Articles by "Info Nasional"
Tampilkan postingan dengan label Info Nasional. Tampilkan semua postingan
Jakarta, Infosekayu.com - KPK mengungkap survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Para calon kepala daerah harus memiliki sedikitnya Rp 30 miliar untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota.

"Dari survei Kemendagri itu, paling tidak Rp 30 miliar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah tingkat bupati atau wali kota," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Sabtu (16/10/2021).

Alex menyebut bahkan di beberapa daerah bisa lebih dari Rp 30 miliar, yakni mencapai Rp 100 miliar. Karena itulah, menurutnya, biaya modal menjadi kepala daerah menjadi pemicu adanya tindakan korupsi.

Kalau ingin menang, bahkan itu dia harus menyediakan sampai Rp 60-75 miliar, di beberapa daerah itu ada yang di atas Rp 100 miliar," katanya.

"Tidak cukup penghasilan seorang kepala daerah selama 5 tahun untuk menggantikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Kalau itu berasal dari sponsor, ya nanti imbalannya bagi-bagi proyek ya, bagi-bagi proyek sejak perencanaan dalam proses perencanaan APBD itu, nanti sudah ditentukan proyek ini nanti siapa yang akan mengerjakan," sambungnya. Alex mengungkapkan hal itu yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin yang berujung operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Dodi Reza Alex Noerdin selaku bupati.

"Nah yang terjadi seperti itu di Musi Banyuasin dan juga di daerah lain. Nyaris hampir sama terkait proses APBD itu. Kebanyakan proses lelangnya hanya formalitas, itu juga rata-rata harga perkiraan sendiri. Itu juga sudah di mark up, ditinggikan. Ya ini tentu kami berharap ya PUPR itu bisa menjadi instansi pembina. Persoalannya kan tidak ada hubungan antara Kementerian PUPR dengan Dinas PUPR di daerah," imbuh Alex.

Serangan Fajar Disebut Jadi Penyebab Biaya Politik Mahal
Menurut Alex serangan fajar menjadi salah atu penyebab biaya politik mahal. Diketahu serangan fajar merupakan pemberian uang pada saat hari pencoblosan.

"Kita tahu juga ketika menjelang pemilihan atau hari pencoblosan itu ada pemberian atau istilah umumnya itu serangan fajar, pemberian uang kepada rakyat masyarakat, itu yang menyebabkan biaya politik menjadi sangat mahal," ujarnya.

Alex juga menyinggung soal uang mahar dalam mencari 'kendaraan politik' agar memberikan dukungan. Hal itu disebutnya sudah menjadi hal yang lumrah.

"Belum lagi juga adanya tuntutan atau permintaan yang kita kenal dengan istilahnya itu uang mahar untuk mencari kendaraan politik di parpol-parpol itu. Nah itu sesuatu yang meskipun tidak terungkap secara terbuka, tapi kita semuanya mendengar dan itu sudah sering disampaikan oleh calon-calon kepala daerah ini," katanya.

Alex mengatakan hal seperti ini memang sudah menjadi perhatian KPK dalam pengalokasian dana yang benar. KPK sudah berkoordinasi dengan LIPI untuk mengawasi masalah ini.

"Ini tentu menjadi perhatian kami di KPK. Kami sudah melakukan kajian bersama LIPI, agar ada alokasi dana yang cukup dari APBN kepada parpol. Yang tujuannya apa? Supaya partai politik itu dikelola dengan profesional, dikelola dengan benar. kaderisasinya juga benar," ujarnya.

Sumber : detik.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM -- Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang mengungkapkan nama partai politik yang akan ia dirikan. Hal tersebut diungkapkan eks kepala biro hukum KPK itu melalui cicitannya dalam akun Twitter @RasamalaArt.

"Namanya: "Partai Serikat Pembebasan"," tulis Rasamala Aritonang dalam akun Twitternya, Kamis (14/10).

Dia menjelaskan, serikat bermakna kebersamaan dan kekuatan kolektif sebagai suatu gerakan untuk membebaskan dari belenggu penderitaan. Dia melanjutkan, penderitaan utama adalah akibat kejahatan korupsi. "Ideologinya: Pancasila yang hakiki bukan sekedar jargon," katanya.

Rasamala melanjutkan, masyarakat memerlukan ruang strategis untuk mendorong perubahan yang lebih besar dan Indonesia yang lebih maju. Namun, dia menegaskan, hal tersebut dapat diraih dengan syarat yakni bebas dari korupsi.

Niatan untuk mendirikan partai tersebut lantas diapresiasi oleh mantan ketua wadah pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap. Dia mengaku mendukung niatan Rasamala untuk mendirikan partai politik tersebut.

Yudi menjamin bahwa integritas Rasamala juga tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, partai yang akan didirikan Rasamala diharapkan juga akan mendapatkan sambutan dari publik luas.

"Saya pribadi selaku mantan ketua WP KPK tentu dukung impian dari setiap 57 (mantan pegawai KPK) ini, yang penting berkontribusi buat rakyat Indonesia, termasuk Bang Rasamala yang ingin bikin parpol," katanya.

Dia mengingatkan Rasamala agar partai politik yang didirikannya harus tetap idealis tetap menjaga konsistensi atas kebenaran, jangan kompromis dan terus menggelorakan semangat antikorupsi. "Karena rakyat memang menanti pemimpin muda dan alternatif yang masih bersih dari korupsi," katanya.

Seperti diketahui, KPK resmi memecat 57 pegawai yang dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan TWK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Pemberhentian tersebut berlaku efektif per 1 Oktober 2021.

TWK yang merupakan proses alih pegawai KPK menjadi ASN kemudian menjadi polemik. Ombudsman telah menemukan banyak kecacatan administrasi serta didapati sejumlah pelanggaran HAM oleh Komnas HAM.

