Articles by "Info Sumsel"
Tampilkan postingan dengan label Info Sumsel. Tampilkan semua postingan

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  - Mulai hari ini, Jumat (1/10/2021) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Sumsel.

Keringanan pajak kendaraan bermotor ini berupa, pembebasan pajak kendaraan bermotor progresif. Lalu penghapusan sanksi administrasi denda bunga pajak kendaraan bermotor dan denda bunga bea balik nama kendaraan bermotor.

"Untuk pembebasan pajak progresif dilakukan bagi Wajib Pajak (WP) yang memiliki kendaraan mobil lebih dari satu," kata Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaibah, Jumat (1/10/2021).

Menurutnya, kenapa pada tahun ini pajak progresif juga dilakukan? Alasanya banyak WP di Sumsel khususnya kota Palembang merupakan seorang driver online, baik ojek online(Ojol) ataupun taksi online (Taksol).

"Bukan hanya orang mampu yang memiliki lebih dari satu kendaraan, karena ada juga yang bekerja sebagai Ojol atau Taksol yang biasanya memiliki lebih dari satu kendaraan," katanya.

Menurut Neng, selama masa pandemi pendapatan dari driver online berkurang. Oleh karena itu Gubernur Sumsel Herman Deru ingin memberikan keringan pajak progresif ini juga.

"Untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor progresif ini memang yang terbaru kita programkan. Harapannya dengan program ini dapat meringankan beban WP," katanya.

Menurut Neng, kenapa pemutihan pajak kendaraan ini baru dilakukan saat ini, sebab dari awal tahun dipelajari dulu trend perekonomian yang ada saat ini. 

"Setelah dipelajari ternyata kita perlu melakukan pemutihan pajak ini. Sebab 
selain untuk membantu WP yang terdampak Covid-19 juga untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tengah di canangkan," katanya.

Sementara itu keringanan pajak kendaraan bermotor atau pemutihan pajak ini berlaku dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2021. Untuk dihari pertama masih terlihat biasa-biasa saja.

"Iya, hari pertama ini masih biasa-biasa saja, belum ada lonjakan. Di karenakan baru hari pertama, tapi tadi sudah ada beberapa WP pajak progresif yang datang ke Samsat untuk membayar pajak," kata Neng. Neng pun optimis target pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumsel bisa mencapai target yaitu Rp 3,2 miliar dari lima jenis sektor pajak.

Sebagai informasi syarat untuk bisa ikut pemutihan pajak pembebasan pajak kendaraan bermotor progresif yaitu, datang langsung ke Samsat terdekat. Bawa STNK asli, SKPD asli, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) yang asli.

Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) itu yang ditempelkan dengan STNK, jadi sebelahnya STNK dan sebelahnya lagi SKPD. 

Lalu untuk yang ingin penghapusan sanksi administrasi denda bunga pajak kendaraan bermotor syaratnya juga sama, bawa STNK asli, SKPD asli, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) yang asli. Karena nantinya akan di cek sistem, terlihat ada denda atau tidaknya.

Kemudian untuk penghapusan denda bunga bea balik nama kendaraan bermotor syaratnya bawa BPKB asli, kuitansi pembelian dan cek fisik. Lalu bawa juga STNK asli, SKPD asli, KTP asli, dan Kartu Keluarga (KK) yang asli.

Sumber : TRIBUNSUMSEL.COM



PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  - Untuk memperkuat tali silaturahmi Forum Admin Media Sosial (FAMS) Sumsel adakan Media Sosial Jambore 2021 di Palembang. 

Menurut Koordinator sementara FAMS Sumsel, Edo admin @palembanginfo mengatakan kegiatan ini akan diadakan tanggal 30-31 Oktober 2021 mendatang. 

"Tujuan Media Sosial Jambore ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi sesama admin  di Sumatera Selatan. Selama ini kan belum pernah ketemu, siapo tahu dengan ketemu ini, kito biso sharing bareng. Biar makin akrab," jelasnya. 

Agar mudah koordinasinya, nanti di
Menurut Edo saat ini sudah 80 akun yang terdaftar menjadi anggota FAMS Sumsel. 
"Kalo dijumlahkan followernyo kami (FAMS Sumsel) kurang lebih dua  juta follower," tambah Edo. 

Edo berharap kegiatan ini menjadi awal yang baik dan  nantinya bisa berkelanjutan diadakan di setiap daerah di Sumsel setiap tahunnya.
Pada Jambore Sumsel 2021 ini juga diadakan pemilihan Ketua FAMS Sumsel yang pertama.

JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD di Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Sepuluh tersangka tersebut yakni Indra Gani, Ishak Joharsah, Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo Kosuma, Marsito, Mardiansah, Muhardi, Fitrianzah, Subahan dan Piardi.

“KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka“ ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis (30/9/2021).

Dalam perkara ini, ujar Alex, KPK sebelumnya telah menetapkan 6 orang tersangka. Lima di antaranya yakni Robi Okta Fahlevi, Ahmad Yani, Elfin MZ Muchtar, Aries HB dan Ramlan Suryadi telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan, satu terdakwa bernama Juarsah saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

Alex mengatakan, penyidikan terkait perkara ini dilakukan setelah adanya pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani.

Untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, kata dia, pada sekitar Agustus 2019, Robi Okta Fahlevi bersama dengan A Elfin MZ Muhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A Elfin MZ Muchtar dan nantinya ada pemberian komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019.

“Pembagian proyek dan penentuan para pemenang proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim diduga dilakukan oleh Elfin MZ Muhtar dan Ramlan Suryadi sebagaimana perintah dari Ahmad Yani, Juarsah, Ramlan Suryadi dan tersangka Indra Gani dkk agar memenangkan perusahaan milik Robi Okta Fahlevi,” ucap Alex.

