Articles by "Info Sumsel"
Tampilkan postingan dengan label Info Sumsel. Tampilkan semua postingan

Palembang, Infosekayu.com – Kota Palembang bersiap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, mulai 9-20 Juli 2021. Salah satu poin penting PPKM mikro ini, mal hanya buka hingga pukul 17.00 WIB.

Hal ini ditegaskan Walikota Palembang H Harnojoyo usai menggelar rapat pengetatan PPKM mikro di rumah Dinas Walikota Jalan Tasik, Rabu (7/7). “Menindaklanjuti intruksi Mendagri, kita masuk dari 43 kabupaten/kota dalam pengetatan PPKM mikro karena kasus Covid-19 trennya masih naik,” jelasnya.

Untuk itu, selama dua hari mulai hari ini hingga besok dilakukan terlebih dahulu sosialisasi pengetatan PPKM mikro kepada masyarakat. “Sebetulnya intruksi Menteri mulai tanggal 6 lalu tapi kita lakukan sosialisasi selama dua hari dan mulai hari Jumat 9 Juli 2021 kita mulai diberlakukan pengetatan PPKM mikro,” ujarnya.

Sesuai dengan aturan yang ada dalam pengetatan PPKM Mikro ini untuk operasional mall buka hanya hinggapukul 17.00 wib, WFH masih 25 persen dikantor dan 75 persen dari rumah. “Surat edaran ini akan segera kita buat akan kita tanda tangani semua pihak yang terkait dan selama dua hari ini akan kita lakukan sosialisasi dulu,” katanya.

Dia menyebutkan, dalam pengetatan PPKM mikro ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus Vovid-19. “Nantinya kita akan lakukan evaluasi dan kita harap masyarakat bisa membantu dalam pengetatan PPKM mikro ini,” jelas dia.

Manajemen Mal Siap

 

Terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tentang penerapan PPKM mikro yang akan memberlakukan jam operasional mal hingga pukul 17.00 WIB, pihak mal menyatakan kesiapan dan kesanggupan mereka menjalankan aturan yang akan diberlakukan pemerintah untuk menekan lonjakan Covid-19.

“Sampai siang ini, kami belum menerima surat edaran dari pemerintah tentang hal ini. Kami masih menunggu surat keputusan tersebut, karena surat ini akan menjadi acuan kami untuk membuat surat edaran ke semua tenan yang ada di mal. Yang pasti, kami siap dan akan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Intan Indirayana, Marketing Communication Manager Palembang Square Mall, Rabu (7/7)

Pihaknya juga mempertanyakan, apakah kebijakan berlaku untuk supermarket di atas waktu tersebut.  Karena menurut dia, kebijakan terdahulu, pengunjung masih bisa berbelanja walau kondisi mal tutup.

Hal senada juga diungkapkan Assikin, Head of Public & Tenant Palembang Indah Mall, bahwa pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah terkait pemberlakuan jam operasional mal.

“Kalau surat sudah kami terima, segera kami membuat surat edaran ke seluruh tenan. Apa pun kebijakan yang diambil pemerintah, kami akan mematuhinya, apalagi saat ini Palembang masih zona merah,” tuturnya.

Tak jauh beda disampaikan Marketing Communication OPI Mall,  Wendy Ansa, pihaknya masih menunggu secara tertulis terkait kebijakan pemerintah setempat seperti apa. “Apa pun instruksi serta kebijakan pemerintah, insya Allah yang terbaik untuk menanggulangi kondisi pandemi saat ini dan kami akan mengikuti juga arahan yang akan di sampaikan,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjut dia, hal ini akan sangat berpengaruh besar bagi karyawan di mana pembatasan jam tersebut akan berpengaruh di jam kerja atau shift kerja. Tidak menutup kemungkinan akan ada karyawan atau pegawai terimbas dari segi waktu kerja dan upah yang didapat.

Insya Allah, pemerintah bisa mempertimbangkan dari beberapa aspek  di semua sisi terkait kebijakan yang akan dikeluarkan,” tandasnya.

Sedangkan Felice, Vice General Manager Palembang Trade Center Mall menyebutkan, akan diberlakukannya jam operasional hingga pukul17.00 WIB jelas berdampak kurang baik ke bisnis mal secara keseluruhan, namun pihaknya akan tetap mengikuti aturan pemerintah. “Mau gak mau harus taat,” imbuhnya.

Ia berharap akan ada stimulus, bantuan, dan keringanan kepada pihak mal, dikarenakan biaya operasional dan maintenance dalam masa Covid-19 tetap besar, bukan menghemat malah menurut dia harus keluar biaya tambahan untuk antisipasi seperti pengadaan hand sanitizer, penyediaan cuci tangan di pintu-pintu masuk termasuk sabun, alat ukur suhu tubuh,  penyemprotan disinfektan, dan lainnya.

“Karyawan kan harus tetap digaji, outsourching tiga shift, alat-alat gedung tetap harus dimaintenance, tidak murah,” tandasnya.

Sumber : RADAR PALEMBANG


PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang melintas disejumlah ruas jalan protokol dalam wilayah Kota Palembang. Kebijakan ini diambil guna  mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan, pihaknya  telah berkordinasi dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri. Dimana rencana ganjil genap  tersebut efektif   berlaku pada 1 Juli 2021.

” Tanggal 1 Juli 2021 besok akan kita berlakukan. Itu bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-75. Surat Keputusan akan saya tandatangani, dan kita nanti juga akan berkoordinasi dengan Kadishub dan semua jajaran satgas Covid-19 untuk melakukan pengawasan dilapangan,” kata Herman Deru disela-sela  menerima kunjungan kerja Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (30/6) pagi.

Herman Deru berharap dengan diberlakukannya ganjil genap ini nantinya  dapat mengurangi pergerakan masyarakat yang berpotensi terjadinya  kerumunan.

” Meskipun kebijakan ini kita berlakukan, kita juga tidak mau nantinya ini akan mempengaruhi ruang gerak kita dalam kegiatan sehari-hari.  Karena ini juga berlakunya di hari-hari tertentu,” tambahnya.

Disisi lain, Herman Deru juga mendukung pelaksanaan puncak HUT Bhayangkara ke-75. Kendati begitu pelaksanaan harus tetap  menerapkan  protokol kesehatan yang  ketat.