Kepolisian kemudian berencana mengundang 57 mantan pegawai KPK tersebut. Namun pertemuan tersebut belum tahu kapan akan dilaksanakan sebab polri masih memproses dan merancang mekanisme perekrutan oleh SDM.

Sumber : REPUBLIKA.CO.ID

Jakarta, Infosekayu.com  – Mantan anggota Komisi III DPR periode 2014-2019 Akbar Faizal meminta kepada mahasiswa untuk berhenti berpikir menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah lulus. Ya, seperti diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini masih menjadi profesi yang paling diminati oleh seluruh pemuda di Indonesia. 

Profesi ini masih banyak diminati oleh anak muda Indonesia karena masa depannya yang terjamin secara materi dan adanya uang pensiun dikala purna.

Populernya profesi ini dibuktikan masih adanya jutaan pendaftar CPNS yang antusias untuk menjadi abdi negara pada tahun ini di berbagai instansi. Mayoritas pendaftar CPNS adalah siswa dan mahasiswa yang baru saja lulus dari perguruan tinggi.

Akbar Faizal saat berpidato di acara Wisuda Universitas Negeri Makassar (UNM) mengatakan bahwa negara saat ini sudah tidak mampu lagi membayar pegawai negeri. Ia menyarankan, agar para mahasiswa yang sudah lulus sebaiknya memikirkan bagaimana caranya menjadi pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. 

“Anak-anakku sekalian, berhentilah berpikir untuk mejadi pegawai negeri. Negara ini sudah tak mampu lagi untuk menggaji seorang pegawai negeri,” ucap Akbar Faizal, dikutip dari Jakbarnews, Senin, 11 Oktober 2021.


Jawa Tengah, Infosekayu.com - Nasib nahas menimpa seorang kakek bernama Kasmito. Pria 74 tahun ini ditahan di Rutan Polres Demak karena menganiaya seorang pencuri. Kasus yang dialami oleh kakek Kasmito bermula saat ia memergoki seorang pemuda berumur 30 tahun-nan mencuri ikan di kolam yang ia jaga pada 7 September 2021.
Kolam ikan itu terletak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kolam itu juga ada di kawasan yang sepi penduduk.

"Jadi Mbah Minto itu memang penjaga kolam ikan di situ, tidurnya juga di situ di gubuk. Nah tanggal 7 September sekitar pukul 18.30 malam itu si mbah mergokin ada maling di kolamnya itu," ujar kuasa hukum Kasminto dari LBH Demak Raya, Hariyanto kepada kumparan, Selasa (12/10).

Awalnya lelaki yang hidup sebatang kara ini bermaksud menegur maling itu dengan cara yang baik.
Namun, pencuri itu tidak terima dan justru menyerang Mbah Minto menggunakan alat setrum ikan yang dia bawa.

Mbah sudah teriak maling-maling tapi ndak ada yang merespons karena letaknya juga jauh dari warga. Korban hendak menyerang lalu Mbah Minto mengambil arit dan dibacoklah maling itu di bagian punggung untuk melindungi diri," ucap Hariyanto.

Menurut pengakuan Kasminto, bukan sekali ini ia kehilangan barang atau ikan di kolam yang ia jaga. Sebelumnya ia telah kehilangan pompa air. "Sebelumnya memang kolam ikan yang dijaga itu sering kehilangan barang. Wong kemarin korban alias pencuri itu sudah berhasil nangkap ikan hampir 20 kilogram. Makanya di mbah ndak tinggal diam," lanjutnya.
Usai membacok pencuri ikan itu, Mbah Minto lalu melaporkan kejadian pencurian itu ke warga desa. Ia juga mengaku telah membacok korban dan melukainya.

"Abis itu si mbah ngomong sama warga aku kemalingan, terus malingnya aku bacok, mbah sempat bingung itu. Lalu sekitar jam 23.00 malam hari itu juga si mbah dibawa ke kantor polisi karena laporan penganiayaan itu," imbuhnya.

Menurut dia penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan suatu yang berlebihan. Apalagi perkara ini siap untuk disidangkan lantaran berkas sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan.
"Ini kan lucu ya, konyol ada orang menangkap pencuri, melindungi dirinya dari ancaman yang dilakukan oleh pencuri kok malah dipenjara, dipidanakan," tegas dia.

Haryanto berharap aparat penegak hukum dapat dengan adil melihat kasus ini.
"Harusnya supaya adil, pencuri itu juga ikut dipenjara atas kasus penipuan, jangan hanya Mbah Minto saja. Apalagi beliau melakukan hal itu karena ingin melindungi diri," kata Haryanto. Sementara Polres Demak dan Kejaksaan Demak belum memberikan keterangan terkait kasus ini.

Sumber : kumparan.com. 
 Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal itu dikatakan Ahmad Muzani saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sulawesi Selatan. Dalam Rakorda ini DPD Gerindra Sulsel meminta kesediaan Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Seluruh komponen Gerindra Sulsel mulai DPD, DPC, PAC hingga ranting mengaku siap memenangkan Prabowo. 

"Saya katakan, 2024 Pak Prabowo Insya Allah akan maju dalam laga pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut, cita-cita kita berpartai belum terwujud. Maka apa yang baru saudara ucapkan (meminta Prabowo maju di pilpres) akan kami teruskan. Dan dengan tidak mendahului jawaban beliau, saya katakan sekali lagi Insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024," ujar Muzani dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 10 Oktober 2021.

