Articles by "Info Nasional"
Tampilkan postingan dengan label Info Nasional. Tampilkan semua postingan

Jakarta, Infosekayu.com  - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons soal kenaikan harga beras yang mencapai 15 persen. Data itu sebelumnya dikemukakan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra, mengatakan kenaikan harga beras sejatinya tidak sebesar itu. "Harga beras cuma naik Rp 100 kok," ujarnya saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 September 2022.

Kemendag, kata Syailendra, telah menggandeng Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk melakukan intervensi pasar. Khususnya, untuk menstabilkan harga beras kelas premium. Kemendag pun bekerja sama dengan Bapanas untuk menyalurlan cadangan beras pemerintah (CBP).

Ia memastikan stok CBP saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan. "Kita kan punya stok hampir 900 ribu ton," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarunnajmi mengungkapkan harga beras naik 10 hingga 15 persen. "Dilihat dari harga bulan Agustus, rata-rata naik Rp 1.000 per kilogram, untuk semua kelas beras," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 September 2022.

Ketua Umum SPI Henry Saragih pun mengungkapkan hal senada. Ia mengungkapkan, harga beras kualitas premium di penggilingan mencapai Rp 9.901 per kilogram atau naik 2,83 persen. Sedangkan beras kualitas medium di penggilingan Rp 9.358 per kilogram atau naik 2,93 persen. Kemudian, harga beras luar kualitas di penggilingan mencapai Rp 9.069 per kilogram atau naik 1,84 persen. (Tempo)

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah.

Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Jokowi pada 13 September 2022.

Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Pada Diktum pertama, Jokowi meminta pihak terkait agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik.

Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan:

- Menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

-Menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic uehiclel sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;

-Dan meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehiclel) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehiclel dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehiclel).

Pada Diktum Kedua, Jokowi memberikan arahan khusus kepada beberapa menteri, Kapolri hingga kepala daerah.

Pada Diktum Ketiga, dikatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik oleh pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehiclel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (baterai electric vehiclel) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah," bunyi Diktum Keempat.

Pada Diktum Kelima, dijelaskan bahwa pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehiclel) sebagai kendaraan dinas operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab," bunyi Diktum Keenam. (Okezone)

Infosekayu.com  - DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria dari jabatannya sebagai Kepala Daerah Jakarta. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa (13/9/2022).

Pengumuman disampaikan oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi selaku pimpinan rapat. Prasetio mengatakan, pemberhentian Kepala Daerah yang diumumkan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).

Selain itu, DPRD DKI juga telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/2188/OTDA tanggal 24 Maret 2022 tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah // Yang Masa Jabatannya berakhir Pada Tahun 2022.

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta II, pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menetapkan jadwal Rapat Paripurna pada hari ini.

"Dalam rangka Pengumuman Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022," ucapnya.

Setelah itu, Prasetio menyebutkan segala aturan yang menyatakan masa jabatan Anies dan Riza berlaku sampai 16 Oktober 2022. Karena itu, ia mengumumkan masa jabatan keduanya akan segera berakhir.

"Berdasarkan ketentuan tersebut Anies Rasyid dan Ahmad Riza Patria masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta. Demikian pengumuman ini diketahui," pungkasnya.

Setelah diumumkan, para pimpinan DPRD DKI menandatangani usulan pemberhentian Kepala Daerah dalam berita acara rapat. Anies dan Riza diminta menyaksikan langsung penandatanganan ini. Terakhir, Anies dan Riza berfoto bersama dengan para pimpinan dewan. Agenda rapat pun dilanjutkan ke acara kedua. (Suara)

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini setelah pihaknya memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali

"Maka perlu saya menyampaikan beberapa hal Yang pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022).

Jokowi memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, harus tetap memakai masker saat di ruangan tertutup dan transportasi publik.

"Jika masyarakat sedang beraktifitas diluar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker.

Namun untuk kegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin seperti negara-negara lain yang langsung melakukan kebijakan melepas masker. Menurutnya, pemerintah akan melihat situasi pada masa transisi selama enam bulan ke depan.

"Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker, ndak. Ini masih masa transisi, kira-kira enam bulan kita lihat seperti apa, baru nanti silakan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih pakai masker," ujar Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau Sirkuit Formula E, Jakarta, Senin (25/4/2022).

Presiden menambahkan bahwa ada sejumlah tahapan yang harus dilewati dan pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan kebijakan. Menurutnya, pemerintah juga memiliki sejumlah pengalaman saat menghadapi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta maupun Omicron.

"Ada tahapan-tahapan yang kita tidak perlu tergesa-gesa. Apapun, kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omicron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus," tandasnya. (Okezone)

Infosekayu.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespon pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia Per 10 Mei 2022.

“Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi,” katanya secara daring, dikutip dari Antara, Selasa.

Menurut Wiku, adanya kondisi tersebut terlihat pada menurunnya besar efek COVID-19, seperti menurunnya jumlah kasus positif, kasus aktif, keterisian rumah sakit dan angka kematian.

Kendati demikian, Wiku menegaskan tidak ada satu pun pihak yang boleh lengah karena penularan COVID-19 masih terus terjadi bahkan pada skala internasional.

Kewaspadaan juga harus ditingkatkan karena kemunculan varian baru seperti BA.4 dan BA.5 di Afrika Selatan masih terjadi dan dapat menjadi penyebab hadirnya gelombang kasus baru. Sebab, COVID-19 tidak pernah mengenal batas wilayah untuk terus menginfeksi.