Setelah Robi Okta Fahlevi mendapatkan beberapa proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 dengan total nilai kontrak lebih kurang Rp 129 Miliar kemudian dilakukan pembagian komitmen fee dengan jumlah bervariasi yang diserahkan oleh Robi Okta Fahlevi melalui Elfin MZ Muhtar.

“Pemberian uang dimaksud diterima oleh Ahmad Yani sekitar sejumlah Rp 1,8 M, Juarsah sekitar sejumlah Rp 2,8 Miliar dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah Rp 5,6 Miliar,” ungkap Alex.

Terkait penerimaan para tersangka, ujar dia, diberikan secara bertahap yang di antaranya bertempat di salah satu rumah makan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan nominal minimal pemberian dari Robi Okta Fahlevi masing-masing mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

“Peneriman uang oleh para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019,” ucap Alex.

Atas perbuatannya, 10 tersangka itu dikenakan pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sumber : kompas.com 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM – Selama dua hari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Sumatera Selatan (Sumsel) akan melakukan penutupan Jembatan Ampera, mulai 26-28 September. Senin 26 – 27 September ditutup mulai pukul 22.30 – 03.30 WIB. Selasa 27-28 September mulai pukul 22.30 – 03.30 WIB.

Hal ini ditegaskan Kepala BBPJN V Sumsel, Kiagus Syaiful Anwar, Kamis (23/9). Dikatakannya, ditutupnya jembatan tersebut karena akan dilakukan penggujian dynamic loading test/uji beban dinamis Jembatan Ampera. Penutupan jalan dilakukan malam sampai dini hari agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat.

“Untuk itu diharapkan masyarakat bisa antisipasi untuk cari jalan alternatif, dan dengan koordinasi forum jalan untuk mengatur arus lalu lintas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penutupan lalu lintas akan dibagi 5 titik. Titik satu, penutupan total pada sisi hilir Jembatan Ampera (Bundaran Air Mancur). Lalu lintas diarahkan melalui Jalan Merdeka menuju jembatan Musi VI.

Titik dua, penutupan total pada sisi hulu Jembatan Ampera. Lalu lintas diarahkan melalui jembatan Musi IV (via Plaju) dan Musi VI (via Kertapati).Titik tiga, penutupan dari Kertapati belok kiri menuju jembatan Ampera, sehingga lalu lintas dialihkan ke arah Plaju/Musi IV.

“Jalur alternatif dari Seberang Ulu (SU) ke Seberang Ilir Dari plaju, Kertapati, Jakabaring, dan sekitarnya, dapat melewati Jembatan Musi IV atau Jembatan Musi VI. Sedangkan untuk Seberang Ilir ke Seberang Ulu dari Jalan Sudirman dialihkan menuju Jalan Merdeka ke arah Jembatan Musi VI. Untuk dari daerah Bom Baru dan sekitarnya dapat melewati Jembatan Musi IV,” katanya.

Terkait dengan pengerjaan uji beban dinamis dilakukan untuk melakukan kajian kapasitas struktur Jembatan Ampera, dikarenakan usia Jembatan Ampera yang sudah hampir 60 tahun.

“Melalui kajian ini kita ingin tahu, sebenarnya berapa kemampuan/kekuatan jembatan Ampera ini sebenarnya. Hasil dari kajian ini akan kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Sumber : palpres.com 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  – Mantan Gubernur Sumsel Dua Periode Alex Noerdin ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh PT. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Provinsi Sumsel bersama mantan Komisaris PDPDE Muddai Madang.

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumsel saat ini Herman Deru mengaku prihatin atas apa yang ditimpa mantan Gubernur yang dikenal sebagai bapak pembangunan tersebut.

“Saya prihatin karena aku secara pribadi nggak ada masalah dengan pak Alex,” kata Deru saat di bincangi di kantornya, Kamis (16/9/2021).

Deru mengaku hubungannya dengan Alex Noerdin telah terjalin lama bahkan sejak Alex Noerdin menjabat sebagai kepala Bappeda Kota Palembang tahun 1994. Bahkan secara pribadi dia tidak ada masalah dengan Alex Noerdin.

“Aku berhubungan baik dengan Alex. Bahkan sejak dia jadi ketua Bappeda di kota Palembang tahun 1994 disitulah saya kenal dengan Alex. Aku banyak dinasehatinya, secara pribadi aku memang dak katek masalah. Gesekan waktu Pilkada kemarin mungkin karena berhadapan Politik,” ujar Deru,” ujarnya.

Atas kejadian ini, Deru menganggap ini musibah atau ujian yang diterima oleh Alex Noerdin. Ia juga mendoakan agar Alex Noerdin bisa kuat dan tabah dalam menghadapi ujian yang diterima.

“Yang jelas sebagai adeknya saya mendoakan agar beliau kuat tabah menghadapi kondisi ini memberikan keterangan yang selugas lugasnya mudah-mudahan beliau bisa lepas dari jerat hukum,” jelasnya.

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM - Melihat ponsel tertinggal di Dashboard Laci motor, membuat seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) tanpa pikir panjang membawa kabur dan menjualnya melalui media sosial (medsos) Facebook.

Akibatnya Priyanti alias Yanti (29) warga Jalan R Sukamto, Lorong Suka damai, Kecamatan IT III Palembang harus dijemput di kediamannya oleh anggota Opsnal Pidana Umum (Pidum) bersama anggota Team Khusus Anti Bandit (Tekab) 134 Satreskrim Polrestabes Palembang, Jumat (4/9) sekitar pukul 16.30 WIB.