Kata dia, pada Pilpres 2019, Prabowo sebagai calon presiden berhasil menang di sana dengan persentase 57 persen. Maka dari itu, Muzani minta kepada seluruh pengurus DPD, DPC, PAC hingga ranting di Sulsel untuk merapatkan barisan sehingga target menang di Pilpres dengan raihan 65 persen bisa tercapai. 

"Tekad kita untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 harus lebih besar, saya minta dengam hormat jangan sampai ada anggota DPRD Sulsel menyebabkan kekalahan kita. Saudara harus menjadi faktor penentu kemenangan bagi Pak Prabowo. Paling tidak dengan target minimal kemenangan 65 persen. Dengan target itu, maka jadikan lah Sulsel sebagai kandang Gerindra," katanya.

Lebih lanjut, Muzani minta kepada seluruh kader Gerindra untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai. Dia meminta kepada segenap kader Gerindra jadi faktor pemenang bagi Prabowo Subianto di pilpres mendatang.

"Dalam survei Pak Prabowo paling unggul, elektabilitas paling tinggi, maka permintaan saudara untuk Pak Prabowo maju di 2024 tidaklah salah. Ini momentum dan kesempatan kita untuk mendudukan kader terbaik untuk di kursi top eksekutif. Tapi kita jangan jadi bagian menjadi penyebab masyarakat tidak memilih beliau, semua kesalahan kita harus perbaiki," katanya.

Sumber : WE Online

Jakarta, Infosekayu.com  - Pemerintah makin serius terkait ibu kota baru negara (IKN) baru RI. Bahkan aparatur sipil negara (ASN) akan segera dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur itu.

PNS akan menjadi yang terlebih dahulu pindah di tahun depan alias 2022. Hal ini ditegaskan pemerintah melalui rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI.

Namun Plt Kepala BNK Buma Haria Wibisana belum mengatakan jumlah personil secara rinci belum jelas. Yang pasti 2.350 ASN akan pindah, Bukan hanya PNS tapi juga TNI dan Polri yang ditarget 2023.

"Kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Nasional Rudi Soeprihadi mengatakan hal serupa. Khusus untuk TNI dan Polri, ia mengatakan ini untuk memastikan keamanan.

"Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi.

Dia menambahkan ditargetkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai pemindahan ibu kota negara akhir tahun ini. Dengan begitu mulai tahun depan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun.

Menurut Rudi rencana IKN belum termasuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Ada peluang pembangunan dimulai oleh pihak swasta, ungkapnya.

"Sangat dimungkinkan. KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa adalah kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. nanti kita harus pastikan kan melalui proses," jelasnya.

Sebagai informasi pembangunan IKN masih terus berlanjut, ini berdasarkan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru, ungkap dokumen yang dikutip CNBC Indonesia Minggu (10/10/2021).

Lalu bisakan PNS dkk menolak? Setiap ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan wilayah terpelosok atau terpencil sekalipun.

Hal ini pun jelas termaktub di dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, yang mana Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga PNS, TNI hingga Polri tak bisa menolak dipindahkan.

Sumber : CNBC Indonesia


Kesuksesan uji terbang ini menjadi titik pijak pemerintah mengembangkan bahan bakar bioavtur. Rencananya, bioavtur akan digunakan di seluruh maskapai penerbangan Indonesia.

Komitmen Pertamina adalah menyiapkan kilang-kilang untuk siap memproduksi bioavtur. Saat ini, yang siap ada di Kilang Dumai dan Kilang Cilacap," tutur Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam tayangan Newsline, Metro TV, Kamis 7 Oktober 2021

Kilang minyak akan dibangun sesuai standar internasional. Nicke berharap ada kebijakan yang utuh dari hulu hingga hilir agar menjaga bioavtur bisa bertahan dari sisi komersial maupun ketersediaannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan sejarah telah tercipta dengan berhasilnya penggunaan bioavtur pada penerbangan. Keberhasilan uji terbang bioavtur dilakukan melalui sinergi Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung bersama Pertamina Research and Technology Innovation. 

Kedepan biovatur akan digunakan kepada seluruh maskapai penerbangan Indonesia. Secara bertahap campuran bioavtur juga ditingkatkan hingga 100 persen atau J100. 

Nantinya bioavtur dijual secara komersial seperti produk B30. Namun, Pertamina meminta dukungan jaminan pasokan sawit maupun mekanisme regulasi dan pembiayaan untuk keberlangsungan pengembangan bioavtur lebih lanjut.

Uji terbang menggunakan bahan bakar nabati olahan kelapa sawit menggunakan pesawat CN-235 rute Bandung-Jakarta. Seremoni keberhasilan uji terbang digelar di hanggar 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Direktur  Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Eddy Abdurrachman, mengatakan hingga saat ini belum ada insentif bagi pengembangan bioavtur. Namun, ia yakin pemerintah akan memberikan insentif seperti biodiesel untuk menutup selisih harga antara avtur dengan bioavtur

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana memastikan pengembangan bioavtur akan cepat mengingat tahapan yang mirip dengan biodiesel yang sudah dilakukan pemerintah.

"Kita punya pengalaman. Menurut saya persiapannya akan lebih cepat dibandingkan biodiesel dulu," tutur Dadan dalam tayangan Newsline di Metro TV.

Penggunaan bioavtur diatur dalam peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Aturan ini menyebut pencampuran bahan bakar nabati ke dalam avtur dengan persentase 3 persen pada 2020 dan 2025 meningkat menjadi 5 persen.

Sumber : medcom.id 

INFOSEKAYU.COM  - Usai bebas dari penjara atas kasus pemalsuan ijazah, Nurul Qomar, atau yang akrab disapa Qomar 4 Sekawan kini harus menerima fakta pahit terkait kesehatannya. Hal itu diketahui Qomar usai bebas dari penjara pada 30 Juli 2021, setelah mendekam di penjara sejak 25 Juni 2019 silam.