"Masyarakat juga diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti melakukan pembatasan aktivitas namun di saat yang bersamaan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sehat dan aman," katanya.

Wiku juga memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih akan terus diberlakukan pemerintah sebagai salah satu instrumen pengendalian COVID-19 yang secara fakta terbukti mampu melandaikan kondisi kasus.

“Pengendalian beserta pengawasan akan tetap dijalankan dengan bentuk yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Hal ini juga menjadi landasan kuat pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah agar pertahanan yang dilakukan berbulan bulan pasca lonjakan kasus terakhir dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang,” ujarnya. (Harianhaluan)

Infosekayu.com- Gerai layanan SIM dan STNK se-Indoesia dibuka hari ini setelah musim libur lebaran 2022. Korlantas Polri sempat memberhentikan sementara aktivitas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) baik itu di satpas, gerai ataupun SIM Keliling selama periode libur lebaran, 29 April sampai 8 Mei 2022.

Hal ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri yang ditunjukkan ke para Kapolda Nomor: ST/785/IV/YAN.1.1/2022 mengenai petunjuk dan arahan pelayanan SIM pada hari raya Idul Fitri 1443 H.

Surat Telegram Kapolri tersebut menindaklanjuti terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2022.

Dalam surat telegram tersebut, dikatakan bahwa masyarakat yang masa berlaku SIM-nya habis pada tanggal 29 April 2022 sampai 8 Mei 2022, bisa diperpanjang dengan tenggang waktu selama 9-17 Mei 2022 dengan mekanisme perpanjangan.

Selanjutnya, bagi masyarakat pemegang SIM yang sudah lewat masa berlakunya dan tidak diperpanjang sampai 17 Mei 2022, maka SIM itu dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat melakukan proses perpanjangan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi mengatakan layanan kepolisian, seperti layanan SIM dan STNK dibuka mulai Senin ini.

"Dengan diselesaikannya Operasi Ketupat 2022 mulai Minggu (8/5) persisnya, kami laporkan kepada Kapolri tentunya, pelayanan bagi kegiatan untuk masyarakat seluruhnya kami akan buka," kata Firman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Korlantas Polri telah mengakhiri pelaksanaan rekayasa lalu lintas dalam Operasi Ketupat 2022 guna kelancaran arus mudik dan arus balik, terhitung mulai H-7 (27 April) sampai dengan H+7 Idul Fitri (9 Mei).

Dalam operasi ini, seluruh jajaran lalu lintas berkonsentrasi mengatur arus lalu lintas guna kelancaran dan kenyamanan masyarakat melaksanakan mudik lebaran.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebagaimana diketahui, penentuan masa aktif SIM kini tidak lagi sesuai dengan tanggal lahir pemilik, melainkan mengikuti tanggal penerbitannya.

Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol. Julianto Djatiutomo mengatakan masyarakat yang masa berlaku SIM nya habis pada tanggal 28 April-8 Mei memiliki waktu untuk melakukan perpanjangan pada periode 9-17 Mei.

"Layanan perpanjangan bisa dilakukan di Satpas, gerai dan SIM keliling," kata Djati.

Sebagai informasi, biaya yang harus disiapkan untuk melakukan perpanjangan SIM tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan untuk biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp 80.000 dan SIM C Rp 75.000. Selain itu, terdapat juga biaya tambahan lainnya, seperti untuk cek kesehatan sebesar Rp 25.000 dan asuransi Rp 30.000. (antara)

Infosekayu.com – Ketua DPR RI Puan Maharani merespon wacana kenaikan pertalite, solar hingga gas LPG 3 kilogram. Politikus PDIP ini meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat.

“Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil,” kata Puan dalam keterangan persnya dikutip Jumat 15 April 2022.

Puan mengatakan, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencanakan kenaikan harga energi.

Dia bilang, pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat.

“Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Itu jelas sangat memberatkan rakyat,” kata Puan.

Puan mengatakan bahwa DPR RI memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022 sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi.

“Kita tidak mau APBN bleeding, tapi juga tidak mau kenaikan harga energi yang tidak dilakukan dengan cermat akan sangat memberatkan rakyat. Jadi, pemerintah harus berhati-hati,” kata Puan.

Di sisi lain, kata Puan, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang sudah dianggarkan.

“Jika dirasa perlu, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi,” kata Puan.

Menurut Puan, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

“Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat. Kami juga meminta agar ada pengawasan distribusi untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga,” tutup Puan. (Realitarakyat) 

Infosekayu.com - Tahap pertama penghentian siaran televisi analog akan dilakukan pada akhir bulan April 2022.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan daftar daerah yang akan dihentikan siaran televisi analog tahap pertama.

