas penyidikan lengkap, kami menuntut pelakunya dibawa ke meja hijau untuk menerima hukuman yang setimpal, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri untuk memproses pelaku secara disiplin profesi. Ia berharap agar kasus ini menjadi aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis.

Tempo juga memohon bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Dewan Pers untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan hingga penganiayaan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini.

Wahyu pun menghimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers. "Demi terjaminnya hak publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu yang penting bagi orang banyak," kata Wahyu.

Sumber : tempo.co 

Jakarta, Infosekayu.com - Pemerintah melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang.

"Cuti bersama idul fitri satu hari ada, tapi enggak boleh ada aktivitas mudik. Pemberian bansos akan diberikan," kata Muhadjir di Jakarta, Jumat (26/3).

Kata Muhadjir, aturan resmi tentang larangan mudik akan diatur lebih lanjut oleh Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Mekanisme pergerakan orang dan barang akan diatur kementerian dan lembaga terkait. Untuk kegjatan keagaman dalam rangka menyambut Ramadan akan diatur Kemenag, dan berkonsultasi dengan organisasi keagamanan," kata Muhadjir.

Kebijakan melarang mudik lebaran ini, menurut Muhadjir, diambil sesuai arahan Presiden joko Widodo pada 23 Maret 2021.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN/TNI-Polri karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat.

"Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan sebelum itu dan sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," katanya. Muhadjir mengatakan, seluruh kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai peniadaan mudik ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengingatkan jajaran kepala daerah soal masih tingginya risiko penularan covid-19.

Meski saat ini Indonesia terus mengalami penurunan angka harian positif covid-19, dia meminta agar semua pihak tetap waspada.

Jangan sampai, dengan turunnya angka penularan harian ini membuat semua jajaran kepala deerah dan pemerintah lengah, sebab resiko penularan covid-19 masih tetap ada.

"Yang perlu saya ingatkan tugas kita dalam penanganan covid ini belum selesai, risiko covid masih ada. Hati-hati risiko covid-19," kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3).

Sumber : CNN Indonesia 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas Tahun 2021 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/3/2021).

Dikutip dari Tribunnews.com, dalam sambutannya, Kapolri meminta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terus ditingkatkan.

“Hari ini kami membuka Rakernis Fungsi Lalin di mana di dalam rakernis ini dari Lalin memiliki program bagaimana upaya unyuk meningkatkan kegiatan-kegiatan bersifat pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi," kata Sigit.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi akan makin memudahkan akses masyarakat terhadap layanan Korlantas.

Selain itu, juga meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.

"Ini tentunya menjadi satu capaian yang saya harapkan bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari sehingga kemudian masyarakat betul-betul bisa merasakan pelayanan kepolisian dengan mengandalkan teknologi dan informasi," ucapnya.

Beberapa layanan yang menurut Sigit bisa segera diakses secara daring, misalnya pembuatan SIM, STNK, dan BPKB.

Ia ingin nantinya seluruh prosesnya menggunakan aplikasi hingga sampai ke tangan masyarakat.

"Dengan menggunakan aplikasi sehingga bisa dilaksanakan online, bagaimana membuat SIM, STNK, BPKB dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat tidak perlu hadir, cukup dengan menggunakan aplikasi dan nanti setelah selesai akan dikirim dengan delivery sistem," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kakorlantas Polri Irjen Istiono mengatakan, Korlantas tengah menyiapkan empat program unggulan sesuai target 100 hari kerja Kapolri.

Salah satunya, yaitu penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) atau tilang elektronik. Istiono mengatakan, e-TLE akan diluncurkan pada 23 Maret 2021 di sejumlah polda. 

"Penindakan hukum semua dengan menggunakan mesin. Nah, ini kita rencankan nanti tanggal 23 kita akan adakan launching untuk e-TLE,” kata dia.

Sumber : KOMPAS.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  – Pertandingan uji coba Tim Nasional Indonesia U23 melawan PS Tira Persikabo yang dijadwalkan Rabu malam (3/3/2021) di Stadion Madya, Jakarta, batal digelar. Penyebabnya, izin pertandingan tersebut belum didapatkan dari Mabes Polri.