Qomar mengaku sebelumnya tak merasakan gejala yang parah terkait penyakitnya itu. Hanya saja, ia memang mengalami gejala parah beberapa bulan terakhir.

Pentolan grup lawak 4 Sekawan itu bahkan kini terlihat lebih kurus dari sebelum di penjara dan belum dinyatakan sakit. Saat ini Qomar hanya bisa bersyukur melalui penyakitnya bersama keluarga, dan bukan mendekam di balik jeruji besi.

"Sejak 30 Juli Kemenkumham sudah mengizinkan saya pulang ke rumah kembali bersama keluarga," ujar Qomar, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube MOP Channel pada Rabu, 29 September 2021. Kepada awak media, Qomar mengaku divonis menderita kanker ganas di bagian usus besar dan usus halus stadium akhir.

Untuk buang air besar saja, Qomar harus dibuatkan lobang stoma dan melalui pinggang. Ia akan melakukan kemoterapi selama enam bulan ke depan.

Dokter ahli memvonis kanker ganas ada di pencernaan usus besar dan usus halus stadium 4C, jadi sistem pencernaan tidak di anus tapi di pinggang, dibuatkan lubang stoma," ujar Qomar.

"Sudah dua bulan, dan akan melakukan kemoterapi selama 6 bulan ke depan," katanya menambahkan. Sebelum memeriksakan diri ke rumah sakit, Qomar mengaku tak bisa buang air besar dengan normal

"Satu bulan itu tidak bisa buang air besar dan buang gas, perutnya keras seperti mau pecah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ronsesn, dan semuanya, dokter bilang ada faktor genetika," tuturnya.

Demi bertahan hidup enam bulan ke depan selama melakukan kemoterapi, Qomar berniat menjual semua koleksi lukisannya. Ia juga berjanji akan menyumbangkan setengah dari hasil penjualan lukisan bagi pengidap kanker.

"Saya berencana untuk melelang semua lukisan saya yang saya miliki, sebagian besar akan saya sumbangkan pada penderita yang sama dalam yayasan," ujarnya.

Sumber : pikiranrakyat.com

Riau, Infosekayu.com - KEPOLISIAN Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap dugaan korupsi penyelewengan bantuan alat rapid test oleh Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, dr Misri Hasanto. Saat ini, polisi telah melakukan penahanan badan setelah dr Misri ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi kepada wartawan menuturkan, penyalahgunaan wewenang oleh Kadiskes Meranti bermula pada 7 September 2020 lalu. Di mana, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI memberikan 30 ribu pcs alat rapid test antibodi Covid-19 merek Indeck Igg/IgM ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pekanbaru.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 ribu pcs diserahkan kepada Diskes Kepulauan Meranti sesuai surat permohonan sebanyak tiga kali. Kadiskes Misri setelah menerima alat rapid test sebanyak 3 ribu pcs, tidak pernah melaporkan ke bagian aset BPKAD maupun pengurus barang pada Diskes Meranti.

"Alat tersebut disimpan di ruangan Kadiskes, yang seharusnya alat rapid test tersebut disimpan pada instalasi farmasi," ujar Kapolda Irjen Agung usai gelar pasukan di Mapolda Riau, Senin (20/9).

Ia melanjutkan, sebagai laporan pertanggungjawaban, Kadiskes mengirimkan sebanyak empat kali daftar nama-nama penggunaan alat rapid dengan hasil nonreaktif untuk total pemanfaat 2.500 orang ke Korwil Kerja KKP Selatpanjang. Dari sana, ditemukan 996 orang yang di daftar, terdiri dari petugas di UPT, sama sekali tidak pernah dilakukan rapid test.

Diskes Meranti juga membuat dan mengirimkan ke KKP Kelas II Pekanbaru untuk laporan ralat daftar nama-nama pengunaan alat rapid test dengan hasil nonreaktif diganti menjadi hasil buffer stock untuk total pemanfaat 1.209 orang.

"Tersangka diduga mengalihkan pemanfaatan alat rapid test untuk pertugas Bawaslu Meranti yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan UPT Puskesmas," pungkasnya.

Selain itu, Kadiskes ditengarai juga menjual rapid test yang seharusnya diperuntukkan secara gratis kepada masyarakat kepada jajaran Bawaslu Meranti sebagai syarat tahapan pengawasan logistik dan kampanye pada 10 November 2020 sebanyak 191 orang dan tanggal 20 November 2020 sebanyak 450 orang. Bawaslu Meranti telah melakukan pembayaran tunai sebesar Rp150 ribu dikalikam 641 orang. Sehingga didapat total bayar sebesar Rp96.150.000 sesuai dengan kwitansi pembayaran Sekretaris Bawaslu Meranti.

Usai melakukan sejumlah penyelidikan, Misri ditangkap pada Jumat, 17 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di sebuah penginapan di Jalan Tengku Zainal Abidin, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru.

 "Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan penahanan di Rutan Polda Riau pada tanggal 18 September 2021," tambah Agung.

Pihaknya terus mendalami lebih jauh atas kasus ini. Termasuk juga menelusuri apakah ada pihak lain yang terlibat. Sedangkan untuk ancaman pidana, Kapolda menyebut pihaknya menerapkan Pasal 3, 9 dan 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Soal pasal yang diterapkan nanti penyidik akan menyampaikan lebih lanjut. Di antaranya Pasal 3,9 dan 10. Dengan ancaman 5-10 tahun penjara," tutupnya.

Bupati Meranti Hormati Proses Hukum

Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Kepulauan Meranti M Fahri ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan mengisi kekosongan jabatan terkait. Langkah itu diambil pascapenetapan dr Misri sebagai tersangka oleh Polda Riau dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan Covid-19 di daerah setempat.