Berikut daftar daerah yang masuk dalam tahap pertama penghentian siaran TV analog yang dirangkum Tribunnews dari kominfo.go.id

1. Aceh

- Kabupaten Aceh Besar

- Kota Banda Aceh

- Kota Sabang

- Kabupaten Pidie

- Kabupaten Bireuen

- Kabupaten Pidie Jaya

Halaman

Ikuti kami di

- Kabupaten Aceh Utara

- Kota Lhokseumawe

2. Sumatera Utara

- Kabupaten Karo

- Kabupaten Simalungun

- Kabupaten Asahan

- Kabupaten Batu Bara

- Kota Pematangsiantar

- Kota Tanjung Balai

- Kabupaten Dairi

- Kabupaten Pakpak Bharat

3. Sumatera Barat

- Kabupaten Solok

- Kabupaten Sijunjung

- Kabupaten Tanah Datar

- Kabupaten Padang Pariaman

- Kabupaten Agam

- Kota Padang

- Kota Solok

- Kota Sawahlunto

- Kota Padang Panjang

- Kota Bukittinggi

- Kota Pariaman

4. Riau

- Kabupaten Kampar

- Kota Pekanbaru

- Kabupaten Bengkalis

- Kabupaten Kepulauan Meranti

- Kota Dumai

5. Jambi

- Kabupaten Batanghari

- Kabupaten Muaro Jambi

- Kota Jambi

- Kabupaten Sarolangun

6. Sumatera Selatan

- Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Kabupaten Banyuasin

- Kabupaten Ogan Ilir

- Kota Palembang

7. Bengkulu

- Kabupaten Bengkulu Tengah

- Kota Bengkulu

8. Lampung

- Kabupaten Lampung Selatan

- Kabupaten Lampung Tengah

- Kabupaten Lampung Timur

- Kabupaten Pesawaran

- Kabupaten Pringsewu

- Kota Bandar Lampung

- Kota Metro

9. Kepulauan Bangka Belitung

- Kabupaten Bangka Tengah

- Kota Pangkal Pinang

10. Kepulauan Riau

- Kabupaten Bintan

- Kabupaten Karimun

- Kota Batam

- Kota Tanjung Pinang

11. Jawa Barat

- Kabupaten Garut

- Kabupaten Cirebon

- Kabupaten Kuningan

- Kota Cirebon

- Kabupaten Ciamis

- Kabupaten Pangandaran

- Kabupaten Tasikmalaya

- Kota Banjar

- Kota Tasikmalaya

- Kabupaten Cianjur

- Kabupaten Majalengka

- Kabupaten Sumedang

12. Jawa Tengah

- Kabupaten Blora

- Kabupaten Pekalongan

- Kabupaten Pemalang

- Kabupaten Tegal

- Kota Pekalongan

- Kota Tegal

- Kabupaten Rembang

- Kabupaten Pati

- Kabupaten Jepara

- Kabupaten Cilacap

- Kabupaten Banyumas

- Kabupaten Purbalingga

- Kabupaten Brebes

13. Jawa Timur

- Kabupaten Sampang

- Kabupaten Pamekasan

- Kabupaten Sumenep

- Kabupaten Lumajang

- Kabupaten Jember

- Kabupaten Situbondo

- Kabupaten Banyuwangi

- Kabupaten Pacitan

14. Banten

- Kabupaten Serang

- Kota Cilegon

- Kota Serang

- Kabupaten Pandeglang

15. Bali

- Kabupaten Jembrana

- Kabupaten Tabanan

- Kabupaten Badung

- Kabupaten Gianyar

- Kabupaten Klungkung

- Kabupaten Bangli

- Kabupaten Karangasem

- Kabupaten Buleleng

- Kota Denpasar

16. Nusa Tenggara Barat

- Kabupaten Lombok Barat

- Kabupaten Lombok Tengah

- Kabupaten Lombok Timur

- Kota Mataram

17. Nusa Tenggara Timur

- Kabupaten Kupang

- Kota Kupang

- Kabupaten Timor Tengah Utara

- Kabupaten Belu

- Kabupaten Malaka

18. Kalimantan Barat

- Kabupaten Mempawah

- Kabupaten Kubu Raya

- Kota Pontianak

19. Kalimantan Selatan

- Kabupaten Tapin

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Kabupaten Balangan

- Kabupaten Kotabaru

- Kabupaten Tabalong

20. Kalimantan Tengah

- Kabupaten Pulang Pisau

- Kota Palangkaraya

21. Kalimantan Timur

- Kabupaten Kutai Kertanegara

- Kota Samarinda

- Kota Bontang

- Kabupaten Penajam Paser Utara

- Kota Balikpapan

22. Kalimanta Utara

- Kabupaten Bulungan

- Kota Tarakan

- Kota Nunukan

23. Sulawesi Utara

- Kabupaten Minahasa

- Kabupaten Minahasa Utara

- Kota Manado

- Kota Bitung

- Kota Tomohon

24. Sulawesi Tengah

- Kabupaten Sigi

- Kota Palu

25. Sulawesi Selatan

- Kabupaten Takalar

- Kabupaten Gowa

- Kabupaten Maros

- Kabupaten Pangkajene Kepulauan

- Kota Makassar

26. Sulawesi Tenggara

- Kabupaten Konawe

- Kabupaten Konawe Selatan

- Kabupaten Konawe Utara

- Kabupaten Konawe Kepulauan

- Kota Kendari

27. Gorontalo

- Kabupaten Gorontalo

- Kabupaten Bone Bolango

- Kabupaten Gorontalo Utara

- Kota Gorontalo

- Kabupaten Boalemo

28. Sulawesi barat

- Kabupaten Mamuju

29. Maluku

- Kabupaten Seram Bagian Barat

- Kota Ambon

30. Maluku Utara

- Kabupaten Halmahera Barat

- Kota Ternate

31. Papua

- Kabupaten Jayapura

- Kabupaten Keerom

- Kota Jayapura

32. Papua Barat

- Kabupaten Sorong

- Kota Sorong

33. Papua Barat

- Kabupaten Manokwari

- Kabupaten Manokwari Selatan

- Kabupaten Pegunungan Arfak


Sumber : tribunnews

INFOSEKAYU.COM  – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Aksi itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dalam aksinya nanti, mahasiswa akan menyuarakan beberapa tuntutan, salah satunya mahasiswa mendesak Presiden Jokowi memberi pernyataan secara terbuka dan tegas untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Kurang dari 24 jam aksi bergulir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022.