Sedianya, pertandingan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Indosiar mulai pukul 19.30 WIB. Namun seluruh pemain dan ofisial kedua tim diminta kembali ke hotel oleh petugas kepolisian di lapangan.

Merespons kejadian malam ini, Plt Sekjen PSSI Yunus Nusi memahami pelarangan tersebut. Untuk itu PSSI akan terus melakukan komunikasi dengan Mabes Polri.

“PSSI mengerti dan memahami kenapa Mabes Polri belum mengizinkan pertandingan. Mungkin karena izin kami (PSSI) terlalu mendadak sehingga Mabes Polri perlu melakukan kajian lebih mendalam sebelum mengeluarkan izin. Dengan ini PSSI meminta maaf kepada Mabes Polri yang sudah direpotkan,” ujar Yunus.

Yunus mengatakan, sebenarnya Timnas U23 sudah melakukan pemusatan latihan sejak sebulan lalu di Stadion Madya. Selama satu bulan itu juga, Evan Dimas dkk belum pernah melakukan uji coba.

“Jadi memang tim ini butuh uji coba. Itu sebabnya Pelatih Shin Tae-yong menjadwalkan uji coba dengan klub Liga 1 agar tim lebih berkembang karena Timnas Indonesia ditargetkan meraih emas di SEA Games 2021,” kata Yunus.

Dengan alasan itulah, PSSI menyiapkan pertandingan uji coba sesuai roadmap pelatih Shin Tae-yong.

“Namun, sampai dengan satu jam menjelang kick-off (malam ini), kami belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Untuk langkah selanjutnya, PSSI akan terus melakukan koordinasi dengan Mabes Polri,” tuturnya.

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami jika pertandingan itu kemudian harus dibatalkan.

“Saya harap ini hanya ditunda. Tim ini butuh uji coba. Apalagi target PSSI ialah merebut medali emas di SEA Games 2021 di Vietnam,” tegas pelatih asal Korea Selatan itu. 

Sumber : fornews.co 

Infosekayu.com  - Microsoft merilis laporan terbaru Digital Civility Index (DCI) yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Dalam riset ini, warganet Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara, alias paling tidak sopan di wilayah tersebut.

Tingkat kesopanan warganet Indonesia memburuk delapan poin ke angka 76, di mana semakin tinggi angkanya tingkat kesopanan semakin buruk.

Urutan pertama dihuni oleh netizen Singapura yang juga menempati peringkat keempat secara global, dengan total 59 poin.

Kemudian Malaysia ada di urutan kedua dengan 63 poin, diikuti oleh Filipina 66 poin. Thailand menduduki posisi keempat dengan 69 poin, disusul Vietnam di urutan kelima dengan 72 poin, tepat berada di atas Indonesia. Microsoft tidak memaparkan laporan DCI untuk negara Asia Tenggara lainnya.

Kemunduran tingkat kesopanan paling banyak didorong pengguna usia dewasa dengan persentase 68 persen. Sementara usia remaja disebut tidak berkontrubusi dalam mundurnya tingkat kesopanan digital di Indonesia pada 2020.

Ada tiga faktor yang memengaruhi risiko kesopanan di Indonesia. Paling tinggi adalah hoaks dan penipuan yang naik 13 poin ke angka 47 persen.

Kemudian faktor ujaran kebencian yang naik 5 poin, menjadi 27 persen. Dan ketiga adalah diskriminasi sebesar 13 persen, yang turun sebanyak 2 poin dibanding tahun lalu.

Sementara itu, selama pandemi, empat dari 10 responden mengaku tingkat kesopanan digital di Indonesia membaik. Hal itu didorong oleh rasa kebersamaan yang lebih besar di saat pandemi dan melihat warganet saling tolong-menolong secara online.

Namun, lima dari 10 responden juga mengaku pernah terlibat perundungan, di mana 19 persen responden mengaku sebagai target perundungan.

Namun, lima dari 10 responden juga mengaku pernah terlibat perundungan, di mana 19 persen responden mengaku sebagai target perundungan.

Meilenial adalah generasi yang paling terpukul akibat perundungan dengan persentase 54 persen.

Empati naik

Kabar baiknya, laporan ini menyebut bahwa nilai empati di Indonesia naik 11 poin.  Di Indonesia, media sosial menjadi kontributor terbesar dalam memengaruhi tingkat kesopanan digital. Kontribusinya sebesar 59 persen.