Pelaku Yanti mengakui kalau ia telah mencuri dua buah ponsel milik korban Dhea Alvira (20) di depan rumah korban yang beralamat di Jalan R Sukamto, Lorong Rawasari, Kecamatan Kemuning Palembang, Rabu (24/7) sekitar pukul 11.40 WIB.

“Saya lewat depan rumah korban dan melihat ponsel korban yang tertinggal di dashboard laci motor sehingga melihat ponsel ketinggalan timbulah niat saya untuk mengambilnya dan menjualnya di Facebook,” ujarnya, Sabtu (4/9).

Untuk uangnya sendiri lanjut dia mengatakan sudah habis digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. “Uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, ” katanya.

Sementara itu, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irvan Prawira Satyaputra melalui Kasat Reskrim, Kompol Tri Wahyudi didampingi Kanit Pidum AKP Robert Sihombing mengatakan, bahwa kejadian itu terjadi saat korban Kelupaan kalau ponselnya tertinggal di dashboard laci motornya setelah masuk ke dalam rumah.

“Dari BAP yang dilakukan anggota kita didapatkan ponsel korban sudah raib ketika korban kembali keluar dan mendekati sepeda motornya Motornya,” jelasnya.

Kemudian korban melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib dimana dua ponsel korban yang hilang yakni satu buah ponsel merek Xiaomi Note 9 dan satu buah ponsel merek Realme C2. “Atas laporan korban anggota melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku,” aku dia.

Untuk pasal sendiri, lanjut Kompol Tri menerangkan pelaku terancam pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara paling lama lima tahun penjara.

Sumber : PROSUMSEL.COM

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  – Setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Seorang nenek yang bertugas sebagai penyapu jalan, ditemukan tergeletak di pinggiran jalan persis diatas Jembatan Ampera Palembang, Selasa (24/8/2021) sekira pukul 08.00 WIB akhirnya meninggal dunia.

Korban diketahui bernama Nurma (60) warga Jalan Pangeran Sido Ing, Kelurahan Karang Anyar, Gandus Palembang mengabdi sebagai petugas menyapu jalan di DLHK Kota Palembang.

Kepala UPTD DLHK Kecamatan Kecamatan IT I Palembang, Iwan Kurniawan saat dibincangi langsung, Rabu (25/8/2021) mengatakan korban saat kejadian sedang menyapu di atas jembatan Ampera disisi kiri jalan dari arah Jakabaring menuju ke Masjid Agung.

“Kejadiannya sekitar jam 8.30 WIB menurut saksi teman korban sesama bertugas menyapu yang berada berseberangan sisi tempat korban menyapu melihat kearah korban, saat itu korban sudah tergeletak dipinggir trotoar dan tidak melihat apa penyebab korban sudah tergeletak,” ungkap Iwan saat ditemui di gedung Lantas Polrestabes Palembang.

Iwan menuturkan, saat ini pihaknya tidak mengetahui penyebab korban tergeletak disisi jalan tersebut. Apakah, korban di tabrak motor, mobil, atau terjatuh sendiri. “Makanya hari ini kita membuat laporan kepolisian, supaya mengetahui kronologis nya seperti apa,” tuturnya.

Lanjutnya, saat kejadian korban langsung dibawa ke RS Benteng kemudian di rujuk ke RSMH Palembang. “Masuk pagi sekitar pukul 09.00 WIB dan setelah dirawat diruang IGD akhirnya mendapat kabar sekitar pukul 02.30 WIB meninggal dunia,” jelas Iwan.

Untuk luka luka pada korban menurut keterangan dokter, memar pada pipi, lecet pergelangan tangan, bahu, dan bocor di kepala. “Untuk semua dinas bekerja di DLHK di kaper oleh bpjs ketenaga kerjaan jadi yang pertama kita bantu untuk claim asuransi, dan ada santunan dari Kepala Dinas DLHK, dari UPTD dan sumbangan rekan rekan yang lain. Korban sendiri sudah bekerja dan mengabdi sejak tahun 1993 sampai sekarang,” terang Iwan.

Sementara, saksi Husna (58) teman korban yang melihat pertama kali, mengatakan saya sedang menyapu dan saat melihat kearah korban ternyata korban sudah tergeletak, “Tetapi saya tidak tau persis kejadian, korban sudah tergeletak. Apakah karena ditabrak mobil atau motor saya tidak tau,” ungkapnya.

Saat itu juga, lanjut Husna, dia memanggil teman lainnya sama sama penyapu disana. “Orang sudah ramai membantu dan dibawa ke RS Benteng pakai mobil pribadi korban masih sadar, lalu di rujuk ke RSMH Palembang,” terangnya.

Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Endro Ariwibowo saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan setelah kejadian. “Menurut keterangan saksi bahwa melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan, namun saksi tidak melihat apa penyebab persisnya,” kata Endro.

Endro mengatakan kalau kejadiannya pagi hari dan sudah melakukan pencarian penyebab yang menimpa korban dengan melacak melalui cctv yang ada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). “Untuk sementara diduga korban kecelakaan ditabrak kendaraan,” ujarnya.

Sumber : PROSUMSEL.COM 

LAHAT, INFOSEKAYU.COM – Mayat mengapung di Sungai Lematang, terlihat oleh warga di Desa Tanjung Mulak Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, Rabu(25/8/2021).

Posisi mayat tertelungkup ke bawah, mengenakan baju hitam, dan di dekat batu batu sungai.

Belum diketahui jenis kelamin mayan tersebut. Informasi yang dihimpun, mayat tersebut pertama kali diketahui oleh penambang pasir. Kemudian disampaikan kepada warga dan Kepolisian Polsek Pulau Pinang.

Kapolres Lahat AKBP Achmad Gusti Hartono Sik, melalui Kapolsek Pulau Pinang, Iptu Amrin Prabu sudah berada di lokasi penemuan mayat, untuk dilakukan proses evakuasi. 

(Lahat pos)

Palembang, Infosekayu.com – Kota Palembang bersiap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, mulai 9-20 Juli 2021. Salah satu poin penting PPKM mikro ini, mal hanya buka hingga pukul 17.00 WIB.

Hal ini ditegaskan Walikota Palembang H Harnojoyo usai menggelar rapat pengetatan PPKM mikro di rumah Dinas Walikota Jalan Tasik, Rabu (7/7). “Menindaklanjuti intruksi Mendagri, kita masuk dari 43 kabupaten/kota dalam pengetatan PPKM mikro karena kasus Covid-19 trennya masih naik,” jelasnya.

Untuk itu, selama dua hari mulai hari ini hingga besok dilakukan terlebih dahulu sosialisasi pengetatan PPKM mikro kepada masyarakat. “Sebetulnya intruksi Menteri mulai tanggal 6 lalu tapi kita lakukan sosialisasi selama dua hari dan mulai hari Jumat 9 Juli 2021 kita mulai diberlakukan pengetatan PPKM mikro,” ujarnya.

Sesuai dengan aturan yang ada dalam pengetatan PPKM Mikro ini untuk operasional mall buka hanya hinggapukul 17.00 wib, WFH masih 25 persen dikantor dan 75 persen dari rumah. “Surat edaran ini akan segera kita buat akan kita tanda tangani semua pihak yang terkait dan selama dua hari ini akan kita lakukan sosialisasi dulu,” katanya.

Dia menyebutkan, dalam pengetatan PPKM mikro ini diharapkan dapat menurunkan angka kasus Vovid-19. “Nantinya kita akan lakukan evaluasi dan kita harap masyarakat bisa membantu dalam pengetatan PPKM mikro ini,” jelas dia.

Manajemen Mal Siap

 

Terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tentang penerapan PPKM mikro yang akan memberlakukan jam operasional mal hingga pukul 17.00 WIB, pihak mal menyatakan kesiapan dan kesanggupan mereka menjalankan aturan yang akan diberlakukan pemerintah untuk menekan lonjakan Covid-19.

“Sampai siang ini, kami belum menerima surat edaran dari pemerintah tentang hal ini. Kami masih menunggu surat keputusan tersebut, karena surat ini akan menjadi acuan kami untuk membuat surat edaran ke semua tenan yang ada di mal. Yang pasti, kami siap dan akan tetap mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Intan Indirayana, Marketing Communication Manager Palembang Square Mall, Rabu (7/7)

Pihaknya juga mempertanyakan, apakah kebijakan berlaku untuk supermarket di atas waktu tersebut.  Karena menurut dia, kebijakan terdahulu, pengunjung masih bisa berbelanja walau kondisi mal tutup.

Hal senada juga diungkapkan Assikin, Head of Public & Tenant Palembang Indah Mall, bahwa pihaknya masih menunggu surat keputusan dari pemerintah terkait pemberlakuan jam operasional mal.

“Kalau surat sudah kami terima, segera kami membuat surat edaran ke seluruh tenan. Apa pun kebijakan yang diambil pemerintah, kami akan mematuhinya, apalagi saat ini Palembang masih zona merah,” tuturnya.

Tak jauh beda disampaikan Marketing Communication OPI Mall,  Wendy Ansa, pihaknya masih menunggu secara tertulis terkait kebijakan pemerintah setempat seperti apa. “Apa pun instruksi serta kebijakan pemerintah, insya Allah yang terbaik untuk menanggulangi kondisi pandemi saat ini dan kami akan mengikuti juga arahan yang akan di sampaikan,” ucapnya.

Akan tetapi, lanjut dia, hal ini akan sangat berpengaruh besar bagi karyawan di mana pembatasan jam tersebut akan berpengaruh di jam kerja atau shift kerja. Tidak menutup kemungkinan akan ada karyawan atau pegawai terimbas dari segi waktu kerja dan upah yang didapat.

Insya Allah, pemerintah bisa mempertimbangkan dari beberapa aspek  di semua sisi terkait kebijakan yang akan dikeluarkan,” tandasnya.

Sedangkan Felice, Vice General Manager Palembang Trade Center Mall menyebutkan, akan diberlakukannya jam operasional hingga pukul17.00 WIB jelas berdampak kurang baik ke bisnis mal secara keseluruhan, namun pihaknya akan tetap mengikuti aturan pemerintah. “Mau gak mau harus taat,” imbuhnya.

Ia berharap akan ada stimulus, bantuan, dan keringanan kepada pihak mal, dikarenakan biaya operasional dan maintenance dalam masa Covid-19 tetap besar, bukan menghemat malah menurut dia harus keluar biaya tambahan untuk antisipasi seperti pengadaan hand sanitizer, penyediaan cuci tangan di pintu-pintu masuk termasuk sabun, alat ukur suhu tubuh,  penyemprotan disinfektan, dan lainnya.

“Karyawan kan harus tetap digaji, outsourching tiga shift, alat-alat gedung tetap harus dimaintenance, tidak murah,” tandasnya.

Sumber : RADAR PALEMBANG


PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM – Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan yang melintas disejumlah ruas jalan protokol dalam wilayah Kota Palembang. Kebijakan ini diambil guna  mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan, pihaknya  telah berkordinasi dengan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri. Dimana rencana ganjil genap  tersebut efektif   berlaku pada 1 Juli 2021.

” Tanggal 1 Juli 2021 besok akan kita berlakukan. Itu bertepatan dengan HUT Bhayangkara ke-75. Surat Keputusan akan saya tandatangani, dan kita nanti juga akan berkoordinasi dengan Kadishub dan semua jajaran satgas Covid-19 untuk melakukan pengawasan dilapangan,” kata Herman Deru disela-sela  menerima kunjungan kerja Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (30/6) pagi.

Herman Deru berharap dengan diberlakukannya ganjil genap ini nantinya  dapat mengurangi pergerakan masyarakat yang berpotensi terjadinya  kerumunan.

” Meskipun kebijakan ini kita berlakukan, kita juga tidak mau nantinya ini akan mempengaruhi ruang gerak kita dalam kegiatan sehari-hari.  Karena ini juga berlakunya di hari-hari tertentu,” tambahnya.

Disisi lain, Herman Deru juga mendukung pelaksanaan puncak HUT Bhayangkara ke-75. Kendati begitu pelaksanaan harus tetap  menerapkan  protokol kesehatan yang  ketat.

“Saya juga sarankan bagi tamu yang hadir dalam acara HUT Bhayangkara nantinya mengenakan pakaian adat. Hal ini agar kearifan lokal di Sumsel tetap terjaga,” katanya.

Ditempat yang sama Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, mengungkapkan rasa terima kasihnya  pada Gubernur Sumsel H.Herman Deru yang senantiasa  mendukung program kerja jajaran Polda Sumsel.

Kapolda juga mengharapkan berlakunya ganjil genap nantinya  bisa berjalan efektif dalam mengurangi lonjakan kasus Covid-19 di Sumsel.

” Saya bersama jajaran ucapkan terimakasih kepada pak Gubernur yang selalu sigap menerima kunjungan kerja kami. Semoga juga kedepannya kita bisa selalu kondusif dalam melaksanakan tugas-tugas nantinya,” ucap Irjen Pol Eko Indra Heri.

Kapolda juga  sepakat dengan  saran Gubernur untuk mengenakan pakaian adat bagi tamu undangan pada saat hadir dalam  perayaan  HUT Bhayangkara ke-75 yang digelar secara virtual.

Sumber : Rehatnews 

 

PALEMBANG, INFOSEKAYU.COM  – Sujud sukur warga Plaju Darat setelah wilayah mereka ditetapkan masuk Kota Palembang. Hal ini terungkap setelah Pemkab Banyuasin menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

 “Alhamdulillah, kita bersyukur atas perjuangan kami diridhoi Allah SWT. Memang dari dulu, kami warga Plaju dan dibuktikan oleh Allah,” kata Daryono Ketua Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu,Kamis (24/6/2021). 

Dia mengatakan, 29 rukun tetangga (RT) dinyatakan masuk wilayah Palembang. “Kami terima kasih atas seluruh elemen masyarakat, media dan lain-lain atas bantuannya selama ini sampai kami dinyatakan masuk ke Palembang lagi,” katanya.

Persoalan tapal batas Palembang-Banyuasin di wilayah Jakabaring menemui titik terang. Setelah pihak Pemkab Banyuasin bersama Kemendagri menggelar rapat koordinasi. Hasilnya, untuk batas wilayah antara Palembang dan Banyuasin di Wilayah Jakabaring .

Sekda Banyuasin Senen Har mengatakan, dari RS Bunda ke atas itu masuk wilayah Kota Palembang. Sedangkan ke bawah masuk wilayah Banyuasin. “JSC masuk Palembang termasuk OPI. Tapi SPBU, OPI Mall masuk Banyuasin,” kata dia.

Dia mengatakan, untuk tapal batas di jalan, masuk wilayah Banyuasin dipastikan tepat di tugu perbatasan Banyuasin. “SMA Negeri 19 Palembang dan MAN 1 Palembang, masuk wilayah Palembang. Sedangkan, untuk wilayah Banyuasin berada di depannya,” kata dia.

Menurut dia, aliran sungai di sekitar itu menjadi tapal batas wilayah Palembang-Banyuasin. Sedangkan wilayah Talang Buluh seluruhnya masuk ke wilayah Banyuasin. Hal ini sesuai dengan PP 23 Tahun 1988 Tentang Tapal Batas. 

Pemkab Banyuasin berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1998 dan UU No 6 tahun 2002 tentang Tapal Batas untuk wilayah Kabupaten Banyuasin. Sehingga, terjadinya penyelesaian tapal batas. 

“Untuk wilayah Jakabaring, memang sejarahnya 29 RT itu penduduk Plaju Darat. Maka, melihat aspek sosial ekonominya diputuskan dari koordinasi batas Jalan masuk wilayah Palembang,” tutupnya. 

Sumber : KRSumsel.com 

Sertu Ryan Yogi merupakan warga Desa Sumber Mulya, Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mendapatkan kabar tersebut langsung menghubungi pihak keluarga Ryan yang tinggal di OKU Timur.

Dalam sambungan video call tersebut, Herman berbincang kepada Nani Suryani yang merupakan Ibu dari Sertu Ryan.

“Ryan Yogi ini anak pertama atas pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Nani Suryani. Kita ikut mendoakan, semoga diberikan Tuhan yang terbaik bagi awak Kapal Nanggala-402,” kata Herman kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Herman mengatakan, Sertu Ryan telah membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan di Indonesia.

Ia pun akan menggelar doa bersama dengan seluruh masyarakat untuk Sertu Ryan yang telah gugur.

Kepada keluarga saya ucapkan untuk bertabah, kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga Sumsel ini. Kita akan menggelar acara doa bersama untuk Sertu Ryan," ujar Herman.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, seluruh awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 gugur dalam bertugas.

"Dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personel onboard KRI Nanggala-402 telah gugur," kata Hadi dalam konferensi pers, Minggu.

Menurut Panglima TNI, berdasarkan bukti-bukti otentik telah dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala-402 tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur.

 "Semoga kami dapat meneruskan perjuangan paripurna saudara-saudara sebagai prajurit tentara terbaik Indonesia," kata Hadi.

Sumber : KOMPAS.com 

JAMBI,  INFOSEKAYU.COM - Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Jambi melakukan pengetatan di perbatasan Jambi-Sumatera Selatan (Sumsel) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.

Dalam operasi itu, sejumlah kendaraan roda empat dengan nomor polisi luar Jambi diberhentikan dan diperiksa.

Pemeriksaan fokus pada surat hasil rapid test yang masih berlaku. Bagi yang memilikinya, diizinkan melanjutkan perjalanan.

Namun untuk pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat, langsung dilakukan tes antigen secara acak.

Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan, setiap pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukan surat hasil rapid test, langsung menjalani tes antigen di lokasi.

"Kita mau memastikan pengendara yang masuk Jambi, memang bebas dari paparan Covid-19," kata Heru Sabtu (24/4/2021).

Ia mengatakan, pengendara yang membawa surat rapid tes yang berlaku 1×24 jam, baik dari kota asal seperti Jakarta atau Palembang, diizinkan lewat.

Dalam operasi yang memeriksa puluhan mobil ini, pihaknya belum mendapati pengendara yang positif Corona.

"Apabila ada yang positif kita lakukan isolasi dan kita serahkan kepada gugus tugas," katanya.

Sementara itu, salah satu sopir bus pariwisata, Rudi Candra mengatakan, selama perjalanan dari Lampung menuju Pekanbaru, dirinya tak menemui pemeriksaan surat keterangan rapid test antigen.

Namun, di perbatasan Sumsel-Jambi, dirinya diberhentikan petugas.

"Kosong penumpang, dari Lampung mau ke Pekanbaru. Setelah tiba di Pekanbaru, mau ke Jawa lagi bawa penumpang," kata Candra menjelaskan.

Dia mengatakan selama perjalanan di kota-kota besar, dirinya hanya didata, pernah sekali di Pelabuhan Panjang disetop petugas, tetapi tidak diminta melakukan rapid test. Nahas yang dialami Candra, surat hasil tes antigennya sudah tidak berlaku.

Sumber : KOMPAS.com 


Palembang, Infosekayu.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru membolehkan warganya mudik Lebaran 2021. Namun mudik tersebut hanya berlaku di wilayah Sumsel.

"Mudik Lebaran yang dimaksud adalah apabila masyarakat melakukan aktivitas mudik antar-kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumsel sendiri. Saya kan hanya mengatur wilayah Sumsel, kita tidak mengatur Jakarta, Papua, Kalimantan, dan sebagainya. Mudik kalau kita analogikan adalah perjalanan antar-kabupaten dan kota dalam provinsi. Contohnya warga Palembang ingin mudik ke Baturaja. Boleh saja dan tidak dilarang," kata Herman Deru kepada wartawan, Selasa (30/3/2021).

"Boleh mudik asal jangan bawa COVID-19. Caranya, sebelum mudik, rapid test dulu, bisa antigen ataupun GeNose. Pastikan dulu diri kita tidak terpapar COVID-19," kata dia.

Untuk mudik antarprovinsi, Herman Deru mengatakan akan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Dia menjelaskan bakal ada penjagaan ketat di pintu kedatangan Sumsel, seperti di Bandara SMB II Palembang, Pelabuhan Boom Baru, dan pintu masuk Tol Kayuagung-Palembang.

"Saya sudah instruksikan kepada Dinas Perhubungan dan OPD terkait untuk menyediakan alat deteksi di semua pintu kedatangan, baik rapid test antigen ataupun GeNose," jelas Deru.

Seperti diketahui mudik dilarang pada 6-17 Mei 2021 bagi seluruh kalangan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan di tanggal tersebut kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.

Pemerintah saat ini sedang menggodok penerapan sanksi bagi warga yang nekat mudik Lebaran tahun 2021. Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito juga mengatakan saat ini teknis pengetatan mobilitas warga selama libur Lebaran masih digodok.

"Pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik tahun ini, bahkan di Surat Edaran Nomor 12 Tahun 21 diatur secara ketat persyaratan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Untuk penerapan sanksi bagi yang melanggar larangan mudik nantinya akan ditetapkan pemerintah dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah," ujar Wiku dalam siaran langsung di YouTube Setpres, Selasa (30/3).

"Untuk detail teknis pengaturan pengetatan mobilitas saat libur Ramadhan dan Idul Fitri saat ini sedang dibahas antara kementerian dan lembaga," ujarnya.

Sumber : detikNews.com 

 


Palembang - Guna memantau kesiapan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII di OKU Raya, OKU Timur dan OKU Selatan, Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel menggelar Rapat Koordinasi secara virtual dengan 17 KONI kkabupaten/kota di Sumsel, Jumat (26/3/2021)

Rapat tersebut dipimpin langsung Sekretaris Umum KONI Sumsel Ir Suparman Romans, Wakil Ketua IV Agung Rahmadi, Ketua Harian sekaligus Ketua Pelaksana Porprov H Ahmad Taher, Sekretaris Panitia Solehun dan jajaran pengurus terkait.

“Rapat Koordinasi ini adalah untuk memantapkan kesiapan Porprov, terutama di tiga kabupaten selalu tuan rumah. Dan penyamaan visi bahwa Porprov ini merupakan ajang untuk mengukir prestasi pada PON XI Aceh-Sumut ,” ujar Ir Suparman Romans.

Ia menambahkan, KONI Sumsel telah menyiapkan berbagai regulasi termasuk kesiapan administrasi dengan telah menetapkan secara legal formal dengan menunjuk H Ahmad Taher sebagai Ketua Pelaksana Porprov XIII dan Solehun sebagai Sekretaris Pelaksana.

Bahkan untuk menerapkan disiplin, KONI Sumsel juga telah membentuk Tim Kajian dan Tim verifikasi faktual untuk memastikan tak ada jual beli atlet dan droping atlet pada penyelenggaraan pesta olahraga bergengsi ini.

Musi Rawas, Infosekayu.com  - Seorang oknum Kepala Desa (Kades) di Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), bernama Askari (43) diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang digunakan untuk berjudi. Aksari terancam hukuman mati.

Informasi yang dihimpun detikcom, sidang pembacaan dakwaan dilakukan pada Senin (1/3) kemarin. Sidang dipimpin ketua majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) Sahlan Effendi.

"Benar, Senin kemarin sudah digelar agenda pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap terdakwa seorang oknum kades di Musi Rawas, atas nama Askari," kata Pejabat Humas PN Palembang Abu Hanifah kepada detikcom, Rabu (3/2/2021).

Sementara itu, Kasi Kejari Lubuklinggau Yuriza Antoni menyebut, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dijelaskan ancaman hukum terhadap terdakwa. Terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan.

"Pasal tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi, ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun atau merujuk pada peraturan presiden tentang penyalahgunaan dana COVID-19 terdakwa terancam pidana mati," kata Yuriza saat dikonfirmasi terpisah.

"Dalam dakwaan JPU, dana tahap II dan III yang sejatinya diberikan Rp 600 ribu per Kartu Keluarga (KK) oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti judi togel dan lainnya," kata Riza.Dalam dakwaan JPU, Riza menyebutkan terdakwa selaku kepala desa, pada Mei 2020, telah menggunakan dana desa tahap II dan III senilai Rp 187,2 juta, salah satunya digunakan untuk Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) warga Desa Sukowarno. Akan tetapi, dana COVID-19 tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa ke warganya.

"Rp 187,2 juta itu digunakan terdakwa salah satunya untuk judi togel, bayar hutang, kepentingan pribadi (foya-foya) dan lainnya," kata Riza.

Sementara itu penasihat hukum tidak akan mengajukan eksepsi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan.

"Setelah mendengarkan dakwaan penuntut umum, penasihat hukum terdakwa Supendi tidak mengajukan pembelaan atas dakwan (Eksepsi). Kemudian majelis hakim yang diketuai Sahlan Effendi, menunda sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum," kata penasihat hukum terdakwa, Supendi.

Sumber : detikNews.com 

Infosekayu.com - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj. Febrita Lustia Herman Deru melantik dengan resmi Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda di enam kabupaten.
Adapaun enam Ketua TP PKK Provinsi Sumsel dan Ketua Dekranasda yang telah resmi dilantik antara lain, dr. Sheila Noberta, Sp.A, M.Kes sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Siti Khadijah Mikhailia Khairunisa Alamsyah, Ba (Hons) sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Ilir.
.
Kemudian Ir. Riza Novianto Gustam sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Musi Rawas, Dra. H. Rita Suryani sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Musi Rawas Utara, Hj. Badiar Dewi Kuryana sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta Isyana Lonetasari, S.H sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
.
Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengatakan, tugas pokok dan fungsi yang paling luas ada pada PKK, dimana ketua tim TP PKK miliki tugas yang diemban luar bisa beratnya, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten / kota.
.
Herman Deru menegaskan, Setiap kabupaten/kota punya permasalahan yang beda dan sangat banyak keanekaragman yang tidak muncul. Oleh sebab itu menurutnya, Ketua TP PKK memiliki power untuk berbuat.

Sumber : suara Sumsel 
Palembang, Infosekayu.com  - Harga karet di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak stabil setiap harinya, terkadang naik dan terkadang pula menurun. 

Hal itu diungkapkan Asisten Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, Nur Ahmadi.

Menurutnya, harga karet di Bumi Sriwijaya ini per hari memang terus mengalami perubahan dan tidak stabil. Bahkan, harganya itu juga tidak bisa dipastikan. 

“Ya, terkadang naik, kadang juga turun sekian rupiah,” ujarnya di Palembang, Senin (22/2).

Dikatakannya, rata-rata tiap bulan harganya menurun, misalnya, semula harga pada Desember 2020 lalu seharga Rp 14.097 per kilogram (kg), kini menurun menjadi Rp 13.924 per kg untuk kondisi karet Kadar Karet Kering (KKK) 70 persen.

“Kalau penyebabnya itu karena pasar uang internasional, permintaan konsumen, dan tersedianya karet tersebut,” katanya.

Kendati begitu, lanjutnya, untuk stok karet di wilayahnya selalu ada setiap harinya. Pihaknya pun berusaha menyiapkan stok meski kadang harganya tidak stabil di pasar.

“Harga karet juga tergantung dari kadarnya yang setiap harinya berbeda-beda. Ada KKK 100 persen, KKK 70 persen, KKK 60 persen, KKK 50 persen, serta KKK 40 persen,” ujarnya.