Jokowi menegaskan Pemilu serentak yang beragendakan pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi.

Pemilu serentak yang akan digelar 2024 tersebut adalah agenda demokrasi lima tahunan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode," tutur Jokowi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Selain menggelar Pemilu serentak pada 14 Februari 2024, Jokowi menegaskan berdasarkan kesepakatan pemerintah Pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota juga akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Dan dijelaskan sekalian, tahapan Pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara," kata Jokowi.

Jokowi menyebut tidak memungkiri suhu politik akan mengalami peningkatan menjelang pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar masyarakat jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik menjelang pemilu, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA.

"Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024," kata Jokowi.

Sumber : pikiran rakyat 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Satu hari lagi atau pada Senin (11/4/2022), mahasiswa akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan, secara garis besar, ada enam poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu.

"Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," ujar Lutfhi, Jumat kemarin.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait," kata Lutfhi.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Tak Menuntut Jokowi Turun jabatan

BEM SI pun membantah kabar yang menyebut aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden.

Kabar liar itu sebelumnya muncul di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan "Turunkan Jokowi dan kroninya".

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks.

"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin.

"Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.

Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.

"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun," ujar Kaharuddin.

Ancaman Pembubaran

Sampai Jumat kemarin, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun terkait aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara pada 11 April.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.

"Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998, dalam Pasal 15 dijelaskan, demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan," ujar Zulpan, Jumat.

Zulpan menjelaskan bahwa massa aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3x24 jam sebelum pelaksanaan.

"Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998. Namun, sampai saat ini kami tidak menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud," kata Zulpan.

"Saya sampaikan ke kelompok masyarakat, apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, silakan sampaikan ke kepolisian," pungkasnya.

Namun pihak BEM SI mengeklaim, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya.

"Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan," ujar Lutfhi.

Lutfhi menyebutkan, ada kurang lebih 1.000 peserta aksi dari berbagai kampus di Indonesia yang akan turun ke jalan.

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Indonesia akan mempunyai 3 provinsi baru. Dengan demikian, kelak ada 37 provinsi di tanah air. Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang digelar Rabu (6/4/2022). Dalam rapat pleno, semua fraksi di Baleg menyatakan setuju terhadap RUU tentang tiga provinsi tersebut.

"Setelah kita mendengarkan pendapat semua fraksi dan menyatakan setuju. Apakah hasil harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi dalam rapat.

"Setuju," jawab para peserta sidang. Lantas, mana saja cakupan wilayah ketiga provinsi baru itu?

Cakupan wilayah

Nantinya, tiga provinsi baru ini akan melingkupi belasan kabupaten yang kini masuk di Provinsi Papua.

Berikut cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang disetujui Baleg DPR:

1. Papua Selatan (Ha Anim): ibu kota Merauke

  • Kabupaten Merauke
  • Kabupaten Mappi
  • Kabupaten Asmat
  • Kabupaten Boven Digoel

2. Papua Tengah (Meepago): ibu kota Timika, Kabupaten Mimika

  • Kabupaten Paniai
  • Kabupaten Mimika
  • Kabupaten Dogiyai
  • Kabupaten Deyiai
  • Kabupaten Intan Jaya
  • Kabupaten Puncak

3. Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago): ibu kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya

  • Kabupaten Puncak Jaya
  • Kabupaten Jayawijaya
  • Kabupaten Lanny Jaya
  • Kabupaten Mamberamo Tengah
  • Kabupaten Nduga
  • Kabupaten Tolikara
  • Kabupaten Yahukimo
  • Kabupaten Yalimo

Sederet catatan

Setelah pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menyampaikan ucapan terima kasih atas semua pihak yang membantu proses penyusunan RUU tentang tiga provinsi baru.

Adapun Komisi II merupakan pengusul dari RUU tersebut.

Syamsurizal berharap, RUU tentang provinsi baru di Papua itu dapat berdampak baik bagi kehidupan masyarakat di Papua.

"Semoga ini jadi amal ibadah kita dan bakti kita pada bangsa dan negara, khususnya pada bangsa atau suku kita yang ada di Papua. Semoga mereka dapat hidup bersama berdampingan dengan kita semua di Indonesia," ucap Syamsurizal.

Dalam rapat, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina sempat memberikan catatan. Meski fraksinya setuju atas RUU tiga provinsi baru, ia mengingatkan bahwa implementasi UU tersebut kelak harus tetap mengacu pada konstitusi dan undang-undang terkait Otonomi Khusus Papua.

"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, materi muatan dalam RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah seyogianya tetap dalam koridor implementasi pada Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 dengan mengacu pada materi muatan UU tentang Otonomi Khusus Papua yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya," kata Selly.

Selain itu, Fraksi PDI-P juga menekankan agar pemekaran tiga provinsi di Papua itu memperhatikan aspirasi masyarakat setrmpat.

Aspirasi dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.

Sumber : kompas 

Infosekayu.com - PT Pertamina (Persero) menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax mulai 1 April 2022 waktu setempat.