Kemudian berita di media menjadi kontributor kedua dengan persentase 54 persen. Selain itu, kontribusi tingkat kesopanan digital juga didorong oleh lembaga pemerintah 48 persen, lembaga pendidikan 46 persen, dan lembaga agama 41 persen.

Digital Civility Index tahun 2020 adalah yang kelima kalinya dilakukan Microsoft. Riset yang dilakukan pada April-Mei 2020 ini menyasar 16.000 responden yang tersebar di 32 geografi.

Para responden diberikan pertanyaan untuk empat kategori: perilaku, seksual, reputasi, dan personal atau gangguan.



Jakarta, Infosekayu.com -  Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Jumat (26/2) malam.

"Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu enggan menyampaikan secara spesifik kasus dugaan korupsi yang dilakukan Nurdin. Pun begitu dengan pihak lain yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Sementara sumber CNNIndonesia.com lainnya di KPK membenarkan bahwa gubernur Sulawesi Selatan tertangkap dalam OTT tersebut. 

Berdasarkan ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam guna menentukan status hukum Nurdin beserta pihak lain yang diamankan."Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan," imbuhnya.

"Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua," pungkas Ali.

Dari informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK mengamankan lima orang dan satu koper berisi uang Rp1 miliar rupiah. Saat ini Nurdin sedang dalam perjalanan ke kantor KPK, Jakarta.

Sumber : cnn Indonesia 

INFOSEKAYU.COM -Dua oknum polisi dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Bripka SHP dan Bripka MRA, berkhianat terhadap bangsa dengan menjual senjata api kepada KKB Papua.

Atas perbuatannya, kedua oknum polisi ini terancam hukuman mati. Saat ini, mereka ditahan di rutan Polres Pulau Ambon bersama 4 warga sipil yang terlibat dalam kasus tersebut. “Kepada yang bersangkutan kami sangkakan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 51 atau undang-undang darurat dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun,” kata Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang, dalam jumpa pers, Selasa (23/2/2021).

Kedua oknum polisi ini juga terancam dipecat dari Polri karena melanggar tugas dan tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.

Kedua oknum polisi ini menjual senjata kepada KKB tidak secara langsung, melainkan lewat perantara. Ada juga oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata ke KKB, yaitu Praka MS, anggota Kipan B Batalion 733/Masariku Ambon.

Menurut pengakuan para tersangka, aksi tersebut murni demi keuntungan pribadi. Bripka SHP sudah dua kali menjual senjata api rakitan laras panjang kepada warga sipil berinisial WT alias J, yang kemudian ditangkap di Bintuni.

Bripka SHP mengaku tidak tahu jika WT akan menjual senjata itu kepada KKB di Papua. "Dia membeli senpi rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp20 juta," kata Leo.

Sementara,  senjata laras pendek jenis revolver dibeli oleh WT dari Bripka MRA. Bripka MRA awalnya menyerahkan revolver tersebut kepada seorang warga sipil berinisial SN.

Lalu, SN menyerahkannya kepada WT. Sementara itu, oknum TNI berinisial Praka MS diduga memeroleh keuntungan Rp1,5 juta dari dua kali transaksi penjualan senjata. Praka MS ditangkap Satintel Kodam Pattimura Maluku pada Minggu (21/2/2021).

Sumber : indozone.id 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga menimbulkan genangan air di sejumlah lokasi. Tagar banjir pun menjadi trending topik di media sosial Twitter.

Hasil penelusuran iNews.id, netizen ramai berbincang soal hujan deras pada Sabtu (20/2/2021) dini hari. Sebagian dari mereka membagikan foto kondisi terkini di rumah atau sekitar permukiman mereka.

Warga yang menjadi korban banjir ini curhat di jejaring dunia maya. Mulai dari suasana hujan, rumah tergenang air hingga ada yang membagikan tangkap layar foto temannya yang tenggelam air hingga seleher.

"Lihat timeline Instagram sama Whatsapp, isinya kabar banjir di Jakarta dan Bekasi doang. Aalagi dikirimi teman sampai seleher (tinggi air)," kata cuit netizen, @IniDenny_, Jumat dini hari.