Seperti dikatakan Bupati Kepulauan Meranti H M Adil yang mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang ditangani Polda Riau kepada jajarannya. Bahkan siapa yang terbukti bersalah dinilai cukup pantas mendapatkan ganjaran hukuman.

"Jika benar dan terbukti, siapapun yang bersalah harus dihukum. Silakan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku," ungkapnya.

Komitmen Adil dalam memberantas korupsi tak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini ia telah mengganti posisi Misri sebagai Kadiskes kepada Sekretarisnya M Fahri.

"Posisinya sudah saya isi oleh Plt. Kami tunjuk Fahri sebagai pejabat sementara menjelang JPTP mendatang untuk digantikan kepada pejabat definitif. Tadi saya sudah hubungi Fahri. Untuk SK nanti saya tandatangan." ungkapnya, Senin (20/9).

Sumber : Riaupost.

Jakarta, Infosekayu.com  - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan memberantas korupsi itu berat. Musuhnya banyak, penuh risiko, termasuk disingkirkan dari lembaganya sendiri.

“Kami sadar dengan segala risikonya dan kami akan berbuat sebaik-baiknya,” kata dia di depan Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

Dilansir dari Tempo.co bahwa Novel mengucapkan itu setelah pimpinan KPK mengumumkan memecat 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pada 30 September 2021. Novel masuk salah satu pegawai yang akan dipecat.

Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan terjadi pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam tes itu. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menyatakan Tes Wawasan Kebangsaan legal dan konstitusional.

Novel menilai putusan MK dan MA tidak membenarkan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan TWK. Dia ingin terus melawan. Tetapi, dia sadar usahanya itu belum tentu berhasil. Dia mengatakan tidak bisa berbuat banyak apabila pemerintah memilih membiarkan penyingkiran pegawai KPK. “Setidaknya sejarah mencatat kami berbuat baik,” tutur dia.

“Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata kami yang diberantas,” kata Novel melanjutkan. Sebelumnya, pimpinan KPK mengumumkan akan memecat pegawai yang gagal TWK pada 30 September 2021. Total pegawai yang dipecat berjumlah 56 orang, plus 1 orang yang sudah masuk masa pensiun.

Sumber : Tempo.co

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui penyaluran bansos Covid-19 selama PPKM berlevel ada beberapa data yang tidak cocok alias salah alamat. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperbaikinya data penerima bansos.

"Kalau masyarakat menganggap bawah 'Oh ini namanya enggak cocok targetnya ada yang salah', mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Jumat (3/9/2021).

Dengan adanya perbaikan data peneirma bansos, Sri Mulyani ingin belanja negara harus semakin diperbaiki, efisien, efektif, tidak tumpang tindih, tidak dikorupsi sekaligus pembiayaan utang harus semakin diturunkan.

Menurutnya, APBN harus mulai disehatkan karena defisit harus dikembalikan ke level 3 persen pada 2023 setelah diperbolehkan di atas 3 persen mulai 2020 sampai 2022 untuk menopang pemulihan ekonomi.

"APBN akan terus bersifat responsif dan fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan yang mulai terjadi pada tahun ini," katanya. Saat ini, APBN akan tetap hadir untuk membantu masyarakat, melindungi dari sisi ancaman kesehatan, mengurangi tekanan rumah tangga terutama kelompok paling rentan, dan mendorong dunia usaha.

"APBN membantu dunia usaha. Baik usaha kecil Kita melakukan pekerjaan fundamental yaitu reform struktural dan perbaiki kondisi," katanya.

Jakarta, Infosekayu.com  -

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Sulatan Hasanuddin Makassar Askar Hasan mengatakan, pihaknya sempat melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong di Bandara. Namun saat itu almarhum sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

"Kami dapat info sebelumnya sudah meninggal dalam pesawat. Untuk meyakinkan kematian penumpang tersebut, Tim KKP datang untuk periksa kembali dan betul sudah meninggal," kata Askar saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Juni 2021.

Ia mengaku hanya melakukan penanganan medis dasar saat itu. Helmud Hontong sendiri sudah dinyatakan meninggal saat masih di pesawat.

Autopsi juga tidak sempat dilakukan karena ajudan meminta agar dibawa saja ke rumah sakit untuk pemetian. Saat itu petugas dari KKP juga tidak ada yang ikut.


"Kami juga tidak tahu dibawa ke rumah sakit mana. Tim kami sudah tidak ikut saat itu karena ajudan minta mereka yang urus untuk pemetian sekaligus untuk pengiriman ke Manado," katanya.

Bupati SangiheJabes Gaghana meminta sejumlah pihak tidak lagi mengaitkan kematian wakilnya, Helmud Hontong dengan penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Jabes mengatakan, Helmud sudah mengirimkan surat penolakan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sejak Februari 2021.

Sejak itu Helmud juga sudah bolak balik Jakarta untuk membicarakan masalah ini.


"Surat penolakan Wabup itu dari Februari. Sekarang aja itu dikait-kaitkan (dengan kematian Helmud). Enggak ada itu," kata Jabes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (12/6).

Ia pun meragukan jika ada pihak yang berniat mencelakai Helmud terkait dengan penolakan izin tambang tersebut.Menurut dia, selama bolak balik Jakarta-Sangihe itu tidak ada insiden yang menimpa Helmud.

Jabes menyebut, meninggalnya Helmud di udara pada Rabu (9/6) itu murni karena penyakit yang dideritanya.

Berdasarkan keterangan keluarga, selama ini Helmud memang memiliki komplikasi penyakit seperti jantung, gula, hingga maag.

Oleh sebab itu, menurut Jabes, pihak keluarga juga menolak autopsi jenazah Helmud.