“Saya juga sarankan bagi tamu yang hadir dalam acara HUT Bhayangkara nantinya mengenakan pakaian adat. Hal ini agar kearifan lokal di Sumsel tetap terjaga,” katanya.

Ditempat yang sama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, mengungkapkan rasa terima kasihnya  pada Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang senantiasa  mendukung program kerja jajaran Polda Sumsel.

Kapolda juga mengharapkan berlakunya ganjil genap nantinya  bisa berjalan efektif dalam mengurangi lonjakan kasus Covid-19 di Sumsel.

” Saya bersama jajaran ucapkan terimakasih kepada pak Gubernur yang selalu sigap menerima kunjungan kerja kami. Semoga juga kedepannya kita bisa selalu kondusif dalam melaksanakan tugas-tugas nantinya,” ucap Irjen Pol Eko Indra Heri.

Kapolda juga  sepakat dengan  saran Gubernur untuk mengenakan pakaian adat bagi tamu undangan pada saat hadir dalam  perayaan  HUT Bhayangkara ke-75 yang digelar secara virtual.

Sumber : Rehatnews 

 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  – Sujud sukur warga Plaju Darat setelah wilayah mereka ditetapkan masuk Kota Palembang. Hal ini terungkap setelah Pemkab Banyuasin menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

 “Alhamdulillah, kita bersyukur atas perjuangan kami diridhoi Allah SWT. Memang dari dulu, kami warga Plaju dan dibuktikan oleh Allah,” kata Daryono Ketua Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu,Kamis (24/6/2021). 

Dia mengatakan, 29 rukun tetangga (RT) dinyatakan masuk wilayah Palembang. “Kami terima kasih atas seluruh elemen masyarakat, media dan lain-lain atas bantuannya selama ini sampai kami dinyatakan masuk ke Palembang lagi,” katanya.

Persoalan tapal batas Palembang-Banyuasin di wilayah Jakabaring menemui titik terang. Setelah pihak Pemkab Banyuasin bersama Kemendagri menggelar rapat koordinasi. Hasilnya, untuk batas wilayah antara Palembang dan Banyuasin di Wilayah Jakabaring .

Sekda Banyuasin Senen Har mengatakan, dari RS Bunda ke atas itu masuk wilayah Kota Palembang. Sedangkan ke bawah masuk wilayah Banyuasin. “JSC masuk Palembang termasuk OPI. Tapi SPBU, OPI Mall masuk Banyuasin,” kata dia.

Dia mengatakan, untuk tapal batas di jalan, masuk wilayah Banyuasin dipastikan tepat di tugu perbatasan Banyuasin. “SMA Negeri 19 Palembang dan MAN 1 Palembang, masuk wilayah Palembang. Sedangkan, untuk wilayah Banyuasin berada di depannya,” kata dia.

Menurut dia, aliran sungai di sekitar itu menjadi tapal batas wilayah Palembang-Banyuasin. Sedangkan wilayah Talang Buluh seluruhnya masuk ke wilayah Banyuasin. Hal ini sesuai dengan PP 23 Tahun 1988 Tentang Tapal Batas. 

Pemkab Banyuasin berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1998 dan UU No 6 tahun 2002 tentang Tapal Batas untuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Sehingga, terjadinya penyelesaian tapal batas. 

“Untuk wilayah Jakabaring, memang sejarahnya 29 RT itu penduduk Plaju Darat. Maka, melihat aspek sosial ekonominya diputuskan dari koordinasi batas Jalan masuk wilayah Palembang,” tutupnya. 

Sumber : KRSumsel.com 

Sertu Ryan Yogi merupakan warga Desa Sumber Mulya, Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendapatkan kabar tersebut langsung menghubungi pihak keluarga Ryan yang tinggal di OKU Timur.

Dalam sambungan video call tersebut, Herman berbincang kepada Nani Suryani yang merupakan Ibu dari Sertu Ryan.

“Ryan Yogi ini anak pertama atas pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Nani Suryani. Kita ikut mendoakan, semoga diberikan Tuhan yang terbaik bagi awak Kapal Nanggala-402,” kata Herman kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Herman mengatakan, Sertu Ryan telah membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia.

Ia pun akan menggelar doa bersama dengan seluruh masyarakat untuk Sertu Ryan yang telah gugur.

Kepada keluarga saya ucapkan untuk bertabah, kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga Sumsel ini. Kita akan menggelar acara doa bersama untuk Sertu Ryan," ujar Herman.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, seluruh awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 gugur dalam bertugas.

"Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel onboard KRI Nanggala-402 telah gugur," kata Hadi dalam konferensi pers, Minggu.

Menurut Panglima TNI, berdasarkan bukti-bukti otentik telah dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala-402 tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur.

 "Semoga kami dapat meneruskan perjuangan paripurna saudara-saudara sebagai prajurit tentara terbaik Indonesia," kata Hadi.

Sumber : KOMPAS.com 

JAMBI,  INFOSEKAYU.COM - Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Jambi melakukan pengetatan di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan (Sumsel) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Dalam operasi itu, sejumlah kendaraan roda empat dengan nomor polisi luar Jambi diberhentikan dan diperiksa.

Pemeriksaan fokus pada surat hasil rapid test yang masih berlaku. Bagi yang memilikinya, diizinkan melanjutkan perjalanan.

Namun untuk pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat, langsung dilakukan tes antigen secara acak.

Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan, setiap pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukan surat hasil rapid test, langsung menjalani tes antigen di lokasi.

"Kita mau memastikan pengendara yang masuk Jambi, memang bebas dari paparan Covid-19," kata Heru Sabtu (24/4/2021).

Ia mengatakan, pengendara yang membawa surat rapid tes yang berlaku 1×24 jam, baik dari kota asal seperti Jakarta atau Palembang, diizinkan lewat.

Dalam operasi yang memeriksa puluhan mobil ini, pihaknya belum mendapati pengendara yang positif Corona.

"Apabila ada yang positif kita lakukan isolasi dan kita serahkan kepada gugus tugas," katanya.

Sementara itu, salah satu sopir bus pariwisata, Rudi Candra mengatakan, selama perjalanan dari Lampung menuju Pekanbaru, dirinya tak menemui pemeriksaan surat keterangan rapid test antigen.