Selain masalah banjir, sebagian netizen yang berdomisili di Kota Bekasi juga mengeluhkan pemadaman listrik PLN pada Sabtu dini hari tadi.

Listrik padam sekitar pukul 01.30 WIB dan baru menyala kembali sekitar pukul 02.30 WIB. Sebagian berspekulasi penyebabnya karena hujan deras dan banjir.

Sumber : iNews.id

Infosekayu.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mempublikasi hasil survei terkait vaksinasi Covid-19. Hasilnya dari 44,4 persen basis pendukung Prabowo-Sandi, sebanyak 48,1 persen tidak bersedia menerima vaksinasi.

"Pada basis partisan Pilpres 2019, basis Prabowo-Sandi lebih rendah kesediaannya untuk disuntik vaksin," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (21/2).

Burhanuddin mengatakan, alasan pendukung Prabowo-Sandi tidak bersedia disuntik vaksin karena merasa tidak aman sebesar 52,8 persen. Selanjutnya adalah vaksin tidak efektif 28,1 persen. Merasa sehat 21,3 persen, tidak mau bayar vaksin 18,0 persen, alasan kehalalan 16,9 persen, merasa tidak perlu karena sudah banyak orang disuntik vaksin 8,4 persen.

"Saran saya kepada pemerintah, yang disuntik vaksin yang diblowup jangan hanya presiden Jokowi, mas Ganjar, tapi juga pak Prabowo dan mas Sandi vaksin ramai-ramai, misalnya mas Anies," ujar dia.

Sementara untuk basis pendukung Jokowi-Ma'ruf sebanyak 55,5 persen. Dari jumlah tersebut 36,1 persen yang menyatakan tidak bersedia disuntik vaksin. Sedangkan 59,6 persen menyatakan kesediannya untuk divaksinasi.

Diketahui, survei dilakukan menggunakan telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak. Dengan tingkat kekeliruan kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Sumber : Merdeka.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM -  - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta dibuatkan Surat Telegram yang isinya adalah petunjuk bagi para penyidik saat menangani kasus terkait dugaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Tolong dibuatkan semacam STR (telegram) atau petunjuk untuk dijadikan pegangan bagi para penyidik saat menerima laporan (kasus UU ITE)," kata Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dalam surat telegram tersebut, kata Listyo Sigit, nantinya diatur bahwa pihak yang melaporkan terkait kasus dugaan UU ITE haruslah korban sendiri.

Dengan demikian, pelaporan kasus UU ITE ke depan tidak boleh lagi diwakilkan.

Apabila laporan dilakukan oleh perwakilan atau orang lain, maka laporan tidak akan diproses.

"Bila perlu laporan tertentu yang bersifat delik aduan, yang lapor ya harus korbannya, jangan diwakili lagi,” tutur Kapolri Listyo Sigit.

Kapolri menjelaskan, perlunya korban melaporkan sendiri terkait kasus dugaan UU ITE karena untuk menghindari masyarakat tidak saling lapor menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam UU ITE.

Karenanya, kata Kapolri, ke depan hal-hal seperti itu perlu diperbaiki agar pihak kepolisian sendiri tidak kerepotan.“Ini supaya masyarakat tidak asal lapor. Karena nanti kita sendiri yang akan kerepotan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sigit menambahkan, agar polisi tidak perlu melakukan penahanan terhadap pelaku UU ITE yang tidak menimbulkan konflik horizontal.

Lebih baik, kata Sigit, polisi melakukan proses mediasi antara korban dengan pelaku.“Bila perlu kalau memang tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, ya tidak perlu ditahanlah," ucapnya.

"Untuk hal lain yang sifatnya hanya pencemaran nama baik dan hoaks, yang masih bisa kita berikan edukasi, lakukan edukasi dengan baik."

Namun demikian, Sigit melanjutkan ada pengecualian. Jika memang dampak dari perbuatan pelanggaran UU ITE ada potensi memunculkan konflik horizontal maka harus dihukum.

Kapolri mencontohkan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ambroncius Nababan terhadap Natalius Pigai.

“Kalau isu yang kemarin seperti Pigai yang memunculkan reaksi di beberapa tempat dan mereka bergerak. Yang seperti itu, kita harus proses tuntas,” kata Kapolri Listyo Sigit.

Sumber : kompas.tv