Tentunya kenaikan harga Pertamax ini bersifat menyeluruh alias berlaku di seluruh wilayah atau provinsi di Indonesia. Lalu provinsi mana yang mendapatkan harga Pertamax termahal setelah terjadi kenaikan harga ini?

Seperti yang brother tahu, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter.

Harga Pertamax ini naik dari sebelumnya sekitar Rp 9.000-Rp 9.400 per liter.Kenaikan harga tersebut mulai berlaku 1 April 2022 pukul 00.00 waktu setempat.

Mengutip Kompas.com, sebelumnya Pertamina mengumumkan kenaikan harga Pertamax di 16 provinsi.Tetapi tidak berselang lama, Pertamina merilis kenaikan harga Pertamax di 34 provinsi.

Sedangkan untuk BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami perubahan harga atau ditetapkan stabil di harga Rp 7.650 per liter.Adapun porsi konsumsi BBM subsidi mencapai 83 persen, sementara porsi konsumsi Pertamax sebesar 14 persen.

"Hal ini merupakan kontribusi pemerintah bersama Pertamina dalam menyediakan bahan bakar dengan harga terjangkau," ujar Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T Pertamina Irto Ginting dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, Pertamina selalu mempertimbangkan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu kata dia, harga Pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya.

Irto mengatakan, dengan harga baru Pertamax, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM Non Subsidi yang lebih berkualitas.

"Harga baru masih terjangkau khususnya untuk masyarakat mampu. Kami juga mengajak masyarakat lebih hemat dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Adapun kenaikan harga beragam di masing-masing wilayah atau provinsi berkisar Rp 3.500-Rp 3.600 per liter.Contohnya pada wilayah DKI Jakarta harga Pertamax menjadi dibanderol Rp 12.500, naik dari sebelumnya yang seharga Rp 9.000 per liter.

Berikut rincian harga terbaru Pertamax yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia:

Pertamax dari Rp 9.000 per liter menjadi Rp 12.500 per liter berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertamax dari Rp 9.200 per liter menjadi Rp 12.750 per liter berlaku di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pertamax dari Rp 9.400 per liter menjadi Rp 13.000 per liter berlaku Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kodya Batam (FTZ).Jika dilihat dari daftar di atas, harga bensin Pertamax tertinggi setelah kenaikan ada di angka Rp 13.000 per liter.

Beberapa daerah yang merasakan harga Pertamax Rp 13.000 per liter seperti Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kodya Batam (FTZ).

Sumber : kompas

Infosekayu.com - Tak sedikit publik yang bertanya-tanya, mengapa mudik harus booster agar bisa bebas tes COVID-19. Sementara ketika motoGP Mandalika, penonton tidak harus 'dibebani' persyaratan tersebut.

Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, mobilitas mudik dinilai lebih masif karena melibatkan puluhan juta orang daripada mobilitas acara MotoGP Mandalika. Sehingga perlu vaksinasi booster untuk mengurangi risiko jika tertular COVID-19.

Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster untuk meningkatkan kekebalan imunitas masyarakat mengingat mobilitasnya lebih masif daripada acara MotoGP Mandalika.

“Mobilitas masyarakat yang masif memungkinkan penularan COVID-19 yang lebih tinggi. Maka dari itu vaksinasi booster penting dilakukan untuk membantu mengurangi dampak kesakitan jika tertular COVID-19,” katanya dikutip dari situs Kemenkes, Senin (28/3).

Hasil survei Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan tentang mudik Lebaran 2022 diketahui potensi masyarakat yang akan melakukan mudik berjumlah sekitar 80 juta orang. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penonton acara MotoGP Mandalika yang dibatasi maksimal sebanyak 60 ribu orang.

Selanjutnya, mudik merupakan momentum bersilaturahmi dan mengunjungi orang tua. Risiko penularan akan lebih berbahaya jika penularan terjadi pada orang tua atau Lansia di kampung halaman.

Dengan demikian, lanjut dr. Nadia, vaksinasi booster tetap harus dilaksanakan. Pemberian vaksinasi booster tetap mengacu pada interval pemberian vaksinasi, mulai dari vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, hingga vaksinasi booster.

“Bagi masyarakat yang belum vaksinasi booster dan kebetulan akan melakukan mudik, diharapkan segera melakukan vaksinasi jika telah tiba waktunya. Vaksinasi booster bisa disuntikkan minimal setelah tiga bulan kepada orang yang sudah divaksinasi lengkap,” ucap dr. Nadia.

Dengan masifnya vaksinasi, merupakan upaya komunal, tidak hanya untuk melindungi diri, juga sekaligus melindungi masyarakat Indonesia terutama para orang tua dari risiko kematian dan kesakitan akibat COVID-19.

“Mari hentikan perdebatan. Tujuan vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari kematian akibat COVID-19. Bukan untuk mempersulit mobilitas” tutup dr. Nadia.

Bagi masyarakat yang belum booster tetap boleh mudik. Namun, harus tes PCR bagi yang sudah divaksin sekali, dan wajib antigen bagi masyarakat divaksin 2 kali.

Sumber : kumparan 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut ada tiga rawan korupsi di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Ketika sektor rawan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan praktik jual beli jabatan.

Hal itu diungkapkan Pahala sesuai studi kasus yang pernah ditangani lembaga antirasuah.

Menurut Pahala, potensi terjadinya korupsi paling banyak pertama adalah pengadaan barang dan jasa.

