Sejalan dengan keputusan tersebut, kalangan aparatur sipil negara (ASN) telah dilarang bepergian dan mengambil cuti selama periode 18 hingga 22 Oktober mendatang.
Instruksi kepada ASN telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 13/2021, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (13/10/2021).
Ketentuan di atas dikecualikan bagi para abdi negara yang cuti melahirkan atau sakit. Selain itu, pengecualian berlaku bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi dalam satu wilayah aglomerasi untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor.
Adapun pengecualian lainnya yaitu untuk ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dan memperoleh surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
Bagi ASN yang dalam keadaan darurat juga perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan telah mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.
Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) memang diperlukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Dalam SE tersebut, pembatasan kegiatan ke luar daerah memang dilakukan selama hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah libur nasional.
Jika ada ASN yang melanggar, Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk memberikan langkah penegakan dengan memberikan hukuman disiplin bagi para ASN yang melanggar.
Sumber: CNBC.indonesia
Post A Comment: