Articles by "Info Hukum"
Tampilkan postingan dengan label Info Hukum. Tampilkan semua postingan

INFOSEKAYU.COM - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga ke Forum Pimpinan Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) semakin gencar mensosialisasikan dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Pesta Rakyat yang di inisiasi Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.


Senin (18/2/2019) malam Forkopimcam Bayung Lencir dikomandoi oleh Camat Bayung Lencir Akhmad Toyibir beserta jajaran Polsek, Danramil, anggota Satpol-PP dan anggota Panwascam membubarkan secara paksa kegiatan hiburan malam organ tunggal di Wilayah RT 35 Dusun V Desa Mangsang (wilayah areal mess karyawan PT Pinang Wit Mas).

“Pada pukul 22.30 WIB diadakan apel persiapan di halaman Polsek Bayung Lencir dan pukul 22.45 WIB rombongan tim berangkat menuju TKP, kemudian pukul 01.45 WIB rombongan tiba di TKP dan pada saat tersebut kondisi di tempat acara sedang diputarkan music remix, massa di seputaran areal tersebut lebih kurang 400 orang dan diduga kuat sedang mengkonsumsi minuman keras,” ungkap Camat Bayung Lencir, Akhmad Toyibir.

Lanjutnya, di tempat yang sama juga didapati sekelompok masyarakat yang sedang bermain judi, penangkapan dilakukan terhadap 3 orang - 1 orang bandar judi, 1 orang saksi ikut main dan 1 orang membawa sajam) oleh tim.

“Sempat terjadi perlawanan dan dilakukan tembakan peringatan oleh anggota Polsek BL dan peringkusan dibantu oleh pihak Satpol PP Pemkab Muba dan TNI, sebelumnya tindakan tegas ini dilakukan karena ada laporan warga setempat,” bebernya.

“Nanti juga akan diberikan surat peringatan kepada manajemen PT Pinang Wit Mas dikarenakan dengan lalai-nya melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Perda tentang Pesta Rakyat di dalam wilayah areal fasilitas lapangan milik Perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan kepada seluruh perusahaan swasta yang ada di wilayah Muba untuk mendukung pelaksanaan Perda pembatasan pesta malam. “Seluruh perusahaan saya minta betul untuk mentaati aturan ini dan kepada seluruh OPD di Muba untuk keroyokan terus mensosialisasikan implementasi Perda pembatasan pesta malam ini,” tegasnya.

Dodi menambahkan, Perda pembatasan pesta malam ini diharapkan dapat diawasi bersama-sama dan diindahkan, terlebih Muba satu-satunya daerah yang dengan tegas melarang pesta malam. “Kegiatan pesta malam ini kan apalagi orgen tunggal lebih banyak mudharatnya daripada manfaat, oleh sebab itu ayo kita taati bersama. Ini juga demi kenyamanan dan keamanan serta wujud menjaga zero konflik di Muba,” pungkasnya. /red/

Sumber : Garuda Pos


INFOSEKAYU.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Muba, tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Muba  Kamis (27/12/2018).


Dikatakan Kepala BPKAD Muba, Mirwan Susanto, SE, MM, penandatanganan Nota Kesepahaman bertujuan untuk melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan aset negara dan aset daerah. Serta menangani bersama penyelesaian masalah di bidang perdata dan tata usaha yang dihadapi BPKAD Muba baik di dalam maupun di luar pengadilan.

"Dasar MoU yaitu menindaklanjuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan LHP BPK tahun 2017, dikarenakan masih banyak aset-aset milik daerah terutama yang bergerak, masih saja dalam penguasaan tidak sesuai peruntukannya. Kami inginkan aset ini lebih tertib, ini langkah awal untuk penertiban aset, diharapkan pengelolaan aset lebih tertib sejalan dengan Opini WTP yang diraih lima tahun terakhir," jelasnya.

Mewakili Bupati Muba, H Dodi Reza Alex, Sekda Drs H Apriyadi MSi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Muba. Selama satu tahun terakhir ini sangat dirasakan betul kinerja Kejaksaan Negeri dalam hal membantu Pemkab Muba, kali ini merupakan kerjasama yang ketiga kalinya dengan Kejaksaan Negeri Muba.

"Pada dasarnya kejasama tata kelola aset ini sudah lama menjadi keinginan Kajari. Karena berapa kali hasil dari Audit BPK, selalu menjadi temuan terkait aset yang tidak tertib, oleh karena itu kita tindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI ini," ujarnya.

Lanjut Sekda, "Kita sudah berapa kali lakukan penertiban aset secara non kedinasan namun masih saja rendahnya kesadaran pejabat yang lama/tidak menjabat lagi, terutama aset bergerak seperti mobil dinas, maka dari itu dengan adanya MoU ini, wewenang penertiban aset secara hukum kita serahkan ke pihak Kejaksaan Negeri," ungkap Sekda.