"Kedua, perizinan. Yang ketiga, jual beli jabatan, seperti mau dipromosikan jabatannya bayar, mau mutasi bayar, dan mau pindah, bayar. Cuma tiga itu saja paling banyak," ucap Pahala.

Hal itu diungkapkan pejabat KPK saat menjadi narasumber dalam siaran langsung Podcast BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui akun BPSDM TV KEMENDAGRI di YouTube, dipantau dari Jakarta pada Jumat (25/3).

Pria jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengatakan pemanfaatan teknologi belum optimal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada dua dari tiga sektor tersebut, yaitu pengadaan barang/jasa dan perizinan.

Dia menjelaskan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa masih terjadi di segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkap tiga sektor rawan korupsi ini, Termasuk jual beli jabatan di pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau korupsi terkait dengan perizinan, dengan teknologi elektronik menjadi berkurang sedikit, tetapi untuk pengadaan barang dan jasa, didorong pun elektronik seperti e-katalog, lumayan agak berkurang," terangnya.

Menurut Pahala, persoalan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dapat dicegah dengan meningkatkan nilai integritas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

Peningkatan nilai integritas SDM di lingkungan pemerintah sangat tergantung sikap tegas setiap pimpinan dalam memberikan contoh dan mengarahkan para bawahannya untuk berintegritas menjalankan tugas.

Pahala menyebut pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan dan latihan yang lebih efektif terkait dengan nilai-nilai integritas kepada seluruh sumber daya manusia yang dimilikinya. 

Sumber : jpnn.com

Infosekayu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia siap dan bersedia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games XI 2022.

“Setelah kami menyampaikan tentang kesiapan dan juga penunjukan kepada Indonesia sebagai tuan rumah, akhirnya dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi telah diputuskan kita siap bersedia menjadi tuan rumah ASEAN Para Games,” kata Menpora dalam jumpa pers pasca rapat terbatas secara virtual, Selasa (22/3).

Menpora juga menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas ditetapkan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI berada langsung di bawah koordinasi pemerintah pusat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Ketua Badan Pertimbangan yang beranggotakan menteri-menteri terkait.

Sebagaimana disampaikan Menpora, kesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games menandai kembalinya pesta olahraga bagi atlet penyandang disabilitas itu di Asia Tenggara, lantaran edisi sebelumnya tak diselenggarakan oleh Filipina pada 2020 karena berbagai alasan diperparah dengan timbulnya pandemi COVID-19.

Lantas ASEAN Para Games XI sedianya juga dilangsungkan pada 2021 di Vietnam, bergandengan dengan SEA Games XXXI di Negeri Paman Ho itu.

Namum pandemi COVID-19 juga kembali dirasakan membuat kedua ajang itu diundur ke tahun 2022, sebelum kemudian Vietnam menyatakan ketidaksanggupan untuk menggelar ASEAN Para Games dan hanya mampu menyelenggarakan SEA Games saja.

“Sehingga diberikan kesempatan kepada negara-negara ASEAN untuk mengajukan diri,” kata Menpora.

Dalam perjalanannya Kemenpora bersama Komite Nasional Paralimpiade (NPC) Indonesia juga sudah menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah kepada Presiden Jokowi dengan lokasi Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta dan sekitarnya, yang juga pernah menjadi tuan rumah ASEAN Para Games VI 2011.

Keputusan penetapan Surakarta sebagai tuan rumah pengganti ASEAN Para Games 2022 sudah dikeluarkan oleh ASEAN Para Sports Federation (APSF) pada 14 Januari lalu dengan jadwal awal pelaksanaan pada 20-31 Juli nanti.

“Walaupun ini sangat dekat, tetapi karena kita sudah pernah punya pengalaman menjadi tuan rumah ASEAN Para Games tahun 2011, itu nanti akan ditempatkan di Jawa Tengah. Jadi ada Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar dan beberapat tempat yang menjadi pelaksanaan,” ujar Menpora.

Sebelumnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka juga sudah mendapatkan amanat menjadi kedua panitia penyelenggara atau Indonesia ASEAN Para Games Organizing Commitee (INASPOC) 2022.

Sumber : Realitarakyat 

Infosekayu_ Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kembali menjadi sorotan publik, saat ini telah resmi mengeluarkan logo halal baru menggantikan logo sebelumnya yang dikeluarkan MUI.

Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag telah menetapkan label halal baru secara nasional hingga membuat logo versi lama tidak berlaku lagi.

Hal tersebut turut disampaikan Menteri Agama Gus Yaqut melalui akun Instagramnya.

“Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal,” tulis akun @gusyaqut.

Lebih lanjut Menag menginformasikan bahwa logo halal yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI secara bertahap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurutnya sertifikasi halal akan diselenggarakan oleh negara, tidak lagi oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti MUI.

“Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan MUI dinyatakan tidak berlaku lagi,” terang Gus Yaqut. Diketahuilogo halal baru tersebut saat ini mirip dengan gunungan wayang.

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya mengatakan bahwa label halal tersebut secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan, adapun bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat.

“Bentuk label Halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk gunungan dan motif Surjan atau Lurik Gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas,” ujar Aqil dikutip dari suara.com.

INFOSEKAYU.COM – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memaparkan agenda-agenda transformasi struktural yang akan diperjuangkan oleh PKS di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti menyoroti biaya politik yang mahal.