"Ini, kenapa keluarga menolak, karena keluarga tahu ini almarhum ada penyakit bawaan. Ada komplikasi, ada penyakit gula, jantung, maag, jadi banyak sekali, dan dia asma," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, selama penerbangan dari Denpasar-Makassar pun Helmud hanya ditemani oleh ajudan. Menurutnya, tidak ada pihak lain yang mendekati Helmud.

"Dia di ini (pesawat) cuma dengan ajudannya. Tidak ada pihak lain yg bergerak di sekitar dia. Air putih yang diminum itu yang dibawa dari darat, dipegang oleh almarhum," tuturnya.

"Prosesnya itu, dia merasa pusing, minta gosok kayu putih, habis itu minum Aqua. Setelah itu lah dia pecah pembuluh darah itu, darah keluar dari hidung, telinga. Jauh lah dari prasangka yang dibuat orang-orang ini," pungkasnya.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) juga sempat meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kematian Helmud. Jatam merasa janggal dengan kematian Helmud yang getol menolak izin tambang emas di wilayahnya.Wafatnya Helmud sempat menjadi perbincangan. Pasalnya, ia meninggal setelah tak lama meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mencabut IUP perusahan tambang di wilayahnya.

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mendalami dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang tengah ramai diperbincangkan di dunia maya.

Meski demikian, Kementerian Kominfo belum dapat memastikan apakah informasi 279 juta data penduduk itu bocor dan benar dijual di forum peretas Raid Forums.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan pihaknya langsung melakukan pendalaman untuk menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.

Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut. Saat ini belum bisa disimpulkan apakah data di Raid Forums itu benar kumpulan NIK KTP, BPJS, dan lain-lain," ujar Dedy sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (20/5).

Dedy mengungkapkan bila pihaknya belum bisa berkomentar lebih banyak perihal apa tindak lanjut Kementerian Kominfo dalam mengungkap insiden kebocoran data itu.

"Nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut," tambahnya. 

Sebelumnya muncul dugaan adanya 279 juta data penduduk Indonesia  yang diduga bocor dan dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei. Alhasil, informasi ini menghebohkan dunia maya, khsusunya di Twitter.

Ratusan data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun "Kotz". Dalam keterangannya, Kotz mengatakan data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji.

Data tersebut termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut, 20 juta di antaranya disebut memuat foto pribadi. Penjual juga menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis. 

Di situs Raid Forum, penjual tidak menuliskan berapa harga yang dipatok untuk mendapatkan dataset yang diklaim data pribadi penduduk Indonesia itu.

Seorang pengguna Twitter dengan handle @Br_AM mengungkap bahwa dataset yang diduga berisi data pribadi penduduk Indonesia itu dijual dengan harga 0,15 bitcoin, atau sekitar Rp 84,4 juta.

Hal itu didapatkannya setelah mencoba menghubungi sang penjual. Dalam tangkapan layar percakapan @Br_AM dan penjual, diklaim bahwa dataset tersebut diambil dari situs bpjs-kesehatan.go.id.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa sampai bulan Mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan adalah 222,4 juta jiwa. 

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakan benar data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan.

"Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata Iqbal ketika dihubungi kompas.

Sumber : Kompas.com 

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (10/5/2021). Kendati demikian, Ghufron tidak memerinci terkait kapan kegiatan OTT tersebut.

Dia juga belum bersedia menjelaskan bukti yang diamankan KPK dari OTT kali ini. Ghufron kemudian menjelaskan bahwa OTT terhadap Bupati Nganjuk dilakukan atas dugaan lelang jabatan.

"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," ucap Ghufron. "Detailnya kami sedang memeriksa, bersabar dulu nanti kami ekspose," kata dia.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa saat ini KPK sedang melakukan pengembangan terkait hasil OTT ini. "Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," ucap Ghufron.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diketahui menjabat untuk periode 2018-2023. Novi yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi menang Pilkada Nganjuk, setelah mereka diusung oleh PKB, Partai Hanura, dan PDI-P.

Dia disebut merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur. Meskipun, dia juga pernah diketahui memiliki kartu tanda anggota PDI Perjuangan.

Namun, PKB telah membantah bahwa Novi Rahman Hidayat adalah kader partainya. Adapun OTT ini dilakukan KPK saat masyarakat menyoroti hasil tes wawasan kebangsaan terhadap lebih dari 1.000 pegawai KPK.

TWK dilakukan sebagai bagian dari proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara. Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam TWK tersebut, termasuk mereka yang sedang menangani sejumlah kasus besar.

Sumber : KOMPAS.com

Medan, Infosekayu.com  - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumut menggerebek tempat pelayanan rapid test antigen di Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu (KNIA) Deliserdang, Selasa (27/4). 

Penggerebekan dilakukan lantaran pelayanan antigen di bandara tersebut menyalahi aturan karena diduga memakai alat kesehatan bekas. Rapid test antigen merupakan salah satu metode mendeteksi virus corona (Covid-19).

"Benar, informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan oleh Polda Sumut di lokasi pelayanan antigen akan kami sampaikan lebih lanjut nanti," kata Agoes, Rabu (28/4)Plt Executive General Manager (EGM) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu Agoes Soepriyanto membenarkan penggeledahan yang dilakukan Polda Sumut di lokasi pelayanan Rapid Test Antigen.

Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan lima orang pegawai di antaranya petugas kasir hingga analis. Mereka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sumut.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Garis polisi pun telah dipasang di lokasi.