Sementara itu Kajari Muba, H Maskur, SH, MH, mengatakan sudah menjadi wewenang Kejaksaan Negeri untuk hukum bidang perdata dan tata usaha. "Dengan MoU ini kami dapat bertindak mewakili Pemkab Muba, dengan dasar surat kuasa turunan dari MoU, semoga dapat memberikan manfaat kepada Pemkab Muba di bidang perdata dan tata usaha,  kami juga dapat bertidak di luar maupun dalam pengadilan," ujarnya. /red/

INFOSEKAYU.COM - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekayu terus berupaya meningkatkan sinergi dan sinkronisasi di bidang penanganan masalah hukum.


Kali ini keduanya meningkatkan sinergi secara resmi tertuang dalam Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Sekayu Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DTUN), Selasa (6/11/2018) di Ruang Auditorium Pemkab Muba.

"Hari ini secara resmi Kejari Sekayu dan Pemkab Muba menandatangani MoU Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Sekayu Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN)," ungkap Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.

Lanjutnya, sinergi dan penandatanganan MoU ini dilaksanakan guna pihak Kejari Sekayu akan membantu Pemkab Muba dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi utamanya di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

"Ini juga menunjukan hubungan baik yang selama ini berjalan dengan maksimal antara Pemkab Muba dengan Kejari Sekayu," ulasnya.

Sementara itu, Kejari Sekayu Maskur SH MH menjelaskan peran jaksa sebagai pengacara negara tidak banyak yang tahu.

"Orang tahunya, jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik. Nah, dengan MoU yang dilakukan ini juga menjadi sosialisasi bahwasannya peran jaksa juga menjadi pengacara negara," terangnya.

Maskur menambahkan, pihak Kejari Sekayu sangat mengapresiasi Bupati Muba dalam upaya yang maksimal dan pro aktif untuk melaksanakan MoU Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (DTUN)," imbuhnya. /red/


INFOSEKAYU.COM - Persoalan over load Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Sekayu segera teratasi. Hal itu terjawab ketika Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin melalui Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly di Ruang Rapat Menkumham Gedung Sentra Mulia Lantai 5, Selasa (16/10/2018).


Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi memaparkan bahwasannya Pemkab Muba merasa penting untuk segera mengusulkan pembangunan Lapas yang baru di Kota Sekayu.

"Lahan sudah disiapkan seluas 5 hektare, kami berharap dengan pembangunan lapas yang baru nantinya tidak lagi terjadi permasalahan over load," ungkap Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

Lanjutnya, hal tersebut dilakukan guna memperhatikan juga masyarakat yang sedang mendapatkan pembinaan didalam lapas.

"Selain itu, keberadaan Lapas yang saat ini juga berada di dalam wilayah pemukiman penduduk. Nah, dengan lokasi Lapas yang baru nantinya akan jauh dari pemukiman penduduk," terangnya.

Sementara itu, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada kesempatan tersebut menyetujui rencana Pemkab Muba untuk membangun gedung Lapas yang baru di Sekayu. "Kami sangat mengapresiasi perhatian yang diberikan pak Bupati dan Wakil Bupati Muba terhadap keberadaan Lapas di Sekayu ini," tuturnya.

Ia menambahkan, pihak Kemenkumham akan segera meminta skema pembangunan yang akan dilakukan nantinya dengan sistem sharing anggaran dan usulan program."Perencanaan dan desain gedung Lapas akan dianggarkan melalui dana di Kemenkumham," bebernya.

Kemudian, dalam waktu dekat pihak Kemenkumham akan menerjunkan tim untuk melakukan survey ke lokasi di Kabupaten Muba. "Tahapan berikutnya adalah Pemkab Muba diminta segera menyediakan lahan yang layak bangun dan pembuatan pagar keliling di lahan tersebut," pungkasnya. /red/



Jakarta, Infosekayu.com-  Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) akhirnya disomasi oleh  Mahkamah Konstitusi terkait pernyataannya di sebuah talk show televisi swasta nasional.
"MK telah menyampaikan somasi kepada yang bersangkutan pada hari Selasa 31 Juli 2018," tulis siaran pers MK kepada wartawan, Selasa (31/7/2018).

Somasi dilakukan setelah MK mendengarkan isi rekaman talk show tersebut. Menurut MK, pernyataan OSO merupakan penghinaan yang merendahkan kehormatan, harkat dan martabat hakim konstitusi.


"Langkah tersebut diambil oleh Mahkamah Konstitusi, setelah mendengarkan rekaman program acara tersebut secara utuh, dan Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa perbuatan Pak Oesman Sapta Odang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan, merendahkan kehormatan, harkat, martabat, serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim Konstitusi," ungkapnya.

Acara talk show itu ditayangkan di salah satu TV swasta pada 26 Juli. Dalam acara itu, menurut MK, OSO mengeluarkan pernyataan bertendensi negatif. Salah satu kalimat yang dilontarkan ialah: 'MK itu goblok'.