“PKS siap memperjuangkan agenda transformasi struktural di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti mulai dari politik, hukum, birokrasi, hingga ekonomi,” ucap Syaikhu dalam pidatonya di acara penutupan Rakernas PKS, Rabu (2/2/2022).

Untuk bidang politik, PKS akan mendorong proses terjadinya transformasi politik dari kondisi politik yang berbiaya mahal menjadi politik yang lebih terjangkau.

Menurut Syaikhu, tingginya biaya politik merupakan akar dari semua masalah dan rentan terjadinya korupsi.

“Tingginya biaya politik adalah akar dari semua permasalahan politik di Indonesia. Semakin mahal biaya politik di Indonesia maka akan semakin besar peluang terjadinya korupsi,” tegas Syaikhu.

“Oleh karena itu PKS sepakat dengan gagasan KPK tentang pentingnya agenda reformasi pembiayaan politik partai yang lebih transparan, akuntabel, dan mandiri,” tambah Syaikhu.

Syaikhu berujar jika transformasi di bidang politik ini harus diikuti dengan transformasi di bidang birokrasi. Karena semakin efektif dan efisien mesin birokrasi, maka semakin baik juga kinerja dari sebuah pemerintah.

“Semakin efektif dan efisien mesin birokrasi itu bekerja maka akan semakin baik kinerja sebuah pemerintahan. Kuncinya bagaimana kepemimpinan publik itu mampu menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa serta bermartabat,” tegas Syaikhu.

Dalam bidang ekonomi, PKS memperjuangkan terwujudnya perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan.

“Bung Karno pernah merumuskan sebuah konsep Trisakti. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka harus memiliki tiga syarat yang dipenuhi yakni Indonesia harus berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sudahkah kita sebagai bangsa berdaulat dan adil secara ekonomi?” urai syaikhu.

Lebih lanjut Syaikhu menekankan dalam UUD Tahun 1945 bukan hanya tentang konstitusi politik dan hukum semata, namun juga adalah konstitusi ekonomi.

“Amanat konstitusi sudah sangat jelas. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tandas Syaikhu.

Sumber : BERITASEBELAS.COM

Infosekayu.com  - Tanggal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2024 telah resmi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penepatan itu melalui Komisi II bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sepakat pemungutan Pemilu dan Pilpres 2024 dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024.

Melansir Tribunnews, kesepakatan terkait hari pemungutan suara untuk Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024 itu diambil dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Dalam rapat tersebut, mereka juga sepakat pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 digelar pada 27 November.

"Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Setuju," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, saat membacakan kesepakatan rapat di Gedung DPR, Senayan, Senin (24/1).

"Setuju," jawab seluruh anggota Komisi II yang hadir. Setelah itu, Doli mengetuk palu persetujuan.

"Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024," sambungnya.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera sempat meminta Mendagri Tito Karnavian memberikan penjelasan alasan pemilu diselenggarakan pada 14 Februari.

"Mungkin untuk edukasi publik KPU dan Pak Menteri awalnya kita 21 Februari itu angka yang diumumkan ke publik, sekarang kita tetapkan 14 Februari, akan sangat baik kalau diberikan penjelasan," kata Mardani.

Untuk itulah dia menilai pemerintah harus memberikan penjelasan.

"Kenapa angka 14 Februari yang kita ambil. Saya sudah ditanya wartawan apa 21 Februari 212 apa 14 Februari itu ada Valentine, saya bilang pasti ada jawaban yang lebih ilmiah dibanding itu," ujarnya.

"Dan selagi kita RDP terbuka baik KPU atau Pak Menteri memberi penjelasan kenapa tanggal 14 Februari 2024 yang kita pilih," lanjut Mardani.

Mardani mengatakan hal itu juga sekaligus menegaskan tidak ada penundaan pemilu 2024.

"Dan ini juga menjelaskan kalau di luaran banyak isu mundur Pemilu saya secara tegas mengatakan kita semua sepakat 2024 sesuai konstitusi pemilu per 5 tahun," ujarnya.

Menjawab pertanyaan itu, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari karena tanggal tersebut akan memberikan ruang terkait penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu dengan Pilkada Serentak 2024 yang pemungutan suaranya bakal digelar pada November.

"Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya Pilkada Serentak [2024] yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November," kata Tito.

"Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," sambungnya.

Untuk diketahui, 14 Februari ini merupakan usulan alternatif dari KPU. Usulan itu dikirim KPU ke DPR pada Rabu (19/1).

Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, dalam surat tersebut, KPU menyampaikan satu alternatif lagi tanggal pemungutan suara Pemilu, yakni 14 Februari 2024.

"Usulan itu bukanlah baru sama sekali. Karena dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, KPU pernah mengusulkan 3 alternatif, yakni: 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024," kata Pramono.

Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md pernah menyampaikan usulan jadwal pemilu pada 15 Mei.

Setelah melalui pembahasan lebih lanjut, diputuskanlah pemerintah dan Komisi II DPR akhirnya memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024.

Ketua KPU Ilham Saputra mengungkapkan pemungutan suara Pemilu 2024 yang direncanakan pada 14 Februari 2024 itu akan jatuh di hari Rabu atau sama seperti hari penyelenggaraan pemilu yang berlangsung selama ini.

Ilham mengatakan jadwal pemilu 14 Februari itu berdasarkan pertimbangan matang. Ia menyebut tanggal itu sudah disesuaikan dengan tahapan-tahapan dan persiapan yang ada.