Layanan tersebut merupakan kerjasama antara Angkasa Pura II dengan Kimia Farma. Pembukaan layanan Rapid Test Antigen dilakukan setiap hari mulai pukul 04.00 WIB sampai 19.30 WIB.Diketahui, Bandara Kualanamu menerima pelayanan Rapid Test Antigen mulai 18 Desember 2020 seiring virus corona (Covid-19) mewabah di tanah air.

Sumber : CNN Indonesia

INFOSEKAYU.COM  – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memastikan, 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 adalah korban. Dia menekankan, kapal selam tersebut karam bukan disebabkan kesalahan manusia atau human error.

Dia pun mengungkapkan sejumlah bukti-bukti konkret bahwa kapal selam tersebut tenggelam lebih disebabkan faktor alam. Tapi, dia menyatakan, hal ini bisa dibuktikan setelah adanya investigasi usai pengangkatan kapal selam buatan Jerman ini di kedalaman 838 meter.

"Sebetulnya sudah kita evaluasi dari awal kejadian ini tapi saya yakin ini bukan human error tapi lebih kepada faktor alam," katanya saat konferensi pers, Minggu, 25 April 2021.

Yudo menekankan, saat melakukan penyelaman diketahui listrik ataupun lamu-lampu dari kapal selam tersebut masih menyala. Artinya, dia menegaskan, tidak terjadi mati total atau blackout saat prosesi penyelaman.

"Dan saat menyelam diketahui lampu menyala semua artinya tidak blackout saat menyelam langsung hilang. Ini yang akan diinvestigasi setelah badan kapal tadi bisa kita angkat," ujarnya.

Yudo menerangkan, saat proses overhaul atau prosedur membongkar mesin yang dilakukan di Korea Selatan pada 2012 lalu, TNI telah melakukan pengecekan ulang dan perawatan yang baik dari kapal selam tersebut sehingga dipastikannya ini tidak menjadi penyebab.

"Terkait overhaul di Korea pada 2012 tapi setelah di Indonesia sudah kita laksanakan tingkat perbaikan baik tingkat harmen, pemeliharaan menengah maupun docking rutin," katanya.

Yudo menjelaskan, kontak awal ditemukannya lokasi kapal selam berawak 53 prajurit TNI tersebut terjadi pada Minggu, 25 April 2021 pada pukul 01.00 Wita oleh KRI Rigel yang sedang melaksanakan multibeam echosounder.

Karena batas peralatan KRI Rigel yang hanya mampu menjangkau 800 meter kedalaman laut, Yudo mengatakan, pencarian lanjutan diserahkan kepada Kapal MV Swift Rescue melalui Remotely Operated Vehicle (ROV) yang dimiliki oleh Singapura pada pukul 07.37 Wita.

Dari hasil citra bawah air yang menggunakan kamera, menurut Yudo, MV Swift Rescue pada pukul 09.00 Wita menemukan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur lokasi kapal selam KRI Nanggal 402.

"Yaitu yang tempatnya dari datum satu atau dari tenggelamnya KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Jadi, di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian," ujarnya.

Sejumlah bagian-bagian KRI Nanggala yang ditemukan di kedalaman 838 meter, antara lain badan kapal, kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain, termasuk baju keselamatan awak kapal MK 11.

"Dari kondisi kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan awak KRI dapat diselamatkan. Tadi sudah disampaikan Panglima mereka menjadi korban dalam kejadian ini," ujarnya.

Sumber : Viva 

Papua, Infosekayu.com – Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha Karya, Minggu sore, 25 April sekitar pukul 15.50 WIT meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Data yang dihimpun Antara mengungkapkan, korban Brigjen TNI Putu Dani ke kampung Dampet sekitar pukul 09.20 WIT, bersama tujuh anggota menggunakan empat sepeda motor.

Saat berada di kampung Dambet itulah Brigjen TNI Putu Dani tertembak dan meninggal akibat luka tembak yang dialaminya.“Memang benar Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda dilaporkan meninggal di Beoga namun hingga kini belum ada laporan lengkapnya,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri kepada Antara, Minggu.

Dikatakannya, hingga kini belum ada laporan lengkap tentang insiden tersebut.

“Namun yang dipastikan Senin, 26 April jenazah Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda Papua akan dievakuasi ke Timika,” jelas Irjen Pol Fakhiri.

Jarak kampung Dambet dengan Beoga sekitar tiga kilometer dan merupakan kampung terakhir yang dilaporkan diserang KKB dengan membakar rumah warga dan perumahan guru serta sekolah dasar. 

Sumber : Viva 

INFOSEKAYU.COM - Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di perairan utara Bali.

Informasi tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers pada Sabtu (24/4/2021).

"Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir live support berupa ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI AL telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala," ujarnya.

Adapun barang yang ditemukan itu antara lain pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol oranye pelumas periskop kapal selam.

Dengan adanya bukti otentik tersebut status submiss (kapal selam hilang) ditingkatkan menjadi subsunk (kapal selam tenggelam).


Terdeteksi di kedalaman 850 meter

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, setelah dilakukan upaya pencarian selama tiga hari, KRI Nanggala-402 terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter.

Namun demikian, keberadaan pasti kapal selam tersebut masih belum diketahui.

"Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter," kata Yudo dalam jumpa pers di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Dalam upaya pencarian itu, TNI mendapatkan bantuan dari negara lain seperti Australia, Singapura hingga Amerika Serikat.

"Untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900-1000 meter. Kita tempatkan bersama KRI Rigel jika itu terbukti Nanggala, kita tindaklanjuti dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura," kata Yudo.

Siapkan 2 skenario evakuasi

Untuk melakukan upaya evakuasi itu, Yudo mengatakan ada dua skenario yang telah disiapkan.

Pertama, dengan metode diembus. Yaitu, memasukan selang pada pipa yang terdapat pada kapal selam untuk kemudian diangkat naik.