Namun, di perbatasan Sumsel-Jambi, dirinya diberhentikan petugas.

"Kosong penumpang, dari Lampung mau ke Pekanbaru. Setelah tiba di Pekanbaru, mau ke Jawa lagi bawa penumpang," kata Candra menjelaskan.

Dia mengatakan selama perjalanan di kota-kota besar, dirinya hanya didata, pernah sekali di Pelabuhan Panjang disetop petugas, tetapi tidak diminta melakukan rapid test. Nahas yang dialami Candra, surat hasil tes antigennya sudah tidak berlaku.

Sumber : KOMPAS.com 


Palembang, Infosekayu.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru membolehkan warganya mudik Lebaran 2021. Namun mudik tersebut hanya berlaku di wilayah Sumsel.

"Mudik Lebaran yang dimaksud adalah apabila masyarakat melakukan aktivitas mudik antar-kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumsel sendiri. Saya kan hanya mengatur wilayah Sumsel, kita tidak mengatur Jakarta, Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Mudik kalau kita analogikan adalah perjalanan antar-kabupaten dan kota dalam provinsi. Contohnya warga Palembang ingin mudik ke Baturaja. Boleh saja dan tidak dilarang," kata Herman Deru kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).

"Boleh mudik asal jangan bawa COVID-19. Caranya, sebelum mudik, rapid test dulu, bisa antigen ataupun GeNose. Pastikan dulu diri kita tidak terpapar COVID-19," kata dia.

Untuk mudik antarprovinsi, Herman Deru mengatakan akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Dia menjelaskan bakal ada penjagaan ketat di pintu kedatangan Sumsel, seperti di Bandara SMB II Palembang, Pelabuhan Boom Baru, dan pintu masuk Tol Kayuagung-Palembang.

"Saya sudah instruksikan kepada Dinas Perhubungan dan OPD terkait untuk menyediakan alat deteksi di semua pintu kedatangan, baik rapid test antigen ataupun GeNose," jelas Deru.

Seperti diketahui mudik dilarang pada 6-17 Mei 2021 bagi seluruh kalangan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan di tanggal tersebut kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.

Pemerintah saat ini sedang menggodok penerapan sanksi bagi warga yang nekat mudik Lebaran tahun 2021. Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengatakan saat ini teknis pengetatan mobilitas warga selama libur Lebaran masih digodok.

"Pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik tahun ini, bahkan di Surat Edaran Nomor 12 Tahun 21 diatur secara ketat persyaratan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku dalam siaran langsung di YouTube Setpres, Selasa (30/3).

"Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini sedang dibahas antara kementerian dan lembaga," ujarnya.

Sumber : detikNews.com 

 


Palembang - Guna memantau kesiapan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII di OKU Raya, OKU Timur dan OKU Selatan, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel menggelar Rapat Koordinasi secara virtual dengan 17 KONI kkabupaten/kota di Sumsel, Jumat (26/3/2021)

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Umum KONI Sumsel Ir Suparman Romans, Wakil Ketua IV Agung Rahmadi, Ketua Harian sekaligus Ketua Pelaksana Porprov H Ahmad Taher, Sekretaris Panitia Solehun dan jajaran pengurus terkait.

“Rapat Koordinasi ini adalah untuk memantapkan kesiapan Porprov, terutama di tiga kabupaten selalu tuan rumah. Dan penyamaan visi bahwa Porprov ini merupakan ajang untuk mengukir prestasi pada PON XI Aceh-Sumut ,” ujar Ir Suparman Romans.

Ia menambahkan, KONI Sumsel telah menyiapkan berbagai regulasi termasuk kesiapan administrasi dengan telah menetapkan secara legal formal dengan menunjuk H Ahmad Taher sebagai Ketua Pelaksana Porprov XIII dan Solehun sebagai Sekretaris Pelaksana.

Bahkan untuk menerapkan disiplin, KONI Sumsel juga telah membentuk Tim Kajian dan Tim verifikasi faktual untuk memastikan tak ada jual beli atlet dan droping atlet pada penyelenggaraan pesta olahraga bergengsi ini.

Musi Rawas, Infosekayu.com  - Seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), bernama Askari (43) diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang digunakan untuk berjudi. Aksari terancam hukuman mati.

Informasi yang dihimpun detikcom, sidang pembacaan dakwaan dilakukan pada Senin (1/3) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) Sahlan Effendi.

"Benar, Senin kemarin sudah digelar agenda pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap terdakwa seorang oknum kades di Musi Rawas, atas nama Askari," kata Pejabat Humas PN Palembang Abu Hanifah kepada detikcom, Rabu (3/2/2021).

Sementara itu, Kasi Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni menyebut, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dijelaskan ancaman hukum terhadap terdakwa. Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

"Pasal tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi, ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun atau merujuk pada peraturan presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19 terdakwa terancam pidana mati," kata Yuriza saat dikonfirmasi terpisah.

"Dalam dakwaan JPU, dana tahap II dan III yang sejatinya diberikan Rp 600 ribu per Kartu Keluarga (KK) oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti judi togel dan lainnya," kata Riza.Dalam dakwaan JPU, Riza menyebutkan terdakwa selaku kepala desa, pada Mei 2020, telah menggunakan dana desa tahap II dan III senilai Rp 187,2 juta, salah satunya digunakan untuk Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) warga Desa Sukowarno. Akan tetapi, dana COVID-19 tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa ke warganya.

"Rp 187,2 juta itu digunakan terdakwa salah satunya untuk judi togel, bayar hutang, kepentingan pribadi (foya-foya) dan lainnya," kata Riza.

Sementara itu penasihat hukum tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan.

"Setelah mendengarkan dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa Supendi tidak mengajukan pembelaan atas dakwan (Eksepsi). Kemudian majelis hakim yang diketuai Sahlan Effendi, menunda sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum," kata penasihat hukum terdakwa, Supendi.