Menurutnya, putusan larangan pengurus parpol nyaleg DPD sudah sesuai tugas MK dalam mengadili perkara uji materi. Selain itu, putusan tersebut juga bukan berdasarkan pertimbangan politik.


"Dalam melaksanakan yurisdiksinya mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, Mahkamah Konstitusi senantiasa bersikap independen dan imparsial dengan tidak mendasarkan putusan-putusannya berdasarkan pertimbangan politik, melainkan selalu berdasarkan pada konstitusi dan hukum," ucapnya. (Edp)



INFOSEKAYU.COM - Pada Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu, Pil Ekstasi, alat perjudian dan senjata tajam beserta senjata api yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan di halaman kantor kejaksaan Negeri Sekayu Kabupaten Muba, Selasa (23/7/2018).



Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu Maskur, SH, MH, Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi, MSi, Ketua DRPD Muba Abusari, SH, MSi, Dandim 0401 Muba Letkol CZI Mulyadi, S IP, Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, SE, MM, Kepala Pengadilan Negeri Sekayu Imam Santoso, kepala Pengadilan Agama Yunadi, Kepala Lapas Sekayu Heru.

Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu, Maskur SH, MH, menyampaikan, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 Tahun 2018, Kejaksaan Negeri Sekayu pada hari ini melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, pil ekstasi dan senjata tajam serta senjata api yang barang bukiti tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Pemusnahan barang bukti ini rutin dilaksanakan sebagai bagian dari bentuk kehatian-hatian dalam menjaga dan menyimpan barang bukti, sehingga menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti atau hilang/rusak,” dijelaskannya.

Menurutnya, banyak upaya-upaya dilakukan aparat penegak hukum menekan peredarannya baik secara pencegahan maupun penindakan namun hasilnya belum memuaskan karena peredaran narkoba di Muba masih cukup banyak dan memprihatinkan.




"Mari kita bersama saling bersinergi bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya cegah dini dan deteksi dini serta antisipasi dan memerangi narkoba diwilayah kabupaten Muba dan pemberantasan tindak kejahatan lainnya,” ajaknya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi, MSi, menyatakan narkoba adalah kejahatan mental yang harus ditindak tegas karna narkoba bisa merusak dan memutuskan generasi muda sekarang.

“Kami sangat mengapresiasi aparat penegak hukum di Muba yang telah melakukan pencegahan pelanggaran hukum dan menciptakan kepastian hukum, Kami akan terus berkomitmen dan mendukung aparat penegak hukum di muba sepanjang itu dalam meningkatkan layanan dan penegakan hukum,” katanya.

Ia juga meminta jajaran penegakan hukum di Muba untuk memberikan perhatian serius dalam mengawal dana desa karna ia tidak ingin dana desa tersebut digunakan tidak tepat sasaran dan kadesnya terjerat hukum. /red

INFOSEKAYU.COM - Polsek Babat Supat Polres Muba menerima senpi rakitan serahan dari masyarakat Supat barat kec. Babat Supat kab. Muba pada hari Senin (28/5/2018).


Diketahui, penyerahan senpi rakitan tersebut diserahkan oleh warga Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupdaten Muba Nazirwan (50) yang menyerahkan satu buah senpi rakitan laras panjang jenis kecepek dan Ading (48) menyerahkan satu unit senpi rakitan Laras panjang jenis kecepek ke Pos Pol 108 Polsek Babat Supat.

Penyerahan senpi rakitan tersebut diterima langsung oleh Kapopol 108 Bripka Andri dan anggota pos Pol 108 Bripka Shopian pada pagi hari tadi sekitar pukul 10.00 wib.

Kapolres Muba melalui Kapolsek Babat Supat Iptu Zanzibar membenarkan jika pihaknya telah menerima senpi rakitan laras panjang jenis kecepek sebanyak dua pucuk yang diserahkan melalui Pos Pol 108 Polsek Babat Supat.



Kapolsek juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang dengan sukarela menyerahkan senpi rakitan Ke Polsek Babat Supat. "Kami menghimbau kepada warga masyarakat yang masih menyimpan senpi rakitan agar segera menyerahkan ke Polsek atau Pos Polisi. Tidak akan kita proses secara hukum. Namun apabila tidak mau menyerahkan dan kita temui menyimpan dan memiliki senpi rakitan, siap-siap tanggung resikonya. Akan kita proses secara hukum", tegas Kapolsek. /red/

 

INFOSEKAYU.COM - Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat badan musyawarah DPRD Muba beberapa waktu lalu mengenai tuntutan warga dari 10 desa kecamatan Batanghari Leko yg meminta lahannya dikembalikan dari PT Mitra Ogan, Pemkab Muba memfasilitasi rapat Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat dengan PT. Mitra Ogan bertempat di Ruang Rapat Randik, Kamis (24/5/18).



Asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat H Rusli SP MM selaku pemimpin rapat menghimbau seluruh pihak terkait untuk segera menindaklanjuti masalah plasma ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

"Pemda sudah membentuk tim dan akan mulai bekerja untuk menyelesaikan masalah yang ada, secepatnya ditindak lanjuti agar tidak terjadi konflik," tegasnya.



Rusli mengatakan bahwa pengumpulan data paling lambat diserahkan tanggal 31 Mei 2018 mendatang yang sudah dilegalisir oleh kecamatan.

Kabid kelembagaan dan usaha Dinas Perkebunan Ir.Mura MM menjelaskan pihaknya sudah membuat langkah pelaksanaan pengumpulan data dan akan dilaksanakan pengecekan dari tim verifikasi.

menanggapi hal tersebut Perwakilan Tim direksi PT Mitra Ogan Bambang Efendi mengatakan untuk menindaklanjuti hasil RDP yang lalu, kami sudah berusaha melakukan beberapa hal.


"Kami sudah melakukan perbaikan jalan, karena kalau kita ingin ke kebun jalan yang paling utama kita perbaiki, untuk perbaikan jalan ini kami sudah menyewa alat berat disana, akan tetapi dari waktu RDP sampai sekarang terkendala kondisi cuaca untuk pengerjaannya," ucapnya.

lanjutnya, Kami akan berkoordinasi lagi mengenai tenaga kerja maupun panen kebun ini , untuk mengambil dari desa masing-masing dan akan dikoordinasikan oleh kepala desa," tutupnya. /red/

 

INFOSEKAYU.COM- Beni Hernedi, Plt Bupati Musi Banyuasin terus mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang pesta malam yang mengatur tidak boleh dilaksanakan malam hari karena menjadi tempat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta obat-obatan terlarang, penggunaan minuman keras, prostitusi serta tindak kejahatan lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya di Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan, Jum'at (23/03/2018). Beni mengatakan pesta malam saat ini telah menjadi pintu masuk peredaran narkoba yang merusak generasi muda sekarang, maka dari itu pesta malam tidak boleh lagi di wilayah Bumi Musi Banyuasin.
"Pemerintah tidak melarang bernyanyi, berkesenian, atau lelang tetapi membatasi waktunya sampai sore saja. Jangan sampai generasi penerus kita menjadi generasi geleng-geleng akibat narkoba", dijelaskannya.

Ditambahkannya, jika masih ada yang menyelenggarakan pesta sampai malam hari maka akan dikenakan denda Rp 50 juta dan kurungan penjara 6 bulan. "Malam hari lebih baik kita isi dengan kegiatan keagamaan, saya bersama pak Dodi telah menyiapkan pesantren yang terletak di seberang kota Sekayu", himbaunya
Menanggapi aspirasi masyarakat yang mengusulkan perbaikan jalan desa Simpang sari-ulak paceh dan renovasi ruang kelas SD negeri simpang Sari. Beni berjanji akan segera menyelesaikannya dengan menurunkan tim untuk memproses usulan sesuai dengan prosedurnya. (Edp)




INFOSEKAYU.COM- Jaksa Agung M Prasetyo memastikan pihaknya akan memproses hukum pejabat daerah yang kedapatan melakukan korupsi. Penindakan tegas dilakukan selama memenuhi unsur pidana.

“Kalau aparat hukum menemukan penyimpangan yang cenderung korupsi dan sudah menimbulkan kerugian negara, ya kami lakukan penindakan hukum represif,” kata Prasetyo.

Prasetyo menanggapi nota kesepahaman (MoU) yang diteken Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Polri terkait pencegahan korupsi daerah.
Disebutkan, bahwa jika penegak hukum tidak menemukan adanya kerugian negara dalam suatu laporan, maka laporan itu akan dikembalikan pada Kemendagri sebagai pihak pertama lantaran dianggap kesalahan administrasi.

Menurut Prasetyo, pelanggaran administrasi dan pidana merupakan dua hal yang berbeda. Kriteria kesalahan administrasi ditindak jika terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan dinyatakan selesai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau BPK.

“Pelanggaran administrasi selesaikan secara administrasi. Tapi kalau pidana, kriminal, korupsi, kesengajaan, ada yang diuntungkan dan nyata ada yang dirugikan, nah itu yang akan ditindak,” paparnya. (Edp)


Polres Muba, Infosekayu.com  - Polsek Sekayu Polres Muba berhasil mengamankan Seorang laki-laki berinisial  RP (19) karena membawa senjata tajam (sajam) di jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu. 

Kapolsek Sekayu , Akp Amin Hidayat mengatakan RP diamankan karena membawa senjata  tajam jenis pisau. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tgl (03/01/2018), sekitar pukul 23.30 WIB, di  jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kab.Muba.

Peristiwa ini diawali anggota Polsek Sekayu yang sedang melaksanakan Giat KKYD (kegiatan kepolisian yang ditingkatkan) di Wilayah Hukum Polsek Sekayu, saat sedang melakukan KKYD petugas mencurigai seseorang dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan didapati satu buah pisau tanpa sarung pada diri tersangka," jelas Kapolsek.

Dalam peristiwa ini, petugas berhasil mengamankan tersangka dan satu buah pisau bergagang kayu tanpa sarung. sementara ini barang bukti dan tersangka diamankan di Polsek Sekayu guna penyidikan lebih lanjut. (Mawar/Humpol)

SEKAYU, infosekayu.com - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengapresiasi kinerja Polres Muba dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif ditengah-tengah masyarakat sepanjang tahun 2017.
Dimana menurut data yang disampaikan Waka Polres Muba Kompol Dody Indra Eka Putra setelah memimpin upacara HUT ke-37 Satuan Pengamanan (Satpam) di halaman Mapolres Muba, Minggu (30/12/2017), jumlah tindak pidana pada tahun 2017 sebanyak 718 kasus, angka tersebut menurun 30% dibanding tahun 2016 terjadi sebanyak 1.029 kasus.
Sedangkan dalam hal mengungkap kasus narkoba meningkat yang mana pada tahun 2016 Polres Muba mengungkap perkaranya sebanyak 116 kasus, dengan tersangka 148 orang. Di tahun 2017 perkara narkoba meningkat 16,21% yakni terjadi sebanyak 144 kasus dengan 207 orang tersangka.
Bupati Muba H Dodi Reza Alex  Noerdin diwakili Asisten I Setda Muba H Rusli SP MM yang menghadiri acara tersebut mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Muba atas capaian di tahun 2017.
"Kita berterima kasih angka kriminal di Muba menurun, oleh karena itu kita selalu mensuport Polres Muba baik dari sarana maupun prasarana. Hanya kasus narkoba yang meningkat, ini tugas kita bersama untuk menekan dan mengantisipasi narkoba," ujarnya.
Lanjut Asisten I, salah satu upaya Pemkab Muba untuk menekan angka kasus narkoba yakni beberapa waktu lalu telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang pesta rakyat, yang mengatur atau membatasi pelaksanaannya dari jam 08.00 - 17.00 WIB.
"Terkait dengan peringatan HUT Satpam ke-37, kita berharap melalui momentum ini rekan-rekan satpam dapat termotivasi untuk lebih giat lagi bekerja sehingga keamanan diperusahaan dapat terjaga, begitu pula dengan investasi," tambahnya.(humas)



Jakarta,infosekayu.com - Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin tahun anggaran 2013 - 2014 senilai Rp 99.017.000.000 ke tahap penyidikan. Penyelidikan kasus ini sudah berlangsung sejak Oktober 2017.

Bahkan, salah satu pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berinisial DC selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ditetapkan menjadi tersangka. Dia dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Berdasarkan fakta dan hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka atas nama DC yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa dokumen terkait perkara dan uang kickback sebesar Rp 1.086.000.000," jelas Kasubdit I Dit Tipidkor Bareskrim, Arief Adiharsa dalam keterangannya, Rabu (8/11/2017) seperti dilansir liputan6.com.

Dia menuturkan, pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin merupakan proyek dari Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pembangunan kilang akan memanfaatkan sumber gas di lapangan Jata untuk diolah menjadi LPG dengan tujuan memenuhi kebutuhan LPG di sekitar Musi Banyuasin, Sumsel.

Adapun sumber anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin menggunakan APBN Kementerian ESDM tahun anggaran 2013-2014 secara multi-years.Pembangunan dilaksanakan PT Hokasa Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp 99.017.000.000.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik juga telah menemukan bukti-bukti penyimpangan dalam pelelangan, pelaksanaan, hingga proses pencairan anggaran, di mana kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan, namun pembayaran tetap dilakukan oleh PPK Ditjen Migas ESDM sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari auditor BPK telah ditemukan indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan kontrak," jelas dia.

Kemudian dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, penyidik berkoordinasi dengan BPK serta bekerja sama dengan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Bahkan, pada Selasa dan Rabu (7-8 November 2017), penyidik bersama auditor BPK dan Tim Ahli dari UI melakukan pengecekan fisik lokasi pembangunan proyek kilang LPG Mini Plant di Musi Banyuasin yang dilaksanakan di Lapangan Jata Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. (lip6)


Palembang, infosekayu.com - Komitmen Kodam II Sriwijaya   dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dilingkungan internalnya patut diapresiasi. Hal ini dibuktikan dengan kembali digelarnya Sidang Percepatan penyelesaian perkara pidana terhadap 9 prajurit yang terlibat kasus narkoba. 



Sidang digelar di ruang Sidang Gedung Balai Prajurit, Sekanak Palembang, Kamis kemarin. 
 