"Jadi di kapal selam itu ada seperti pipa-pipa yang bisa dicelupkan dengan selam bungkus sehingga bisa naik," jelasnya.

Adapun cara kedua yaitu dengan menggunakan robot. Teknologi itu saat ini dimiliki oleh Singapura yang diberi nama MV Swift Rescue.

"Swift Rescue punya Singapura juga memiliki kapal selam mini yang memberi sebagai robot di bawah itu untuk memasang peralatan," tambahnya.

Sumber : KOMPAS.com 

Jakarta, Infosekayu.com  - Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menggaungkan usul membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru.

Menurut Zainal, KPK dengan UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatampada Juni mendatang saat seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kalau semua sudah diratakan menjadi ASN, sederhananya, enggak ada lagi penyidik independen. Adanya penyidik PPNS yang pengawasannya dipegang Polri, Korwas. KPK khatam," ujar Zainal dalam sebuah acara diskusi daring yang diselenggarakan LP3ES, Senin, 19 April 2021.

Alih status pegawai KPK ini dinilai dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya  independensi personel lembaga antirasuah, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian.  "Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru," tutur pria yang akrab disapa Uceng ini.

Selanjutnya pemimpin politik di masa mendatang, ujar Zainal, yang harus ditagih komitmennya membangun KPK baru. "UU KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pegawai KPK akan dilantik sebagai aparatur sipil negara pada 1 Juni 2021 mendatang. "Insya Allah pegawai KPK akan beralih menjadi ASN dan dilantik pada tanggal 1 Juni 2021 dengan semangat hari lahirnya Pancasila," kata Firli dalam rapat bersama Komisi III DPR, Rabu, 10 Maret 2021.

Sumber : TEMPO.CO

Infosekayu.com  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengevaluasi pengawasan internal di lembaga antirasuah menyusul pencurian emas seberat 1.900 gram yang dilakukan anggota satuan tugas (satgas) berinisial IGA. Emas yang dicuri merupakan barang bukti hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi.

"Peristiwa ini tentu menjadi evaluasi bagi KPK. Meskipun saat ini seluruh proses di KPK sudah terbangun dalam sistem yang baik, selalu ada ruang perbaikan untuk memperkuat, baik dari sisi pengawasan maupun perbaikan prosedur operasional kerja," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Ipi mengklaim pengawasan di internal lembaga yang kini dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri ini sejatinya berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan terkuaknya pencurian barang bukti itu.

"Peristiwa ini bisa diketahui dan diproses karena mekanisme kontrol di internal KPK berfungsi baik. Di KPK dibangun budaya untuk saling mengingatkan dan mengawasi," katanya.

Ipi menyebut, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk mengusut kasus dugaan pencurian ini. KPK menyatakan siap mendukung penegakan hukum atas oknum tersebut.

"Dan, kami tidak bermaksud untuk mendahului hasil pemeriksaan apakah perbuatan pelaku adalah pencurian, penggelapan jabatan, atau perbuatan lainnya. Kami akan menunggu hasil pemeriksaan Kepolisian," kata dia.

Ipi mengatakan, barang bukti emas 1,9 Kg itu kini sudah diamankan pihak KPK. Barang bukti yang merupakan hasil rampasan dari terpidana korupsi itu akan segera dilelang untuk membantu memulihkan perekonomian negara.

"Terkait barang bukti tersebut saat ini berada dalam pengelolaan KPK untuk proses lelang yang akan dilakukan. Kami pastikan prosesnya tidak terkendala akibat peristiwa ini," kata Ipi.

KPK Tercoreng

Dia juga menyatakan, perbuatan IGA telah mencoreng nama KPK. "Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan kesalahan dan telah merusak reputasi KPK," ujarnya.

Meski merusak nama baik KPK, namun perbuatan oknum satgas itu harus diumumkan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi.

"Kami memilih untuk membukanya, sehingga menjadi pelajaran bersama dan merupakan tanggung jawab KPK untuk menyampaikan kebenaran dengan jujur dan terbuka," kata dia.

Selain itu, Ipi mengatakan, mengumumkan perbuatan tak terpuji oknum satgas kepada publik merupakan komitmen KPK dalam menjaga integritas insan KPK. Ipi menyebut, dengan pengumuman ini juga menandakan bahwa mekanisme kontrol di internal KPK berfungsi dengan baik.

"Di KPK dibangun budaya untuk saling mengingatkan dan mengawasi. Penegakan etik dan pedoman perilaku terhadap insan KPK oleh Dewas ini juga membuktikan KPK tidak hanya berani memproses pelaku korupsi, tetapi juga menegakkan aturan internal," kata dia.

Seperti diberitakan, KPK memecat pegawainya yang berinisial IGA karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram. Emas itu merupakan hasil rampasan dari terpidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

"Majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan dengan tidak hormat," ujar Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, JakartaSelatan, Kamis (8/4).

Tumpak menyebut pihaknya sudah menggelar persidangan etik terhadap pegawai itu. Dalam persidangan terbukti pegawai yang merupakan salah satu satuan tugas (satgas) di KPK ini telah mencuri emas batangan seberat 1.900 gram dari empat tempat.

Menurut Tumpak, oknum satgas tersebut bisa mengambil emas itu lantaran ditugaskan sebagai salah satu pengelola barang bukti hasil rampasan kasus korupsi.

"Kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK," kata Tumpak.

Menurut Tumpak, oknum satgas tersebut mencuri emas batangan lantaran terlilit utang. Sebagian emas sudah digadaikan untuk melunasi utangnya.

"Sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini, yang dikategorikan pencurian atau penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan dana untuk bayar utang-utangnya," kata Tumpak.

Sumber : Merdeka.com