Sumber : detikNews.com 

Infosekayu.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. Febrita Lustia Herman Deru melantik dengan resmi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda di enam kabupaten.
Adapaun enam Ketua TP PKK Provinsi Sumsel dan Ketua Dekranasda yang telah resmi dilantik antara lain, dr. Sheila Noberta, Sp.A, M.Kes sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Siti Khadijah Mikhailia Khairunisa Alamsyah, Ba (Hons) sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Ilir.
.
Kemudian Ir. Riza Novianto Gustam sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Musi Rawas, Dra. H. Rita Suryani sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Musi Rawas Utara, Hj. Badiar Dewi Kuryana sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta Isyana Lonetasari, S.H sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
.
Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengatakan, tugas pokok dan fungsi yang paling luas ada pada PKK, dimana ketua tim TP PKK miliki tugas yang diemban luar bisa beratnya, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten / kota.
.
Herman Deru menegaskan, Setiap kabupaten/kota punya permasalahan yang beda dan sangat banyak keanekaragman yang tidak muncul. Oleh sebab itu menurutnya, Ketua TP PKK memiliki power untuk berbuat.

Sumber : suara Sumsel 
Palembang, Infosekayu.com  - Harga karet di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak stabil setiap harinya, terkadang naik dan terkadang pula menurun. 

Hal itu diungkapkan Asisten Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Nur Ahmadi.

Menurutnya, harga karet di Bumi Sriwijaya ini per hari memang terus mengalami perubahan dan tidak stabil. Bahkan, harganya itu juga tidak bisa dipastikan. 

“Ya, terkadang naik, kadang juga turun sekian rupiah,” ujarnya di Palembang, Senin (22/2).

Dikatakannya, rata-rata tiap bulan harganya menurun, misalnya, semula harga pada Desember 2020 lalu seharga Rp 14.097 per kilogram (kg), kini menurun menjadi Rp 13.924 per kg untuk kondisi karet Kadar Karet Kering (KKK) 70 persen.

“Kalau penyebabnya itu karena pasar uang internasional, permintaan konsumen, dan tersedianya karet tersebut,” katanya.

Kendati begitu, lanjutnya, untuk stok karet di wilayahnya selalu ada setiap harinya. Pihaknya pun berusaha menyiapkan stok meski kadang harganya tidak stabil di pasar.

“Harga karet juga tergantung dari kadarnya yang setiap harinya berbeda-beda. Ada KKK 100 persen, KKK 70 persen, KKK 60 persen, KKK 50 persen, serta KKK 40 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk kualitas karet ekspor sendiri, sambungnya, itu kualitasnya standar atau lebih dikenal dengan Standar Indonesia Rubber (SIR), karena telah melalui proses pengolahan di pabrik.

“Kami (Gapkindo Sumsel) menaungi 29 pabrik di Sumsel. Selain di Sumsel, ada juga di Babel (Bangka Belitung). Namun, kami di sini sebagai asosiasi yang ditunjuk untuk mengurusi karet Indonesia, khususnya di wilayah Sumsel,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Rudi Arpian, menjelaskan harga komoditi karet di wilayahnya sangat tergantung dengan harga internasional. Khususnya di Bursa Singapore Comodity (SICOM), setiap hari harga bisa naik atau turun.

“Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga karet di Pasar Internasional. Setidaknya ada enam faktor yang mempengaruhi, yakni nilai tukar rupiah terhadap dollar, penggunaan karet sintetis sebagai kompetitor karet alam, Supplay dan Demand di pasar karet Internasional, perkembangan industri berbahan baku karet, faktor cuaca dan hama penyakit, serta permainan spekulan di Pasar Berjangka International,” ujarnya.

Sejak masa pendemi Covid-19, katanya, harga di Pasar Internasional mendapat harga keseimbangan baru, Supply sama dengan Demand. Dimana Permintaan Industri Hilir berbahan baku karet lagi menurun dan produksi karet dari negara negara produsen pun saat ini juga menurun, akibat penyakit gugur daun tahun lalu belum pulih dan cuaca ekstrim di negara produsen karet.

“Untuk Sumsel harga FOB Rp 18 sampai Rp 19 ribu per kg untuk KKK 100 persen sudah cukup baik. Itu berlangsung sejak pekan kedua pada Oktober sampai pekan ketiga pada Februari 2021,” katanya.

Dijelaskannya, ditingkat kelembagaan Petani UPPB harga saat ini berfluktuasi antara Rp 9 sampai Rp 11 ribu per kg untuk karet mingguan dengan KKK antara 50 persen hingga 60 persen. 

Sedangkan di luar UPPB, petani tradisional (+ 75 persen dari jumlah KK petani karet) hanya menikmati harga Rp 6 sampai Rp 8 ribu per kg ini disebabkan oleh KKK mereka dibawah 50 persen.

“Ya, itu disebabkan karena umur simpan mereka tidak sampai satu pekan. Biasanya umur 2-3 hari sudah mereka jual, mengingat kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Masih juga ada kebiasan petani merendam karet ke dalam kolam serta tidak menjaga kebersihan karet dari tatal dan tanah,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan provinsi setempat dengan memberikan bahan pembeku anjuran dan mendorong UPPB untuk memanfaatkan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalaui dana itu, UPPB dapat memberikan pinjaman dana talangan kepada petani tradisional yang butuh uang dimuka dan pada saat lelang mingguan, dua mingguan maupun lelang bulanan uang tersebut dapat dikembalikan.

“Di UPPB juga mereka diajarkan untuk menggunakan bahan pembeku anjuran, termasuk edukasi kerugian apabila mereka merendam atau mencampur karetnya dengan bahan bukan karet,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, petani di Sumsel makin tertarik untuk bergabung atau membentuk UPPB baru. Sebab, itu dinilai lebih menguntungkan sehingga total UPPB yang sudah terbentuk ada 279 UPPB yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.

“Target tahun depan (2022), kita naikkan dari 50 UPPB baru menjadi 75 UPPB. Ya, walaupun dengan anggaran yang semakin kecil dibanding dengan ketersediaan anggaran di 2021 ini,” ujarnya.

Sumber : Gatra.com 

Palembang, Infosekayu.com - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru resmi menunjuk tujuh Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang kursi kepemimpinannya kosong menjelang pelantikkan Bupati terpilih 25 Februari 2021 mendatang.