Sedangkan untuk kualitas karet ekspor sendiri, sambungnya, itu kualitasnya standar atau lebih dikenal dengan Standar Indonesia Rubber (SIR), karena telah melalui proses pengolahan di pabrik.

“Kami (Gapkindo Sumsel) menaungi 29 pabrik di Sumsel. Selain di Sumsel, ada juga di Babel (Bangka Belitung). Namun, kami di sini sebagai asosiasi yang ditunjuk untuk mengurusi karet Indonesia, khususnya di wilayah Sumsel,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Rudi Arpian, menjelaskan harga komoditi karet di wilayahnya sangat tergantung dengan harga internasional. Khususnya di Bursa Singapore Comodity (SICOM), setiap hari harga bisa naik atau turun.

“Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga karet di Pasar Internasional. Setidaknya ada enam faktor yang mempengaruhi, yakni nilai tukar rupiah terhadap dollar, penggunaan karet sintetis sebagai kompetitor karet alam, Supplay dan Demand di pasar karet Internasional, perkembangan industri berbahan baku karet, faktor cuaca dan hama penyakit, serta permainan spekulan di Pasar Berjangka International,” ujarnya.

Sejak masa pendemi Covid-19, katanya, harga di Pasar Internasional mendapat harga keseimbangan baru, Supply sama dengan Demand. Dimana Permintaan Industri Hilir berbahan baku karet lagi menurun dan produksi karet dari negara negara produsen pun saat ini juga menurun, akibat penyakit gugur daun tahun lalu belum pulih dan cuaca ekstrim di negara produsen karet.

“Untuk Sumsel harga FOB Rp 18 sampai Rp 19 ribu per kg untuk KKK 100 persen sudah cukup baik. Itu berlangsung sejak pekan kedua pada Oktober sampai pekan ketiga pada Februari 2021,” katanya.

Dijelaskannya, ditingkat kelembagaan Petani UPPB harga saat ini berfluktuasi antara Rp 9 sampai Rp 11 ribu per kg untuk karet mingguan dengan KKK antara 50 persen hingga 60 persen. 

Sedangkan di luar UPPB, petani tradisional (+ 75 persen dari jumlah KK petani karet) hanya menikmati harga Rp 6 sampai Rp 8 ribu per kg ini disebabkan oleh KKK mereka dibawah 50 persen.

“Ya, itu disebabkan karena umur simpan mereka tidak sampai satu pekan. Biasanya umur 2-3 hari sudah mereka jual, mengingat kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Masih juga ada kebiasan petani merendam karet ke dalam kolam serta tidak menjaga kebersihan karet dari tatal dan tanah,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan provinsi setempat dengan memberikan bahan pembeku anjuran dan mendorong UPPB untuk memanfaatkan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalaui dana itu, UPPB dapat memberikan pinjaman dana talangan kepada petani tradisional yang butuh uang dimuka dan pada saat lelang mingguan, dua mingguan maupun lelang bulanan uang tersebut dapat dikembalikan.

“Di UPPB juga mereka diajarkan untuk menggunakan bahan pembeku anjuran, termasuk edukasi kerugian apabila mereka merendam atau mencampur karetnya dengan bahan bukan karet,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, petani di Sumsel makin tertarik untuk bergabung atau membentuk UPPB baru. Sebab, itu dinilai lebih menguntungkan sehingga total UPPB yang sudah terbentuk ada 279 UPPB yang tersebar di 14 kabupaten dan kota.

“Target tahun depan (2022), kita naikkan dari 50 UPPB baru menjadi 75 UPPB. Ya, walaupun dengan anggaran yang semakin kecil dibanding dengan ketersediaan anggaran di 2021 ini,” ujarnya.

Sumber : Gatra.com 

Palembang, Infosekayu.com - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru resmi menunjuk tujuh Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang kursi kepemimpinannya kosong menjelang pelantikkan Bupati terpilih 25 Februari 2021 mendatang.

Adapun tujuh Kabupaten ini diantaranya Ogan Ilir, OKU Timur, OKU, OKU Selatan, PALI, Musirawas dan Muratara. Semua Plh yang ditunjuk adalah Sekretaris Daerah masing-masing Kabupaten, kecuali kabupaten Ogan Ilir. 

"Harapan saya tidak ada kekakuan dalam pelayanan agar tidak terhambat. Semua yang saya tunjuk adalah Sekda karena mereka punya kapasitas untuk memahami persoalan daerahnya," kata Deru di hadapan awak media, Rabu (17/2/2021). 

Dari ketujuh kabupaten tersebut, satu - satunya Plh yang bukan Sekda daerah adalah Aufa Syahrizal ditunjuk sebagai Plh Bupati Ogan Ilir, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel. 

"Alasan saya menunjuk pak Aufa karena Sekda Ogan Ilir ini kan Definitif atau masih berstatus Pj Sekda," terangnya.

Sumber : infosumsel.ID


JAKARTA, INFOSEKAYU.COM  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Juarsah (JRH), sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Juarsah yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020, dalam pengembangan perkara ini. Dalam keterangan KPK, perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka 

Mereka adalah Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019 
Ahmad Yani (AYN); Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar (EMM); Pihak swasta, Robi Okta Fahlefi (ROF). 

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB (AHB) dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi (RS).

“Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” tulis KPK dalam keteranannya, Senin (15/2/2021). 

Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa “commitment fee” dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF. 

Selain itu, JRH selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. 

Penerimaan “commitment fee” dengan jumlah sekitar Rp4 Miliar oleh JRH dilakukan secara bertahap melalui perantaraan dari AEM (Elfin MZ Muhtar, tidak dibacakan), Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Tersangka JRH disangkakan dengan pasal sebagai berikut:

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau

Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : okenews.com