"Jadi 14 Februari ini hari Rabu. Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR," tuturnya.

Sumber : TRIBUNBANTEN.COM

Jakarta, Infosekayu.com - Revitalisasi ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia/Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, revitalisasi Bandara Halim dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sisi darat maupun udara, dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan.

“Bandara Halim akan ditutup sementara mulai 26 Januari 2022. Waktu penutupan diperkirakan paling lama 3,5 bulan,” kata Ardita dalam keterangannya, Sabtu (22/1).

Sebelumnya, sejak beberapa bulan lalu, Kemenhub bersama TNI AU telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mengantisipasi dampak dari berhentinya operasional pelayanan penerbangan di Bandara Halim.

“Kami informasikan adanya penutupan sementara Bandara Halim Perdanakusuma lebih awal agar seluruh pihak terkait siap untuk melakukan langkah-langkah penanganan dan dampak dari adanya penutupan tersebut,” kata Adita.

Hasil koordinasi, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah meminta kepada operator bandara dan maskapai untuk menyiapkan langkah-langkah penanganan penumpang.

"Langkah-langkah seperti pembatalan penerbangan, refund tiket, pengalihan rute penerbangan, dan lain sebagainya," kata Adita.

Adita juga mengimbau kepada masyarakat yang sudah membeli tiket pesawat dengan keberangkatan melalui Bandara Halim untuk menghubungi pihak maskapai agar dilakukan proses penanganan selanjutnya.

Adapun pekerjaan yang akan dilakukan yaitu pembangunan di sisi udara maupun sisi darat, yakni meliputi: penyehatan landas pacu (runway) dan landas hubung (taxiway), peningkatan kapasitas landas parkir (apron) pesawat udara Naratetama dan Naratama; renovasi gedung Naratetama dan Naratama; renovasi bangunan operasi; perbaikan sistem drainase di dalam bandar udara; dan penataan fasilitas lainnya.

Selanjutnya operasional penerbangan akan direlokasi ke bandara lainnya, seperti: Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Kertajati, Bandara Budiarto, dan Bandara Pondok Cabe.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan, terkait revitalisasi Lanud Halim, TNI AU melaksanakan Skadron Move (Pemindahan Skadron Udara dan Skadron Teknik) yang

ada di Lanud Halim Jakarta ke Lanud Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Beberapa satuan yang akan beroperasi dari Lanud Husein Sastranegara, yaitu Skadron Udara (Skadud) 2 yang mengoperasionalkan pesawat CN-295, Skadud 31 mengoperasionalkan pesawat C-130 Hercules dan Skadron Teknik 021 yang bertugas melaksanakan pemeliharaan tingkat ringan dan sedang pesawat CN-295 dan C-130 Hercules.

Sementara Skadud 17 yang mengoperasionalkan pesawat Boeing B-737 akan beroperasi dari Bandara Soekarno Hatta.

Pelaksanaan Skadron Move sudah dilaksanakan secara bertahap sejak Desember 2021. Selanjutnya ferry flight pesawat Skadud 2, 17 dan 31 akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa, tanggal 24 dan 25 Januari 2022.

Sumber : rmoljakarta 

Infosekayu.com  - Youtuber Deddy Corbuzier menceritakan beberapa waktu lalu baru saja mewawancarai seorang ibu yang memasak nasi dan batu untuk dimakan bersama anaknya. Cerita itu disampaikan Deddy kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi narasumbernya dalam sebuah konten Youtube.

Mendengar kisah itu, air muka Sri Mulyani berubah. Nada bicara yang biasa terdengar lugas dan tegas, berubah. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya.

"Saya lebih sedih lagi kalau dengar yang kaya begitu," ungkap Menteri Sri Mulyani di acara Deddy Corbuzier Podcast, Jakarta, Kamis (6/1).

Sempat terdiam beberapa saat, bendahara negara ini pun mengaku pemerintah kecolongan. Dia tampak kecewa karena ada masyarakat yang tidak tersentuh bantuan sosial yang dibagikan pemerintah. Padahal, dana yang telah digelontorkan untuk bantuan sosial lebih dari Rp 170 triliun.

"Kita punya lebih dari Rp 170 triliun untuk bansos, dalam hal ini tidak ada uang yang sampai ke mereka," kata dia.

Dia pun mengakui nyatanya ada target yang luput dari jangkauan pemerintah. Ada bantuan yang salah sasaran. Sementara pemerintah sudah memberikan bantuan kepada 10 juta keluarga penerima program keluarga harapan (PKH), yakni mereka yang masuk dalam daftar keluarga termiskin.

Kemudian menambah 8 juta bansos berupa kartu sembako. Belum lagi bansos yang dianggarkan melalui Dana Desa. Seharusnya, kata dia berbagai dana yang dikucurkan bisa menyelamatkan seorang ibu yang tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan.

"Mestinya bisa dicover tapi itu juga tidak tersapu," kata dia.

Dia melanjutkan APBN setiap tahun juga menganggarkan untuk dana desa. Tidak kurang Rp 70 triliun diberikan pemerintah pusat ke setiap desa. Di tingkat daerah kabupaten dan kota pun sudah diberikan melalui berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dana pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Belum lagi, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagainya. "Jadi sedih, berarti ada masyarakat kita yang belum tercover, APBN tidak bisa cover itu semua. Makanya peran swasta ini butuh, tapi tetap negara harus ada kehadirannya meskipun minimal," kata dia mengakhiri.

Sumber : merdeka.com