Adapun tujuh Kabupaten ini diantaranya Ogan Ilir, OKU Timur, OKU, OKU Selatan, PALI, Musirawas dan Muratara. Semua Plh yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten, kecuali kabupaten Ogan Ilir. 

"Harapan saya tidak ada kekakuan dalam pelayanan agar tidak terhambat. Semua yang saya tunjuk adalah Sekda karena mereka punya kapasitas untuk memahami persoalan daerahnya," kata Deru di hadapan awak media, Rabu (17/2/2021). 

Dari ketujuh kabupaten tersebut, satu - satunya Plh yang bukan Sekda daerah adalah Aufa Syahrizal ditunjuk sebagai Plh Bupati Ogan Ilir, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel. 

"Alasan saya menunjuk pak Aufa karena Sekda Ogan Ilir ini kan Definitif atau masih berstatus Pj Sekda," terangnya.

Sumber : infosumsel.ID


JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Juarsah (JRH), sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Juarsah yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020, dalam pengembangan perkara ini. Dalam keterangan KPK, perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka 

Mereka adalah Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019 
Ahmad Yani (AYN); Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar (EMM); Pihak swasta, Robi Okta Fahlefi (ROF). 

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB (AHB) dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi (RS).

“Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” tulis KPK dalam keteranannya, Senin (15/2/2021). 

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF. 

Selain itu, JRH selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

Penerimaan “commitment fee” dengan jumlah sekitar Rp4 Miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari AEM (Elfin MZ Muhtar, tidak dibacakan), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Tersangka JRH disangkakan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : okenews.com

Ikan berukuran besar ini diduga terjebak kubangan lumpur saat air sedang pasang, Minggu (24/1/2021). Hingga kini, ikan paus itu belum berhasil dievakuasi petugas.

Kasat Polair Polres OKI AKP Suprawira mengatakan, ikan paus ini memiliki panjang 7 meter dengan berat lebih kurang 500 kilogram.

"Kemungkinan terbawa oleh arus pasang, namun kami merencanakan menunggu air pasang. Malam ini ikan paus akan kembali ditarik ke tengah laut,” ujar Suprawira, Senin (25/1/2021).

Total ada 10 orang petugas yang diterjunkan dalam membantu mengevakuasi paus termasuk anggotanya. Kata dia, kejadian seperti ini memang langka dan baru pertama kali paus terdampar.

"Beruntung keadaannya masih dalam posisi hidup,” ungkapnya.

Kapolsek Tulung Selapan Iptu Eko Suseno membenarkan adanya ikan paus yang terdampar di wilayah tugasnya. Namun untuk menempuh ke lokasi sangat jauh karena berada di Sungai Kait Desa Pedada.

“Untuk ke sana hanya bisa ditempuh memakai speedboat yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam yang berbatasan langsung dengan Pulau Maspari,” sampainya.

Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel Aziz Abdul Latif menambahkan, untuk jenis paus masih belum diidentifikasi. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencoba menarik kembali hewan mamalia tersebut untuk kembali ke laut. Meskipun demikian, paus tersebut masih kembali ke wilayah pesisir.

Menurutnya, secara geografis wilayah Sungai Kong di Kabupaten OKI memang berada di perbatasan pesisir Laut Bangka, dan terdapat area laut dalam tempat habitat paus untuk mencari makan.

"Paus itu sudah dicoba ditarik ke laut tetapi kembali lagi ke pesisir. Sepertinya ada bagian tubuhnya yang mengalami luka," kata Aziz.   

Sumber : RRI.co.id 

BANYUASIN, INFOSEKAYU.COM – Dua anak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) tegas menggugat ibu kandungnya yang sudah berusia 78 tahun ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumsel.

Sambil menggunakan kursi roda, Darmina pun mengikuti sidang di pengadilan. Menurutnya, dia digugat karena telah menjual tanah warisan milik suaminya.

“Digugat sama anak-anak, saya menjual tanah warisannya,” kata Damian di PN Bangkalan Balai, Kamis (16/7/2020).

Damian menambahkan, dua anak yang menggugatnya sudah mendapat warisan dari tanah yang dijual. Diduga, keduanya menggugat karena tidak terima lantaran tidak dilibatkan dalam penualan tanah itu.

“Tanah itu sudah dibagi-bagi ke anak-anak,”

Sambil terbata-bata, Darmina mengatakan jika sisa tanah yang dimilikinya itu pun sudah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk keperluan berobat.

Perkara sidang sengketa waris antara Darmina dengan dua anaknya terpaksa ditunda karena berkasnya belum lengkap.

Sumber : senayanpost.com 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM - Kantor Siaran stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatera Selatan  (Sumsel) menutup operasional dan meliburkan karyawannya hingga satu Minggu ke depan, tepatnya mulai 15 -21 Juli 2020.

Ini dilakukan untuk  mengantisipasi agar terhindar dari penyebaran Covid-19.

Kebijakan TVRI Sumsel Lockdown ini diambil Kepala Stasiun TVRI Sumsel Sukirman, dalam rangka upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan TVRI Sumsel.

Untuk sementara, tidak beroperasi dilakukan selama satu Minggu ke depan dan melihat kondisi rapid test karyawan dan karyawati TVRI Sumsel yang reaktif dan nonreaktif.

Meskipun tidak siaran manajemen tetap melakukan koordinasi dengan kepala stasiun TVRI Sumsel terkait masalah pekerjaan sehingga pekerjaan TVRI tetap berjalan meskipun kantor diliburkan.

Mereka juga melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor yang juga dibarengi dengan penyemprotan fogging agar terhindar dari demam berdarah.

Sejak awal pandemi Covid-19 TVRI Sumsel menyediakan cairan hand sanitizer dan pengukuran suhu tubuh bagi setiap karyawan dan orang yang akan beraktivitas di kantor tersebut.

Informasi mengenai penghentian sementara operasional TVRI Sumsel ini didapat Sripo dari siaran ulang program berita SUMSEL Hari ini yang tayang pada Selasa (14/7/2020) pukul 16.00 WIB.

Program tersebut diunggah ke channel YouTube TVRI Sumsel.

Beberapa karyawan TVRI Sumsel yang dihubungi Sripo pun tak bersedia memberikan keterangan mengenai peliburan sementara aktivitas di TVRI Sumsel.

Selain itu, Sripo pun tak mendapat akses komunikasi dengan Kepala Stasiun TVRI Sumsel, Sukirman.

"Saya tidak berwenang untuk bicara soal lockdown ini. Itu kewenangan kepala stasiun kami." kata salah satu karyawan.(mg3)

SUMBER : TRIBUNEWS.COM

INFOSEKAYU - Atlet angkat besi Provinsi Sumatera Selatan bernama Cicing Way keluar sebagai juara di nomor 55kg Youth Putri "2nd Indonesia International Weightlifting Championships" yang berlangsung di Semarang.



Pelajar kelas XII SMK 2 Sekayu Musi Banyuasin ini sukses melakukan angkatan beban 62kg snatch, 83 clean and jerk, dan total 145kg.

"Tidak ada motivasi khusus, hanya ingat orang tua saja. Ini jadi motivasi tersendiri untuk mewujudkan impian bapak," ujar Cicing usai penyerahan medali di GOR Tri Lomba Juang, Semarang, Senin.

Pada kejuaraan di nomor ini, atlet remaja yang sudah berlatih angkat besi sejak tahun 2016 tersebut unggul dari Via Anggraini dari SKO DKI Jakarta dan Eka Amalia Putri dari PPOP Jawa Tengah.

Via Anggraini menempati peringkat kedua usai mengangkat beban snatch 60kg, clean and jerk 81kg, dan total 141kg.

Sementara Eka Amalia yang menempati peringkat ketiga melakukan angkatan snatch 63kg, clean and jerk 76kg, dan total 139kg.

Cicing menceritakan bahwa kemenangan di Semarang menjadi kesempatannya yang kedua kali meraih medali, setelah sebelumnya mendapat medali perak pada kejuaraan PPLP di Bandung.

Meski sempat gagal dua kali melakukan angkatan snatch 62kg, namun ia cukup puas dengan hasil hari ini dan akan berusaha lebih keras saat mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019.

"Tadi dua kali gagal di snatch mungkin karena grogi. Pas angkat (barbel) tiba-tiba jadi miring ke belakang," tutur Cicing menjelaskan. /red/

Sumber : rmolsumsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani. Selain Ahmad, tim KPK juga mengamankan 3 orang lainnya saat operasi tangkap tangan (OTT).


Begitu kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).

"Ya benar (Bupati Muara Enim). KPK telah membawa 4 orang ke Jakarta dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan kemarin di Palembang dan Muara Enim, Sumsel," kata Basaria.

Selain itu, ada uang juga diamankan saat OTT sejak Senin (2/9) malam tadi. Uang itu dalam bentuk mata uang asing sekitar 35 ribu dolar AS. Diduga penangkapan terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaaan Umum (PU) Pemkab Muara Enim, Sumsel.

"KPK mengamankan uang sekitar USD 35 ribu. Kami duga uang ini terkait proyek di Dinas PU setempat," kata Basaria.

Pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan kali ini masih dalam proses pemeriksaan intensif di kantor KPK. Sesuai hukum acara, diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum.

"Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK," demikian Basaria.

Sementara kantor Bupati yang berada di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah ditempeli garis segel dari penyidik KPK. KPK mengimbau agak semua pihak menjauhi zona KPK-Lines tersebut. /red/

Sumber : rmolsumsel


Palembang, Infosekayu.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera selatan (Sumsel) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, Hasil Perbaikan (HP) sejumlah 5.656.633 pemilih.

DPT HP tersebut ditetapkan pada rapat pleno penetapan DPT HP Pilgub Sumsel, Jumat (25/5) di ruang rapat sekretariat KPU Sumsel.


Sesuai berita acara KPU Sumsel nomor:664/BA/KPU.SS/v/2018 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Sumsel Aspahani, komisioner Alexander Abdullah, Ahmad Naafi, Liza Lizuarni dan Heny Susantih.


Disaksikan oleh, anggota Bawaslu Sumsel, tim pemanangan pasanga calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel dan KPU kabupaten Lahat, KPU Kota Palembang dan KPU kota Prabumulih yang angka DPT nya berubah setelah hasil perbaikan.


Ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan setelah hasil perbaikan angka DPT Pilgub Sumsel mengalami perubahan dari 5.649.682 saat penetapan DPT, 27 April lalu, menjadi 5.656.633 atau naik sebesar 6.951 pemilih.


“Terdiri dari 2.858.223 pemilih laki-laki, 2.802.410 pemilih perempuan dan tersebar di 16.903 TPS dari 3.238 desa/kelurahan, 236 kecamatan dan 17 kabupaten/kota, sesuai dengan rincian pada formulir A.34-KWK,” jelas Aspahani. (Edp)



Infosekayu.com- Rapat Paripurna Istimewa XIX DPRD Provinsi Sumsel dalam rangka memperingati hari jadi ke-72 Provinsi Sumsel tahun 2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (23/5) berjalan hikmad.

Raat paripurna di pimpin Plt Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel, juga hadir Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.


Selain itu ikut hadir anggota DPR RI, Wasista Bambang Utoyo, Fauzi Amroh, Anggota DPD RI, Asmawati, Siska Marleni dan Kapolda Sumsel dan Pangdam II Sriwijaya serta para undangan.


Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengatakan, Peringatan HUT Sumsel ke 72 tahun merupakan kesempatan terakhir dirinya sebagai Gubernur Sumsel untuk menyampaikan sambutan di acara ini.


Menurutnya, masa jabatannya berakhir tahun 2018 seiring berakhirnya RPJMD Sumsel tahun 2013-2018 yang mempunya visi Sumsel sejahtera, lebih maju dan berdaya sdaing internasional.


“Alhamdulilah syukur Allah SWT dan dengan kerja keras kita seluruh warga masyarakat Sumsel di 17 kabupaten dan kota , visi tersebut sudah terwujud pada saat Sumsel berumur 72 tahun,” katanya.


Sumsel sejahtera dapat dilihat dari berbagai pencapaian antara lain pertumbuhan ekonomi Sumsel 2017 sebesar 5, 51 persen ditegah ekonomi nasional dan internasional yang sulit, angka pertumbuhan tersebut lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi nasional5,07 persen.


Gili rasio mencapai 0,365 lebih baik dari nasional 0,391, angka gili rasio digunakan untuk menggambarkan kesenjangan ekonomi masyarakat di satu wilayah, semakin angkanya semakin kecil kesenjangan yang terjadi, artinya pembangunan di Sumsel cukup merata dan di nikmati seluruh masyarakat Sumsel yang tersebar di 17 kabupaten kota.


Selain itu prosentase penduduk miskin di Sumsel tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13, 1 persen.


” Kita terus melakukan terobosan-terobosan mempercepat angka kemisinan tersebut melakui berbagai program antara lain bantuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam pembiayaan kesehatan melalui program berobat gratis dan pembiayaan pendidikan sebagai program sekolah gratis dan program kuliah gratis. selain itu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan dan aset masyarakat miskin melalu bedah rumah, bantuan alat produksi, bantuan bibit, ternak dan lain-lain, diperlukan kerjasama semua stekholder untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan Sumsel,” katanya.


Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 , 4,39 dibawah nasional mencapai 5, 50 persen dimana ini bukti pembangunan di Sumsel telah berhasil memperluas kesempatan kerja bagi masyarkat Sumsel.

“Produksi domestik regional brutto atas dasar harga konstan perkapita, tahun 2017 sebesar 34,06 juta meningkat dari tahun 2016 sebesar 32,07juta,” katanya.
Untuk program sekolah gratis sampai kuliah gratis, bagi masyarakat tidak mampu, dengan angka partisipasi kasar perguruan tinggi meningkat siknifikan, dimana tahun 2012 sebesar 13 persen, menjadi 41, 56 persen tahun 2017.


Usia harapan hidup Sumsel meningkat dari 69,16 tahun 2016 menjadi 69, 18 tahun 2017 .Alex mengatakan jika Sumsel selama ini dikenal sebagai provinsi zero konflik dan berbagai keberhasilan lainnya dengan melibatkan TNI/Polri dan masyarakat.


Selain itu Sumsel berhasil menarik dana APBN, pernyertaan modal negara dan partisipasi swasta untuk pembangunan infastruktur strategis di Sumsel lebih dari Rp70 triliun dalam 2 tahun terakhir.


“Pembangunan empat ruas jalan tol, dua jembatan Musi, Fly Over , Undrpass, penambahan kapasitas Bandara SMB II,” katanya.


Pembangunan lainnya seperti penambahan daya listrik dan air, program pencegahan banjir di kota Palembang, rumah sakit dan Light Trail Transit (LRT).


“Selama 4 tahun pelaksanaan RPJMD sampai saat ini sudah diterima 134 penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Artinya, rata-rata tiap tahun diterima 32 penghargaan atau tiap 1 sampai 2 minggu sekali Sumsel menerima penghargaan, ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan Sumsel,” tegasnya.


Lanjut Alex, tahun 2018 menjadi tahun terberat yang harus dilalui Provinsi Sumsel selain karena adanya Pilkada serentak juga karena adanya event Internasional Asian Games XVIII yang menjadi taruhan bagi Sumsel dalam membawa nama baik bangsa Indonesia dimata dunia.

“Tiga hal penting yang menjadikan Sumsel sebagai tuan rumah Asian Games, Pertama karena Sumsel kondusif, dikenal zero konflik, kedua berpengalaman menyelenggarakan event internasional dan ketiga Sumsel memiliki infrastruktur dan fasilitas olahraga berstandar internasional. Tiga hal ini sangat penting dan harus selalu kita jaga bersama,” kata Alex.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai semua stakeholder di pemerintahan Sumsel telah berhasil membangkitkan Kejayaan Sriwijaya sejak 72 tahun terbentuknya Provinsi Sumsel. Di usianya ke 72 tahun Sumsel diakuinya telah berhasil menjadi daerah terpandang bukan hanya di Indonesia namun juga terpandang di mata dunia internasional.


“Sebagai Provinsi olahraga, budaya, pariwisata, perdagangan, industri dan lainnya, Sumatera Selatan telah menjadi Provinsi terpandang bukan hanya di Indonesia bahkan terpandang dimata dunia Internasional. Selain itu, bentuk memperkuat otonomi daerah telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan khususnya sejak 10 tahun terakhir dibawah kepemimpinan Gubernur Alex Noerdin,” katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, peringatan hari jadi Provinsi Sumsel ke-72 ini menambah jumlah peringatan hari jadi daerah yang didatanginya langsung sejak menjabat sebagai Mendagri. ” Ini menjadi yang ke-29 kalinya saya hadir pada peringatan hari jadi daerah-daerah di Indonesia,” ujarnya.


Dia juga memuji keberhasilan dan pencapaian Provinsi Sumsel yang kini mengalami kemajuan pesat di bawah kepimpinan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin.
Menurut Tjahjo, Sumsel merupakan provinsi yang ‘bercahaya’ bukan hanya di Sumatera tapi secara nasional. Dia menilai Sumsel mengalami kemajuan yang pesat tidak hanya secara fisik semata, melainkan juga pertumbuhan ekonomi yang berada diatas rata-rata nasional.


“Saya kira impian pak Alex yang memimpin Sumsel 10 tahun ini untuk mewujudkan Sumatera Selatan dari sisi peningkatan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, mempercepat pemerataan pembangunannya, kesejahteraan rakyat sampai mewujudkan ikon provinsi olahraga yang punya sarana berstandar intenasional dan pelayanannya serta RSUD nya sudah diwujudkan dengan baik,” kata Tjahjo.

Lanjut Mendagri, Hari jadi Provinsi Sumsel menjadi momentum yang baik bagi pelaksana dan pengambil kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama 72 tahun Sumsel.


“Seperti yang disampaikan pak Alex (Gubernur Sumsel), ada 134 penghargaan yang diterima Sumatera Selatan sejak 4 tahun terakhir, ini menjadi bukti prestasi kerja pemerintah Sumatera Selatan. Banyaknya penghargaan selama kepemimpinan Gubenrur, itu bukan hanya untuk pak Alex, tetapi menjadi penghargaan untuk seluruh masyarakat Sumsel,” katanya.

Plt Ketua DPRD Sumsel Uzer Effendi mengatakan, tema peringatan hari ulang tahun provinsi Sumatera Selatan (Sumsel yang ke72 tahun 2018. “Dengan semangat hari jadi ke 72 mari kita sukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 dan Asian Games XVIII.