Percepatan sidang perkara pidana terhadap sembilan (9) terdakwa oknum prajurit Kodam II/Swj ini dilaksanakan secara terbuka dan dibuka untuk umum mulai sejak kemarin 28 September hingga 4 Oktober 2017 mendatang.

Ke 9 prajurit itu terdiri dari 3 Bintara dan 6 Tamtama, yakni Sertu Piki Oktavianus (Yonif 141/AYJP), Serda Wahyu Chandra (Yonif 141/AYJP), Serda Rykko (Rindam II/Swj), Kopka Ramilu Chan (Kodim 0405/Lahat), Kopda Sambudi (Yonif 141/AYJP), Praka Rico Hidayat (Bekangdam II/Swj), Praka Pransisko (Yonif Raider 200/BN), Prada Andi Istanti Saputra (Yonif Raider 200/BN) dan Prada Irvan Saputra (Yonif Raider 200/BN), semuanya didakwa khusus dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
 
Kakumdam II/Swj Kolonel Chk. Upang Juwaeni, menjelaskan tujuan sidang percepatan penyelesaian perkara pidana ini adalah dalam rangka penegakan hukum, bahwa perkar-perkara narkotika harus didahulukan proses penyelesaiannya dibandingkan dengan perkara lainnya. 

"Adapun dihadirkannya prajurit dan PNS diruang sidang tersebut supaya bisa melihat bagaimana proses peradilan tersebut dan bisa disosialisasikan kepada teman-temannya bahwa acamannya dipecat," ujarnya seperti dilansir rmolsumsel.
 
“Jadi himbauan Panglima dilakukan sidang percepatan ini supaya mereka yang masih menggunakan narkoba segera dihentikan yang tidak menggunakan jangan coba-coba menggunakan. Intinya Prajurit wilayah Kodam II/Swj ini bebas dari narkoba”, tandasnya.
 
Hal senada juga disampaikan, Kapendam II/Swj Letkol Inf Imanulhak, tujuan sidang percepatan penyelesaian perkara pidana ini, selain dalam rangka penegakan hukum dan kepastian hukum, juga merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Kodam II/Swj untuk perang terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama penyalahgunaan narkotika.
 
“Dalam berbagai kesempatan pimpinan terus menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS Kodam II/Swj agar menjauhi narkoba. Bagi personel Kodam II/Swj yang terbukti terlibat narkoba akan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan pemecatan dari dinas keprajuritan”, pungkasnya.
 
“Diagendakan Sidang Percepatan tersebut dilaksanakan selama 7 hari. Dilaksanakan terbuka agar prajurit tidak melakukan hal yang sama," tutur Kapendam.
 
Dalam persidangan pertama yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Kolonel Chk Surono, yang didampingi anggota Letkol Chk Agus Husni dan Mayor Chk Edfan Hendrarto, telah memutuskan hukuman bagi dua terdakwa oknum prajurit Kodam II/Swj masing-masing atas nama Praka Rico Hidayat asal satuan Bekangdam II/Swj dengan dakwaan kasus narkotika, dihukum 2 tahun penjara dan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.
 
Sedangkan Kopda Ramilu Chaniago asal satuan dari Kodim 0405/Lahat, juga didakwa tentang penyalahgunaan narkotika, dihukum selama 2 tahun penjara dan dipecat dari dinas Militer. [rm]  
Palembang, infosekayu.com – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menangkap seorang warga Palembang lantaran diduga telah melakukan ujaran kebencian terhadap ibu Presiden Iriana Joko Widodo.
Pelaku yang ditangkap bernama Dodik Ihwanto (21), warga Jalan Jepang KM 11, Nomor 1.088, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang.
Tersangka ditangkap saat tengah berada di rumahnya, Senin (11/9/2017). Di mana, pelaku merupakan mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Polsri.
Informasi dihimpun, sebelumnya Polres Bandung menangkap seorang terduga tersangka perempuan bernama Dani Widya di daerah Laswi, Bandung pada 8 September 2017.
Kemudian, saat dilakukan penyelidikan dan pengembangan mengarah kepada Dodik Ikhwanto, yang merupakan teman tersangka.
Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa dua handphone dan sim card, satu lembar bendera HTI dan satu gantungan kunci HTI.
Dodik, diketahui menyebut istri Joko Widodo sebagai pelacur di instagramnya dengan akun @warga_biasa. Di akun tersebut dia menulis, “Ibu ini seperti pelac*r pakai jilbab hanya untuk menutup aib”.
Dirkrimsus Polda Sumsel, Kombes Rudi Setiawan membenarkan terkait penangkapan oknum mahasiswa yang diduga telah menghina ibu negara tersebut.
“Kita mem-back up Polres bandung, untuk kronologis, ditangani Polres bandung. Berdasarkan informasi, ada postingan di instagram tersangka DI. Untuk tersangka sudah dibawa ke Bandung,” terangnya, Selasa (12/9/2017) seperti dilansir sumselupdate.
Rudi menambahkan tersangka hari ini langsung diberangkatkan ke Bandung untuk dilakukan penyelidikan.Nantinya, jika memang tersangka terbukti melakukan hal tersebut maka bisa dikenakan Undang-Undang ITE karena melakukan pencemaran nama baik atau SARA.
“Bagi masyarakat yang menggunakan medsos harus bijak. Karena medsos untuk menjalin talisilaturahmi, bukan menyebar kebencian” ujarnya. (su)


Palembang, infosekayu.com - Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, MSi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya, di Dinas Pendidikan Sumsel, Kamis (20/7).

"Benar dari Polda Satgas OTT, dipimpin langsung Ditreskrimum. Tindakan ini berawal dari laporan guru yang menginformasikan kalau ada pungutan liar untuk mendapatkan sertifikasi," katanya ketika diwawancarai di sela-sela rapat pengamanan jelang even Triathlon di Jakabaring, Kamis (20/7) seperti dilansir krsumsel.

Penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Sumsel berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang hari.

Salah satu gedung yang sering digunakan untuk pelayanan sertifikasi juga sudah dipasang police line. Termasum beberapa ruang kerja staff dan pegawai tak luput dari penggeledahan.

Saat memberikan uang itulah, dari laporan yang masuk langsung dilakukan penyelidikan. Ketika beberapa koordinator akan menyerahkan uang, langsung dilakukan operasi tangkap tangan dari polda Sumsel.

"Baru kita hampir seminggu, dari laporan tersebut kami selediki karena banyak laporan pada pertengahan Juni, baru hari ini kita lakukan operasi tangkap tangan," pungkasnya.(kr)

Jakarta, infosekayu.com – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura diduga telah melakukan pungli sejak tahun 2010. Selama itu, Koperasi Komura telah mengumpulkan pundi-pundi hasil pungli hingga Rp 2 triliun.
“Hasil pemeriksaan terhadap 17 saksi pengguna transportasi diketahui terdapat Rp 2,4 triliun, uang hasil pemerasan,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, Minggu (16/7/2017) dikutip dari detikcom.
Polisi telah menetapkan Jaffar Abdul Gafar selaku Ketua Koperasi Komura, sekaligus anggota DPRD Samarinda sebagai tersangka dalam kasus ini. Sekretaris Komura, Dwi Heru juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Tersangka JA dan DH menggunakan Koperasi Komura sebagai alat untuk melakukan pungli,” imbuhnya.
Jaffar seharusnya memenuhi panggilan penyidik pada Kamis 13 April lalu sebagai tersangka. Tetapi ia mangkir dari pemeriksaan polisi.
Modus operandi adalah dengan memungut tarif jasa TKBM kepada para pengusaha. Koperasi Komura menetapkan tarif secara sepihak hingga merugikan para pengusaha pengguna jasa.
Padahal, bongkar muat barang di pelabuhan sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan dengan menggunakan peralatan, salah satunya crane. (red/dtk)

Palembang, infosekayu.com – Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemprov Sumsel tahun 2013 dengan terdakwa Laonma L Tobing, selaku Kepala BPKAD dan Ikwanudin, Kepala Kesbangpol berlanjut, Kamis (6/4/2017).
Dalam persidangan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Palembang, majelis hakim yang diketuai Saiman SH MH menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan kedua terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Menurut hakim, uraian jaksa sudah jelas, lengkap, dimana waktu dan lokasi kejadian sesuai Pasal 143 ayat 2a dan huruf b dan Pasal 56 huruf a tentang syarat formal dan material telah terpenuhi.
“Maka pengadilan menyatakan bahwa surat dakwaan JPU dinyatakan sah, sehingga tidak ada batal di mata hukum dan dakwaan jaksa sudah dalam ranah pembuktian, maka eksepsi harus dinyatakan ditolak,” tandasnya, seperti dilansir sumselupdate.com.
Tak hanya itu, dalam putusan sela yang dibacakan, majelis hakim menyebut terdakwa Laonma L Tobing dan Ikhwanudin sebagaimana dikenakan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan penahanan terhadap terdakwa.
“Paling lama penahanan selama 30 hari ke depan. Penahan kedua terdakwa demi proses penyelidikan. Maka sidang kita lanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi-saksi,” imbuhnya.
Sedangkan dalam eksepsi yang disampaikan Abu Yazid, selaku penasihat hukum Ikhwanudin dalam persidangan sebelumnya, disebutkan bahwa sebagai Kepala Kesbangpol telah melakukan verifikasi dan evaluasi sesuai aturan kepada ormas yang menerima dana.
Namun yang menentukan sebuah ormas berhak atau tidak menerima dana bantuan sosial adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Adapun di 2013, ada sebanyak 360 Ormas dan LSM menerima dana sebesar Rp30 miliar dan kemudian ada tambahan sebesar Rp5 miliar.
Serta dari hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuain antara data jaksa penuntut dengan laporan kliennya. Untuk data Ikhwanudin, ada 126 ormas dengan massa berdiri kurang dari 3 tahun.
Sedangkan data jaksa ada 137 Ormas dan LSM, namun harusnya pihak penentu verifikasi adalah tim TAPD. Maka dakwaan jaksa dinilai tidak tepat dan harusnya dakwaan ditujukan kepada tim TPAD yang mempunyai kewenangan sepenuhnya.
Sementara itu Albab Setiawan, kuasa hukum Laonma L Tobing menilai jaksa penuntut saat membacakan dakwaan tanpa melihat fungsi kliennya terlebih dahulu selaku Kepala BPKAD. Sebab menurutnya, sesuai Undang-undang tugas Laonma hanya mengusulkan anggaran, bukan menentukan nya. Kemudian dalam surat dakwaan tidak ada verifikasi, namun di bagian lain ada.
“Oleh sebab itu, kami meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa karena tidak sesuai. Untuk status hukum terdakwa sebagai tersangka juga dicabut, serta dipulihkan harkat dan nama baiknya,” tandasnya.
Disamping itu, JPU Tasjrifin, mengatakan kedua terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah 2013.
Sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp21 miliar dari total anggaran Rp2,3 triliun. Terdakwa Ikhwanudin diduga memberikan bantuan dana kepada LSM dan Ormas tanpa melakukan verifikasi dan evaluasi.
Alhasil, ada 382 dari 2000-an penerima yang bermasalah dengan total penyelewengan sebesar Rp16 miliar. Dalam kasus ini diduga terjadi pertanggungjawaban penggunaan fiktif, tidak sesuai peruntukan dan terjadi pemotongan.
Berbeda dengan Laonma L Tobing yang diduga mencairkan bantuan kepada 75 anggota DPRD Sumsel. Proposal dengan tujuan penambahan biaya reses diajukan tanpa prosedural dengan total bantuan sebesar Rp5 miliar. (iz)

Sungai Keruh, infosekayu.com – Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan menangkap seorang perempuan inisial MA (42) atas kepemilkan narkoba, pada Kamis (09-02-2017), sekira pukul 17.30 wib.
Tersangka MA ditangkap di rumahnya Dusun I Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh Kab. Muba, berdasar Laporan Polisi nomor LP/A-159/II/2017/Sumsel/Res muba, tanggal 9 Februari 2017.
Sat Reskoba mendapatkan informasi bahwa tersangka sering transaksi narkoba dan langsung melakukan penyelidikan serta penyergapan di rumah tersangka.
Saat penggerebekan, di rumah tersangka ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,57 gram, 1 buah pirek kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat 1,04 gram, 1 buah dompet toko mas Berlian, 2 buah Jarum dan 1 buah pipet (sekop).
Atas kejadian tersebut tersangka dan barang bukti diamankan ke Polres Muba untuk menajalani hukum proses lebih lanjut.
[Humas Polda Sumsel/Polres Muba]

Bandung, infosekayu.com - Rizieq Syihab, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan simbol negara, Pancasila dan pencemaran nama baik. Peningkatan status hukum terhadap pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) itu dilakukan pascapenyidik melakukan gelar perkara untuk kali ketiga hari ini di Mapolda Jabar selama tujuh jam. 

Gelar perkara pertama, sendiri dilakukan langsung setelah pemeriksaan terhadap Rizieq pada Kamis 12 Januari lalu. Sedangkan gelar perkara kedua dilakukan Senin pekan lalu yang berlangsung lebih kurang 8,5 jam.

Peningkatan status hukum terhadap Rizieq Syihab disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di lobi Mapolda Jabar, Jalan Sukarno-Hatta (Bypass), Kota Bandung, Senin (30/1) petang.

"Setelah tujuh jam gelar perkara, pemeriksaan saksi-saksi dan bukti dokumen yang kita lengkapi sesuai hasil gelar perkara beberapa waktu lalu, semua unsur terpenuhi di Pasal 154 a dan 320 KUHP tentang penistaan negara dan pencemaran nama baik," kata Yusri seperti dilansir merdeka.com.

"Hasilnya seluruhnya sudah terpenuhi unsur, dan penetapan dari saksi terhadap Rizieq Syihab kita naikkan menjadi tersangka," lanjut Yusri.

Rizieq dalam kasus penistaan Pancasila, dilaporkan Sukmawati Sukarnoputri atas ucapan yang menyebut: Pancasila Sukarno Ketuhannya ada di pantat. Sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanannya ada di kepala. Ucapan itu disampaikan Rizieq dalam dakwahnya di Lapang Gasibu, Kota Bandung, pada 2011 lalu.

Rizieq dijerat Pasal 154a KUHP tentang tindak pidana terhadap lambang negara dan atau Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik. Adapun dua Pasal tersebut ancamannya di bawah lima tahun bui. (red/mdk).