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang hari jadi provinsi Sumatera Selatan, dimana telah dlterapkan bahwa setiap tanggal 15 mei merupakan hari jadi provinsi Sumatera Selatan.


“Pada peringatan ulang tahun provinsi Sumatera Selatan yang ke72 ini, merupakan peringatan ke 12 kalinya kita peringati secara bersama-sama, mari kita jadikan peringatan ini sebagai wahana refleksi, evaluasi dan instrospeksi untuk menilai apa yang telah kita lakukan selama ini, dan apa langkah-langkah kita di massa yang akan datang untuk meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat sumatera selatan khususnya dan rakyat indonesia pada umumnya,” katanya.


Selama usia 72 tahun , dia melihat Sumsel menampakkan hasil sebagaimana yang dicita~ citakan. Sudah banyak even-even internasional yang dilaksanakan di provinsi Sumatera Selatan seperti Sea Games yang telah dilaksanakan dengan sukses, begitu juga dengan perhelatan Islamic Solidarity Games, Konferensi Parlemen Negara-Negara Islam di dunia, MTQ tingkat dunia di Sumatera Selatan pekan olahraga tingkat mahasiswa se Asean, kejuaran tinju dunia piala presiden, dan pada tahun 2018 provinsi Sumatera Selatan terpilih sebagai salah satu tempat perhelatan internasional penyelenggaraan Asian Games ke XVIII.


Dan sebagai tuan rumah penyelenggara Asian Games, untuk mensukseskan kegiatan tersebut perlu didukung sarana dan prasarana dan infrastruktur yang baik. alhamdulillah pada tanggal 30 april 2015 yang lalu, presiden Republik Indonesia telah meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol Palembang Indralaya sepanjang lebih kurang 34 kilometer, jalan ini merupakan jalan penghubung menuju jalan tol trans Sumatera yang direncanakan sepanjang 2.700 km.


“Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan serta para mantan gubernur, bupati maupun walikota se-Sumatera Selatan yang telah memimpin daerah ini untuk terus memajukan dan mengembangkan Sumatera Selatan. Penghormatan dan ucapan yang sama pula saya sampaikan kepada para pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya didaerah ini baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota di sumatera selatan, juga para tokoh masyarakat, politisi, Cendekiawan, akademisi, kalangan dunia usaha, insan pers, tokoh wanita, tokoh pemuda, kalangan lsm, baik yang saat ini masih sempat hadir bersama kita maupun yang telah mendahului kita sekalian, atas pengabdian, sumbangan pemikiran, peran sertanya sehingga mencapai kondisi Sumatera Selatan yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangan pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Sumsel,” katanya.


Diakhir acara, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin .(Edp)




INFOSEKAYU.COM- Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri menyebut kepemimpinan H Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan berhasil mengubah wajah Sumsel, bahkan terkenal di dunia. Terlihat dalam beberapa tahun ini Sumsel dipromosikan dengan memiliki pembangunan di Bumi Sriwijaya yang luar biasa.

Menurut Tjahjo, Sumsel ada kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT), Jembatan Musi IV dan Musi VI, underpass/fly over dan pembangunan lainnya. Apalagi ditambah Sumsel memilki Jakabaring Sport City (JSC) Palembang yang bertaraf internasional. Ini prestasi luar biasa sekali bagi Gubernur Alex.

“Kalau tak ada keberanian, saya yakin Sumsel dan Palembang tidak terbentuk seperti ini. Saya yakin wajah Sumsel dan Palembang semakin indah untuk dikunjungi,” ujar Tjahjo saat menghadiri kuliah umum ‘Efektivitas Reformasi Pemerintahan Daerah dalam Era Kabinet Kerja’, di Graha Sriwijaya Unsri Bukit Besar Palembang, Sabtu (31/3).

Tjahjo menambahkan, Sebagai kota olahraga, Provinsi Sumsel juga sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Untuk itu, Gubernur Alex patut diapresiasi dan juga masyarakat yang telah mengangkat Sumsel dikancah nasional maupun internasional.

Tak sampai situ, Tjahjo pun mengapresiasi kepada pelopor sekolah dan berobat gratis itu atas kesiapan Sumsel menjadi tuan rumah pergelaran Asian Games 2018. Bahkan, saat ia melihat paparan dan mendengar dari Gubernur Alex memang sungguh luar biasa.

“Kegiatan internasional ini bukan hanya milik Jakarta dan Sumsel, tetapi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap dia.
Dikatakan Tjahjo, dulu Asian Games pertama pada 1962 silam di Indonesia oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno. Dengan fasilitas yang ada beliau bisa mengguncang dunia.

“Sekarang kita kembali menjadi tuan rumah Asian Games. Dengan Presiden Jokowi dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin pasti kita akan kembali mengguncangkan dunia,” tutupnya.

Dalam kuliah umum sendiri, Tjhajo mengatakan, pada intinya pemerintah dimana pun juga kuncinya ada pada masalah percepatan reformasi birokrasi. Dimana di Indonesia ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
“Pesan saya, baik sesama mahasiswa harus punya rasa daya saing, kompetisi untuk mencapai yang terbaik. Marilah kita terus mencapai prestasi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Neordin yang juga menghadiri kuliah umum tersebut mengatakan, kesiapan Provinsi Sumsel menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa-bangsa Asia tahun ini.
“Kita bangga, kita bersama Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi Palembang secara tidak langsung dipromosikan sejak dua tahun yang lalu ke negara yang ikut peserta Asian Games hingga sampai saat ini,” kata suami Eliza Alex dihadapan Menteri Tjahjo dan juga ribuan mahasiswa.

Mantan Bupati Musi Banyuasin dua periode ini juga menambahkan, ada beberapa persyaratan menjadi tuan rumah Asian Games, pertama kondusifitas daerah. Alhamdulillah tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi kerusuhan antar etnis dan antar umat beragama.
“Kondusifitas Sumsel sudah dikenal dunia. Melalui komitmen Pemerintah daerah, bersama TNI/Polri serta seluruh eleman masyarakat Sumsel terus menjaga kondusifitas ini,” pungkas Alex. (Edp)